Buktikan bahwa Covid adalah wabah......

KabarDaerah.com-Presiden AS Donald Trump pada hari Rabu 20 Mei 2020 kembali mengecam China atas pandemi Virus Corona COVID-19. Menyalahkan Tiongkok atas pembunuhan massal orang di seluruh dunia.

Lewat cuitannya di Twitter, Trump kembali menyampaikan kritik tersebut kepada Beijing, demikian dikutip dari laman Channel News Asia, Kamis (21/5/2020).

“Itu adalah ‘ketidakmampuan China’, dan tidak ada yang lain, yang melakukan pembunuhan massal di seluruh dunia ini,” twit presiden Donald Tr.ump

Virus ini pertama kali muncul di kota Wuhan di China Desember lalu, dan menyebar dengan cepat ke seluruh dunia. Menewaskan lebih dari 323.000 orang pada hitungan terakhir, dan memicu kerusakan ekonomi yang sangat besar.

Trump awalnya mengecilkan keseriusan ancaman dan mengatakan berulang kali bahwa China sedang menangani wabah. Dia kemudian berpaling menyalahkan China karena membiarkan penyebaran internasional.

Presiden Donald Trump juga pernah mengancam menghentikan pemberian bantuan pada Badan Kesehatan Dunia (WHO). Ancaman itu dilontarkan setelah Trump menuding WHO lebih condong terhadap China.

Dikutip dari laman New York Times, Donald Trump menilai jika WHO tak cukup baik dalam menghadapi penyebaran Virus Corona COVID-19.

“Kami akan menahan bantuan uang yang selama ini diberikan kepada WHO. Kami akan memegang kendali yang sangat kuat di atasnya,” kata Trump selama briefing harian Virus Corona di Gedung Putih.

Trump menilai organisasi itu tidak cukup agresif dalam menghadapi Virus Corona COVID-19.

Sebelumnya, Donald Trump juga menulis komentar di akun Twitter pribadinya dan menilai jika WHO sangat China sentris.

“WHO benar-benar gagal,” kata Trump dalam cuitannya di Twitter.

“Sebagian besar didanai oleh Amerika Serikat, namun sangat China sentris. Kami akan mengawasinya. Untungnya saya menolak saran mereka supaya perbatasan kami terbuka bagi China sejak awal. Mengapa WHO memberi kami rekomendasi yang salah?”

Kerahkan Ribuan Militer

Hari Thanksgiving, Trump Tengok Tentara AS di Afghanistan

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump juga mengatakan mengerahkan lebih dari 3.000 anggota militer dan personel kesehatan ke daerah-daerah yang terdampak parah Virus Corona COVID-19. Daerah New York menjadi salah satu daerah dengan situasi terburuk di AS.

Secara bersamaan, para pejabat Gedung Putih mengatakan mereka juga berharap akan mulai melihat stabilnya perebakan virus itu di wilayah-wilayah metropolitan di mana wabah dimulai.

Jumlah kematian akibat Virus Corona jenis baru diperkirakan akan terus bertambah di Amerika, dan Presiden Trump mengatakan dua minggu ke depan akan sulit.

“Kita akan sampai pada waktu itu ketika angkanya mencapai puncak, dan itu akan menjadi situasi buruk. Saya yakin kita mungkin belum pernah melihat angka seperti ini,” ujar Trump seperti dikutip VOA Indonesia.

Militer Amerika membantu dengan mengirim lebih dari seribu petugas medis ke pusat-pusat perebakan di seluruh Amerika, kata Menteri Pertahanan Mark Esper.

“Sampai kemarin, kami memutuskan beberapa ratus dari mereka akan ditugaskan untuk membantu di rumah-rumah sakit di kota New York,” jelas Esper.

Gedung konvensi Jacob Javits Center di New York City telah dijadikan rumah sakit darurat yang berkapasitas 2.500 tempat tidur. Jumlah korban meninggal di New York City akibat Virus Corona hampir mencapai tiga ribu orang.

