JAKARTA.KABARDAERAH.COM– Proses negosiasi divestasi saham PT. Freeport Indonesia sudah memasuki hal-hal yang detail. Hal itu artinya proses tersebut sudah memasuki tahap final. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, di Bursa Efek Jakarta, Selasa (2/1/2018).
“Saat ini negosiasi antara pemerintah dengan Freeport sudah mulai ke hal-hal yang detail. Sebagai contoh, terkait dengan perpanjangan operasi akan dikaitkan dengan kewajiban-kewajiban yang telah dilaksanakan PT. FI,” kata Menteri Keuangan itu dalam sambutannya.
Ia juga menambahkan bahwa kemungkinan nanti perpanjangan operasi akan dikaitkan dengan masa Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia hingga 30 Juni 2018. Hal tersebut kata dia untuk memberi kepastian terhadap keberlangsungan usaha Freeport.
Hal-hal lain yang juga sudah mulai mengerucut dalam proses pembahasan ini ialah mencakup seluruh item mengenai kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Freeport. “Katakanlah seperti pembangunan smelter, kapan jangka waktunya, bagaimana kita mengukur progresnya,” tambah Sri.
Pada intinya, proses negosiasi tersebut kata dia terkait dengan empat poin negoisasi yang tidak bisa dipisah satu sama lain. “Kami masih akan sesuai dengan target yaitu melakukan empat hal dalam satu paket perjanjian dengan Freeport. Pertama mengenai divestasi, kedua pembangunan smelter, ketiga kepastian dari investasi dan penerimaan negara perpajakan, dan perpanjangan operasi,” ujar Sri.
Khusus untuk masalah penerimaan negara, Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan menetapkan penerimaan pajak pusat maupun daerah. “Kemudian mengenai divestasi kita juga melakukan detil langkah-langkah sampai kepada tahunnya dan kapan kita melakukan eksekusinya,” pungkasnya, seperti yang dikutip dari kabarpania.com.
(DZ/Ais)
