Jember, Kabardaerah.com- Ratusan Mahasiswa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Jember gelar aksi tuntutan di depan Gedung DPRD Kabupaten Jember, Jum’at (20/10). Mereka menuntuk pembuktian Nawa Cita Presiden Jokowi.
Para peserta aksi berkumpul di alun-alun depan Pemerintah Kabupaten Jember menuju Gedung DPRD sembari menyanyikan lagu Indonesia Raya beserta yel-yel perjuangan. Mereka bergantian berorasi menyampaikan tuntutannya.
Menurut Korlap Aksi Muhammad Rofiq, Aksi ini dilakukan untuk mengkoreksi 3 tahun kepemimpinan Presiden Jokowi yang samakin menjauh dari orbit trisakti dan nawa cita yang dicita-citakan.
“Pada hari ini 20 Oktober 2017, kami PC PMII Jember melakukan aksi untuk mengkoreksi 3 tahun kepemimpinan Presiden kita Jokowi, yang pada saat ini tidak sesuai dengan janji-janji Politiknya,” ungkapnya.
Di dalam pers rilis yang mereka buat, mereka juga menyinggung soal kebebasan yang semakin terkekang oleh rezim status quo Jokowi. “Kasus dilaporkannya Dandhy Dwi Laksono atas tulisannya yang bernas dan berbobot berjudul “Aung San Su Kyi dan Megawati” oleh kelompok bernama Banteng Muda Indonesia (BMI) adalah puncak kedegilan dari alerginya status quo atas kritik,” tulis mereka.
Aksi berakhir setelah Wakil DPRD Kabupaten Jember Ayub Djunaidi menemui mereka dengan menyampaikan bahwa Aspirasi akan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
“Kita ini bukan dewan penentu, tapi kami akan menyampaikan aspirasi adek-adek kepada DPR RI atau lembaga Kepresidenan,” janji Ayub.
(Isnan)
Berikut tuntutan yang ditujukan kepada Presiden Jokowi, yaitu:
1. Jokowi-JK harus komitmen dalam penguatan pemberantasan korupsi dan melindungi KPK dari upaya pelemahan oleh berbagai kelompok politik.
2. Kembalikan TNI sebagai institusi yang profesional dan tidak melakukan aktivitas politik praktis.
3. Selesaikan semua kasus pelanggaran HAM masa lalu sebagaimana visi nawa cita.
4. Stabilkan lonjakan tarif dasar listrik dan kembalikan subsidi TDL pada masyarakat yang kurang mampu.
5. Selesaikan problem kelangkaan garam dan kembalikan stabilitas harga garam nasional.
6. Kembalikan regulasi kebijakan penentuan harga bahan minyak dan disandarkan pada kondisi perekonomian nasional.