Menteri Pertahanan Mark Esper mengatakan, “Ini akan menjadi rumah sakit terbesar di Amerika Serikat, dan dioperasikan oleh militer Amerika Serikat.”

Tim Riset Uji Klinis Vaksin Covid-19 di Universitas Padjajaran akan terus memantau perkembangan 25 orang relawan uji vaksin yang terinfeksi virus corona. Sejauh ini, 25 orang relawan uji vaksin dikatakan hanya mengalami gejala ringan.

Ketua Tim Riset Uji Klinis Vaksin Covid-19 menyatakan mereka terinfeksi dari lingkungan atau aktivitasnya dan bukan dari vaksin yang disuntikkan dalam uji coba.

Sementara Kementerian Kesehatan menandai kejadian ini sebagai bukti bahwa vaksin tidak benar-benar bisa melindungi sepenuhnya orang yang sudah divaksinasi.

Bagaimana nasib 25 relawan vaksin Sinovac?

Dari 25 orang relawan uji klinis vaksin Sinovac yang terkonfirmasi Covid-19, sebanyak 18 orang di antaranya adalah mereka yang disuntik netral (plasebo), sementara tujuh orang lainnya mendapatkan vaksin Sinovac.

Namun pihaknya tidak akan melakukan tracing-penelusuran kontak atas kasus positif Covid-19 yang menimpa para relawan. Kusnandi beralasan timnya hanya fokus meneliti para relawan dan bukan pihak-pihak di luar itu.

Sejauh ini, seluruh kondisi relawan tersebut dinyatakan mengalami gejala ringan.

Seluruh relawan yang telah menjalani uji klinis tahap III ini akan dipantau perkembangan kesehatannya selama tiga bulan ke depan.

“Jadi, itu yang relawan semua suruh kontrol dan dikontrol sama surveillance. Jadi dari peneliti ada dokter-dokter umum yang kerjanya ngontrol. Ke rumah, atau pada waktu-waktu tertentu datang juga sendiri ke tempat penelitian. Jadi pasti ketahuan kalau ada apa-apa,” kata Kusnandi kepada BBC News Indonesia, Selasa (19/01).

Apa makna temuan ini?

Juru bicara Vaksinasi Covid-19, Siti Nadia Tarmizi mengatakan temuan ini menunjukkan efikasi vaksin Sinovac yang hanya bisa memberikan nilai kebermanfaatan 65,3%.

“Jadi sudah terjadi pengurangan risiko penyakit Covid-19 itu 65%,” katanya saat dihubungi melalui sambungan telepon.

Siti menambahkan, vaksin ini tidak benar-benar bisa melindungi sepenuhnya orang yang sudah diimunisasi kebal dari penularan virus corona. Ia memperingatkan masyarakat tetap menerapkan protokol kesehatan.

“Itu membuktikan orang yang divaksin masih bisa kena,” kata Siti.

Sinovac adalah perusahaan farmasi yang bermarkas di Beijing.

Apakah bisa positif dari vaksin yang diberikan?

Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman mengatakan masyarakat tak perlu aneh dengan temuan ini. Sebab, seluruh produksi vaksin Covid-19 tak menjamin bebas dari virus corona. Kecuali, kata dia, relawan penerima vaksin lebih besar yang positif Covid-19, dibandingkan relawan yang tidak menerima vaksin.

“Makanya efikasinya harus 50%, tercapai minimal, artinya worth it, masih punya manfaat untuk penduduk. Memang tidak ada jaminan nggak ada yang bisa menjamin 100% itu nggak ada,” kata Dicky.

Dicky menambahkan, tak ada vaksin Covid-19 yang menyebabkan seseorang terkena virus corona. Sebab, vaksin yang diberikan kepada seseorang sudah melalui kontrol kualitas.

“Zaman dulu dimungkinkan itu, zaman tahun 1900an, sekarang sudah nggak ada. Kalau ada nggak akan lolos,” katanya.

