JAKARTA,KABARDAERAH.COM- Tokoh masyarakat yang juga bakal calon Wali Kota Tanjungbalai 2020, Erwin Siregar meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak main politik dalam setiap penanganan perkara. Ia juga meminta agar lembaga antirasuah tersebut mengusut tuntas kasus dugaan “jual beli” jabatan di Kota Tanjungbalai.
Erwin menyarankan, agar KPK jangan terlalu menonjolkan soal kasus Pemerasan Penyidik , akan tetapi masyarakat berharap Lebih menonjolkan secara gamblang kasus jual beli jabatan yang menjerat Walikota Tanjunbalai tersebut.
“Jujur saya melihat KPK terlalu berpolitik dalam penanganan Kasus tanjungbalai ini, agar terlihat lebih seksi, KPK seakan akan lebih membesar besarkan kasus Pemerasan Penyidik KPK dan Pertemuan di Rumah Petinggi DPR RI, saya berharap utamakan saja kasus di Tanjungbalai,” kata Erwin Siregar dalamm keterangan tertulis diterima awak media di Jakarta, Sabtu (24/4/2021).
Selain itu, dia menilai bahwa, penggeledahan kali ini merupakan wajar dari massifnya praktik korupsi yang terjadi di Kota kerang tersebut.
“Sepanjang kepemimpinan M Syahrial isu jual beli jabatan sudah bukan rahasia Umum dan Jual beli Proyek,” tegas nya.
Masih kata Erwin, setiap perkara korupsi selalu menyisahkan sejumlah dugaan korupsi lainnya. Selain karena watak kekuasaan sebuah rezim korup, juga berkaitan erat dengan kepentingan pertahanan dan pelipatgandaan kekayaan oleh segelintir elit.
“Kasus wali Kota Tanjungbalai M Syahrial ini bergulirnya ke KPK sejak tahun 2019 lalu dengan kasus dugaan korupsi Proyek saat beliau menjabat ketua DPRD. Kasus yang sama kembali mencuat pada tahun 2020 soal jual belijabatan. Maka, secara gamblang kita bisa melihat harta kekayaan M Syahrial, pria kelahiran 17 Agustus 1988 yang memiliki harta sebanyak Rp 11 Milyar. Ini memperlihatkan ada dugaan proses pelipatgandaan kekayaan dengan memanfaatkan kekuasaannya sebagai kepala daerah dengan cara buruk,” urai Erwin.
Erwin mengungkapkan sejumlah temuannya, seperti peran salah satu Kepala lingkungan di Tanjungbalai dan beberapa Oknum Pejabat yang menjadi pionernya. Ini harus diungkap dan di publikasikan ke Publik, sehingga kepercayaan masyarakat ke KPK tidak semakin pudar.
“Jujur saat ini masyarakat masih bertanya ke KPK bagaimana status terhadap orang – dekat sahrial yang telah di periksa penyidik KPK, apakah dibebaskan atau memang akan dijadikan ATM kembali,” ujar Erwin.
“Jika KPK tidak tebang pilih kasus, sebenarnya usai mengungkap kasus jual beli jabatan yang berujung ke kasus penyuapan ke Penyidik KPK,seret semua pejabat mulai dari Kepala Sekolah, Lurah hingga Kepala dinas yang Terlibat Soal Kasus Jual Beli Jabatan dan Calonya agar kedepan disetiap daerah tidak lagi ASN menjadi sapi perahan kepala Daerah.
Tokoh masyarakat Tanjungbalai ini juga meminta, agar Mendagri ikut berperan mendorong Pemkot Tanjungbalai untuk segera melakukan upaya reformasi birokrasi. Langkah tersebut mengarah pada pelaksanaan sistem yang transparan, akuntabel, dan antikorupsi. Kemudian mengajak masyarakat untuk mendukung penuh agenda pemberantasan korupsi di Kota kerang tersebut.
“Dan melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah serta melaporkan dugaan korupsi yang terjadi di lingkungan pemerintah Kota tanjungbalai,” tutupnya. ** (rls).
