JATIM.KABARDAERAH.COM- Kegiatan Sekolah Kader Kopri (SKK) yang diadakan Korps PMII Putri Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (KOPRI PKC PMII) Jawa Timur, menimbulkan banyak pertanyaan dari beberapa KOPRI Cabang di Jawa Timur.
Hal ini disampaikan Oleh Lailatul Magfirah Ketua Kopri PC PMII Surabaya, Minggu (12/11). Menurutnya, Kekecewaan ini berawal karena tak ada kordinasi antara kepanitiaan SKK dengan pengurus cabang Surabaya secara lembaga sebagai tempat diadakannya talkshow.
Indikasi politis dalam agenda tersebut juga kental dengan adanya beberapa pemateri, termasuk salah satu Bakal Calon Gubernur Jawa Timur, Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa, Anggota DPR RI, Drs. H Hasan Aminuddin Msi, Wakil Bupati Lamongan Dra Hj Kartika Hidayati MM MHP, dan Anggota DPRD Jawa Timur H Anwar Sadad M.Ag.
Di kabarkan bahwa pelaksanaan talkshow di undur pada hari ini tanggal 11 November 2017. Yang semula di laksanakan saat pembukaan.
Ulfa selaku Ketua KOPRI Cabang PMII Situbondo menyampaikan banyak ketidaksesuaian dalam acara tersebut dengan Term Of Reference (TOR) acara tersebut. “TOR yang di sebar luaskan ternyata inkonsisten,” beber Ulfa.
Adapun beberapa persoalan itu adalah pertama, peserta yang harus di delegasikan masing-masing cabang adalah 2 orang. Terdapat salah satu cabang mendelegasikan lebih dari dua peserta (Matraman). Kedua, tidak ada ketegasan panitia terhadap persyaratan peserta. “Bahwa peserta yang tidak memenuhi persyaratan masih tetap di ijinkan mengikuti kegiatan (Tapal kuda) .” Lanjutnya.
Ketua KOPRI Cabang Lamongan, Syahrul Ulum menilai bahwa SKK ini gagal, karena tidak representatif. Dari 31 cabang di Jawa Timur, hanya 9 cabang yang mengikuti. Tidak separuhnya. “Mengapa tidak sebaiknya di bubarkan saja jika memang memaksakan keikutsertaan peserta, namun tidak di indahkan oleh cabang-cabang yang lain di Jawa Timur. Karena ini berbicara respon cabang-cabang terhadap kegiatan PKC KOPRI Jatim,” tegas perempuan muda itu.
Beberapa perwakilan peserta delegasi Diantaranya dari Cabang Bangkalan dan Cabang Pasuruan mengalami keresahan, terkait manual acara yang terbilang random. Kemasan Rencana Tindak Lanjut (RTL) memang sudah dilaksanakan, tapi tidak jelas output dan arahnya.
Hal senada juga dirasakan oleh beberapa Ketua KOPRI Cabang dari setiap zona daerah. Seperti Zona Pantura, Tapal Kuda, Metropolis dan Zona Madura. Meliputi KOPRI Cabang Sampang, Sumenep, Gresik, Banyuwangi, Bondowoso, Bangkalan, Serta KOPRI Cabang Kota Malang. Menurut mereka kegiatan SKK itu sangat tidak sesuai dengan ekspektasi.
“Harapan kami, semoga kegiatan SKK yang dimotori oleh KOPRI PKC Jatim dapat di jadikan evaluasi bersama. Dan KOPRI PKC selaku penyelenggara mampu memberikan contoh yang baik dan benar kepada level kepengurusan di bawahnya,” imbuh Uus, Ketua KOPRI Kabupaten Malang tersebut. **
(Faizal)