Pemerintah telah memulai vaksinasi massal dengan tenaga kesehatan sebagai kategori prioritas. Pemerintah menargetkan menjangkau 181 juta penduduk untuk mendapatkan vaksin dalam waktu 15 bulan ke depan.

Soal Covid-19, Mantan Presiden Brasil: Ini Genosida Terbesar!

Mantan Presiden Brazil Luiz Inácio

Presiden ke-35 Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, atau yang akrab disapa Lula, mengatakan bahwa genosida terbesar dalam sejarah terjadi di negaranya sendiri. Hal ini diucapkan berdasarkan angka kematian akibat Covid-19 yang mencapai 300.000 di negeri Samba itu.

Dikutip Al Jazeera, Lula mengutarakan hal ini pada sebuah wawancara di hari Jumat (26/3/2021). Ia mengecam langkah-langkah yang diambil Presiden Bolsonaro yang dianggap “kebobolan” dan membiarkan pandemi Covid-19 merebak secara luas.

“Pada hari Selasa (23/3/2021), 3.158 orang meninggal karena Covid di Brasil. Itu adalah genosida terbesar dalam sejarah kita,” kata Lula kepada mingguan Der Spiegel Jerman. Dia menambahkan bahwa Bolsonaro telah berbohong kepada orang-orang Brasil tentang pandemi.

Bencana Covid-19 dan Kejahatan Negara

DINI hari tanggal 17 Agustus 1999, gempa dengan kekuatan 7,4 skala Richter mengguncang wilayah Marmara, Turki. Korban jiwa diperkirakan mencapai 35.000-50.000, lebih dari 300.000 bangunan hancur, 200.000 orang kehilangan tempat tinggal, dan kerugian yang diderita mencapai $3,5 milyar.

Pemerintah dan militer Turki banyak menuai kritik karena dinilai lamban dalam melakukan penanganan bencana dan memberikan bantuan. Di samping tanggung jawab dalam penanganan (pasca) bencana, seberapa jauh sebenarnya cakupan tanggung jawab negara terhadap kejadian bencana tersebut? Bagaimana dengan pandemi Covid-19 yang juga sudah dikategorikan sebagai bencana?

Dalam kasus gempa di Turki, Penny Green (2002) mencoba melihat lebih jauh penyebab dan faktor yang bertanggung jawab atas besarnya kerusakan dan korban yang timbul dari gempa tersebut. Green menemukan bahwa besarnya kerugian dan kerusakan tersebut disebabkan oleh buruknya kualitas gedung atau bangunan.

Banyaknya bangunan di atas struktur tanah yang labil, jarak antar bangunan yang terlalu rapat, serta lemahnya pengawasan dalam proses pembangunan gedung yang semuanya mengarah pada lemahnya disiplin pemerintah dalam menjalankan tugasnya.

Green kemudian menyimpulkan bahwa faktor utama penyebab kerusakan dan korban jiwa yang besar di wilayah Marmara tersebut merupakan kombinasi antara penyelewengan politik, pelanggaran hukum dan pengabaian hak asasi manusia.

Dari sisi korban, kerentanan warga terhadap bencana akan semakin meningkat apabila dijumpai korupsi dan otoritarianisme. Hal ini senada dengan temuan dalam Laporan Bencana Dunia 1999 yang disusun Palang Merah Internasional, yang menyatakan bahwa korupsi dan kuatnya kepentingan di pemerintahan merupakan pangkal dari bencana.

Setelah memperkaya kajiannya dengan melihat studi-studi yang dilakukan terhadap peristiwa gempa Guatemala, kelaparan di Afrika Utara (Ethiopia, Sudan dan Somalia) di tahun 1980-an, serta kebakaran hutan di Indonesia, Green menyimpulkan bahwa satu hal pasti dari bencana adalah terampasnya kebutuhan dasar manusia (kebutuhan untuk hidup, makan, pakaian, tempat tinggal, dan sanitasi). Keberadaan korban yang kebutuhan dasarnya terampas inilah yang menurut Green memperlihatkan adanya aspek kejahatan di dalam bencana.

