KALBAR.KABARDAERAH.COM – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Ketapang Donatus SH MM diduga dalam melaksanakan pengelolaan kegiatan paket Proyek Penunjukan Lansung (PL) dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, tahun anggaran 2018 terkesan banyak tumpang tindih.
Hal itu seperti yang ditudingkan oleh Suandi salah satu anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Anti Suap dan Anti Korupsi (Gasak) kepada media ini, Jum’at, (10/8/2018).
Dikatakan Suandi tudingan yang ia lontarkan terhadap dugaan terjadi tumbang tindih paket PL di PUTR Ketapang bukannya tanpa alasan. Lantaran ia sendiri sebagai perwakilan dari perusahaan CV. Alpanisyifa menjadi korban terjadinya tumpang tindih pekerjaan yang telah di PL oleh Donatus.
“Padahal terhadap item PL untuk pekerjaan normalisasi saluran sawah di empat Desa Harapan Baru, Kecamatan Matan Hilir Selatan, telah disetujui sendiri oleh Donatus tertanggal, 30 Juli 2018 untuk perusahaan kami yang mengerjakan. Namun setelah kita mengajukan kontrak di Bidang SDH PUTR ternyata menurut Plt Kabidnya sudah ada perusahaan lainnya yang mengajukan kontrak dengan judul pekerjaan yang sama dengan ada desposisinya Donatus,” jelasnya.
Ironisnya lagi, lanjut Suandi berkas administrasi perusahaan yang sudah disetujui dan teregistrasi untuk pengajuan kontrak kerja yang sebelumnya telah diusulkan malah dihilangkan pihak PUTR.
“Plt kepala bidangnya ketika kami tanyakan, bilang semua berkas milik kami telah dikembalikan ke kepala dinas. Namun setelah saya bertanya ke Donatus ternyata berkas kita juga tidak ada padanya,” kesalnya.
“Saya berkeyakinan bahwa terhadap berkas paket kami sengaja dihilangkan untuk kepentingan terhadap proyek-proyek PL terdahulunya,” tuding Suandi.
Ia mengakui, fakta mencengangkan terjadi setelah dirinya melakukan investigasi kepada bidang-bidang lainnya di PUTR ternyata diduga banyak paket PL juga sama terjadi tumpang tindih.
Ia berharap kepada Bupati Ketapang Martin Rantan SH M Sos agar bisa membenahi kejadian tersebut. Yang diyakininya kepala dinas PUTR sengaja melakukan paraf tumpang tindih terhadap tiap paket proyek PL yang ada di dinas tersebut.
(Agt)
