SUMBAR, KABARDAERAH.COM- Dari kondisi yang dialami PT. ATS dan PT. Dinamika yang merugi ratusan juta pada tahun 2015 dan 2016. Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) berjanji akan melakukan kajian mendalam untuk memajukan Badan Usaha Miliki Daerah (BUMD) Sumbar.
Hal itu dikatakan Ketua Komisi III DRPD Sumbar Afrizal di Padang, Senin (20/1). Dijelaskannya, pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020 dua BUMD yaitu Bank Nagari dan PT. Jamkrida mendapatkan penyertaan modal sebesar Rp 20 miliar.
“Kajian mendalam dilakukan agar BUMD Sumbar yang belum signifikan menghasilkan deviden karena seharusnya badan usaha itu harus memberikan dampak positif terhadap pendapatan asli daerah (PAD),” Katanya.
Ditambahkanya, tujuan dilakukannya kajian mendalam adalah untuk menghasilakan rekomendasi dan menjadikan pengelolaan BUMD yang lebih profesional. Sebelumnya PT. ATS rugi Rp.406 juta pada tahun 2016 dan Rp.286 juta pada 2015. Sedangkan PT. Dinamika Sumbar Jaya rugi sebesar Rp.259 juta pada Tahun 2016 dan Rp.314 juta pada tahun 2015.
“Kita berharap, dua perusahaan tersebut mengelola core bisnis dengan baik. Saat ini kinerja BUMD belum optimal. Pemerintah provinsi telah melakukan upaya untuk melakukan evaluasi namun belum menujukan perkembangan,” jelasnya.
Dijelaskannya, pemerintah daerah sebagai pemegang saham, harus melakukan langkah-langkah yang terukur dan terarah untuk perkembangan BUMD kedepannya.
Afrizal juga menyorot pengembalian aset pemerintah daerah dua BUMD Sumbar yang telah ditutup yakni PT. Andalas Tuah Sakato (ATS) dan PT. Dinamika Sumbar Jaya yang belum selesai hingga sekarang.
Kedua BUMD ini tidak bisa bertahan dalam menjalankan usaha. Sehingga, tidak berkontribusi dalam meningkatkan PAD.
Baru-baru ini, Komisi III DPRD Sumbar telah melakukan rapat evaluasi dengan salah satu BUMD yaitu Bank Nagari.
“Otoritas Jasa Keungan (OJK) Sumbar harus melakukan pengawasan ketat terhadap kelangsungan Bank Nagari. Apalagi bank tersebut, tengah melakukan transisi dari konvensional ke syariah dan Bank Nagari juga tengah melakukan seleksi calon direksi dan jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan, seperti hilangnya kepercayaan masyarakat kepada bank yang tersebut,” ungkapnya.
Terpisah, anggoata Komisi III DPRD Sumbar Hidayat mempertanyakan tentang penerimaan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan yang tak memenuhi target dari PT Grafika, Balairung dan Jamkrida.
“Dia meminta gubernur untuk segera mengambil kebijakan tegas dan konkret agar keberadaan perusahaan daerah ini benar-benar bermanfaat untuk daerah sesuai tujuan awal pendiriannya,” katanya
(sumber Topsatu.)
Sikapi Permasalahan Bank Nagari, Gubernur pernah kumpulak Pemegang saham/kepala daerah
LSM KOAD : Tambahan Modal, menunjukkan Bank Nagari kekurangan dana segar.
“kebohongan yang dilakukan suatu saat akan terbuka, kita ambil contoh jika sekarang Bank Nagari dilaporkan beruntung (dengan dipaksakan), maka, suatu saat akan ketahuan juga.
Dari kebijakan demi kebijakan yang diambil memperluhatkan keadaan yang sebenarnya, sebagai contoh dengan memotong berbagai biaya walau tidak akan terlalu membantu.
Berdasarkan laporan keuangan perusahaan, Senin (26/10). Bank Nagari telah menyalurkan kredit dan pembiayaan syariah masing-masing senilai Rp.17,576 triliun dan senilai Rp 1,54 triliun artinya 19 Trilyun Kredit Bank Nagari yang tersalurkan. Nilai Kredit Macet katakanlah 3,3%.
Sedangkan pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan atas kredit naik 27,49 persen menjadi Rp 443,59 miliar dan aset tumbuh 9,39 persen menjadi Rp 26,73 triliun.
Himpunan dana masyarakat berupa giro dan deposito masing-masing tumbuh 91,48 persen dan 0,86 persen. Adapun nilai giro yang dihimpun senilai Rp 4,99 triliun, deposito Rp 10,5 triliun, dan tabungan Rp 6,29 triliun.
Kemudian Rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) sebesar 3,49 persen (gross) dan 1,67 persen (nett). Return on Assets (ROA) dan Return On Equity (ROE) masing-masing sebesar 1,55 persen dan 10,39 persen.
Perolehan net interest margin (NIM) sebesar 6,09 persen dengan loan to deposit ratio (LDR) 87,71 persen. Biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) sebesar 86,35 persen.
katakanlah 1 sampai 5 tahun beruntung, tapi dengan cara dipaksakan, maka suatu saat mereka akan kedodoran, minta tambahan modal segar kepada pemegang saham adalah suatu tanda bahwa Bank Nagari ada apa-apanya”, kata Indrawan ketua LSM KOAD.
Jika Bank Nagari benar-benar beruntung, tentunya pemegang saham akan mendapatkan deviden, dari catatan dan laporan Bank Nagari suatu saat akan ketahuan juga,”ungkapnya