Dalam bukunya yang berjudul “State Crime” (2004), Green memperdalam analisisnya dengan menyatakan bahwa peran negara dalam menciptakan kondisi yang mengakibatkan banyaknya korban dalam bencana dapat dikategorikan sebagai bentuk kejahatan negara.

Green mendefinisikan kejahatan negara sebagai penyimpangan yang dilakukan organisasi negara yang di dalamnya terdapat pelanggaran hak asasi manusia. Ada dua aspek yang menyangga definisi ini:

Pertama, sudah ada norma perilaku masyarakat internasional (sebagian bahkan sudah ditetapkan sebagai norma hukum) yang tidak boleh dilanggar oleh negara. Dengan demikian secara sosiologis dapat dikatakan bahwa negara serta lembaga negara dapat menjadi pelaku tindakan menyimpang dan pelanggaran hukum, yang juga memiliki konsekuensi berupa sanksi atau hukuman, seperti embargo ekonomi, larangan perdagangan, atau pemutusan hubungan diplomatik.

Kedua, prinsip keadilan juga terefleksikan dalam norma-norma hukum internasional ini, sehingga berdasarkan prinsip itu ketika ada unsur pelanggaran hak asasi manusia, maka di situ pasti terdapat unsur kejahatan.

Dalam lingkup kejadian bencana, Green menemukan bentuk-bentuk penyimpangan organisasional yang dilakukan oleh negara yang berkorelasi dengan terampasnya kebutuhan dasar manusia, antara lain: korupsi dan kolusi, kejahatan negara-korporasi, perang (yang menyebabkan kelaparan), kelalaian negara (misalnya tidak memiliki standar kualitas atau tidak profesional dalam menjalankan wewenangnya, pembiaran terhadap pemukimanan di daerah rawan bencana, tidak memiliki sistem peringatan dini, dan mengabaikan peringatan ilmiah), dan terakhir, menutupi atau menyembunyikan data/bukti terkait bencana. Bentuk-bentuk penyimpangan organisasional negara dalam kejadian bencana inilah yang menurut Green dapat dikategorikan sebagai kejahatan negara, bersisian dengan tipologi kejahatan negara lainnya seperti terorisme, kejahatan perang, dan genosida.

Pandemi Covid-19 di Indonesia

Bencana memang acapkali tidak bisa diduga maupun dicegah. Dalam hal bencana yang tidak bersifat alamiah seperti kebocoran kimia Union Carbide di Bhopal India atau radiasi nuklir di Chernobyl, sudah jelas ada intervensi dan tanggung jawab manusia di dalamnya sehingga secara kriminologis lebih mudah untuk melihat aspek kejahatan dalam peristiwa tersebut.

Di sisi yang lain adalah bencana alam yang juga menimbulkan korban jiwa, kerugian ekonomi dan kerusakan alam, namun tidak bisa ditentukan siapa penanggungjawabnya karena bumi serta alam tidak bisa dianggap sebagai pelaku pelanggaran HAM. Pandemi berada di atara dua spektrum tersebut, walaupun lebih condong pada yang pertama (non-natural), dan merupakan tipe bencana yang bisa diduga kedatangannya.

Dalam konteks Indonesia, dugaan akan datangnya wabah Covid-19 semestinya sudah muncul saatWorld Health Organization (WHO) mengumumkan darurat kesehatan masyarakat global tanggal 30 Januari 2020, dan kemudian pada 11 Maret 2020, Direktur Jendral WHO menyatakan Covid-19 sebagai pandemi. Sangat disayangkan bahwa Pemerintah Indonesia lamban dalam memberikan tanggapan dan lebih parah lagi malah terlihat meremehkan skala penyebaran dan kematian dari pandemi Covid-19.

