PALEMBANG – Apapun dan dimanapun untuk menyelesaikan masalah tidak harus dengan tindakan anarkis, terlebih lagi dalam ruang lingkup kampus, mestinya managemen kampus sudah dapat mengantisipasi hal tersebut dan melakukan penyelesaian secara internal dan baik baik. Itulah yang dikatakan Ketua Komisi V DPRD Sumsel, MA Gantada menyikapi kejadian ricuh antara mahasiswa dan pihak kampus Unsri serta kepolisian ketika aksi kemarin.
Gantada dengan tegas mengatakan sangat menyayangkan tindakan dari salah satu aparat kepolisian yang melakukan pemukulan kepada mahasiswa di lingkungan Universitas Sriwijaya, Kamis (3/8) kemarin, setelah ratusan mahasiswa melakukan aksi solidaritas menuntut diturunkannya Uang Kuliah Tunggal (UKT) di depan Gedung Rektorat Unsri, Indralaya.
“Penegakan hukum itu tidak perlu dilakukan dengan anarkis. Bukan cuma di lingkungan kampus, dimana saja penegakan hukum itu harus profesional,” kata politisi PDIP itu.
Menurut dia, persoalan itu merupakan wewenang penuh manajemen Universitas Sriwijaya. Manajemen seharusnya bisa menyelesaikan tuntutan mahasiswa tanpa harus melibatkan pihak kepolisian.
“Itu jelas kegagalan manajemen Unsri, seharusnya mereka bisa mengkomunikasikan dan membicarakan masalah tuntutan tersebut dengan mahasiswa sesuai aturan dari kampus,” tegasnya.
Terakhir ia juga menghimbau kepada para mahasiswa agar tidak boleh memaksakan kehendak dalam menyampaikan aspirasi dan mesti berjalan seauai koridornya. “Mahasiswa juga saat melakukan aksi harus tetap memperhatikan etika dan tata krama agar tidak sampai keluar dari koridor,” harap Gantada.
Dirinya sangat tak menginginkan kejadian tersebut terulang kembali dan semua pihak bisa menyelesaikan permasalahan lebih profesional.(Ardhy Fitriansyah).