Kecenderungan untuk menganggap enteng dan tidak serius menghadapi datangnya bencana ini menyebabkan absennya pula upaya antisipasi terhadap minimnya fasilitas kesehatan yang memang masih jauh dari memadai. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan rasio jumlah dokter, tenaga medis, tempat tidur rumah sakit dan ruang ICU dibandingkan jumlah penduduk Indonesia sangat rendah. Komplikasi makin parah ketika tenaga medis sebagai ujung tombak penanganan Covid-19 tidak dibekali peralatan perlindungan diri yang memadai.

Minimnya fasilitas kesehatan ini bisa diduga disebabkan oleh maraknya korupsi dan mafia obat di Kementerian Kesehatan. Pada tahun 2006 seorang pejabat tinggi Kementerian Kesehatan terbukti melakukan korupsi proyek vaksin flu burung. Di tahun 2017, mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari, dipidana 4 tahun penjara dalam kasus korupsi pengadaan alat kesehatan (Alkes). Kasus korupsi ini tidak hanya melibatkan perusahan penyedia Alkes, namun diduga juga melibatkan pimpinan partai politik dan mantan Ketua MPR.

Kelalaian lain yang dilakukan pemerintah berupa pengabaian terhadap prediksi dan peringatan yang disampaikan sejak bulan Februari oleh beberapa institusi ilmiah seperti WHO, FKM UI dan Universitas Harvard mengenai ancaman virus yang sudah masuk di Indonesia di bulan Januari-Februari 2020. Padahal peringatan yang disampaikan kepada pemerintah tersebut bukan tanpa bukti ilmiah. Covid-19 mulai memakan korban jiwa di China tanggal 11 Januari 2020, menyebar di luar China sejak 13 Januari 2020 dan masuk ke Eropa (Perancis) serta Australia pada tanggal 25 Januari 2020. Pada tanggal 22 Januari 2020, Johns Hopkins University sudah mempresentasikan untuk pertama kalinya peta interaktif dunia Covid-19.

Alih-alih mendengarkan masukan dan menggunakan informasi serta data tersebut sebagai landasan untuk mempersiapkan kebijakan kesehatan publik yang kuat dan efektif untuk menghadapi penyebaran virus, Pemerintah Indonesia pada tanggal 25 Februari malah menganggarkan Rp72 miliar untuk mendanai kampanye media sosial guna “menangkal efek negatif penyebaran Covid-19, dan meningkatkan promosi pariwisata sehingga lebih banyak orang mau bepergian ke destinasi di Indonesia”.

Ketidakseriusan juga terlihat saat Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan pidato ilmiah di UGM tanggal 17 Februari 2020.

Budi menceritakan kelakar antara dia dan Presiden Jokowi bahwa tidak ditemukannya virus Corona di Indonesia hingga saat ini karena masyarakatnya memiliki kekebalan tubuh lantaran setiap hari gemar makan “nasi kucing”.

Pemerintah Indonesia kemudian baru mengakui keberadaan Covid-19 di Indonesia tanggal 2 Maret 2020, dan 9 hari kemudian mengumumkan adanya kematian pertama akibat Covid-19 di Indonesia. Meskipun keberadaan Covid-19 sudah diakui, Presiden Joko Widodo tetap merahasiakan sejumlah informasi terkait penanganan Covid-19 dengan alasan agar tidak menimbulkan kepanikan.

Baru sebulan setelahnya keputusan ini diubah dengan membuka beberapa data ke publik terkait jumlah orang yang terkonfirmasi positif, sedang dalam perawatan, sembuh dan meninggal.

Kecurigaan akan adanya penyembunyian dan manipulasi fakta terkait Covid-19 muncul dan menguat ketika Reuters memaparkan data pemakaman dari Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta di bulan Maret 2020.

Data tersebut menunjukkan adanya lonjakan sebesar 1.918 pemakaman di bulan Maret 2020. Lonjakan yang hampir dua kali lipat dibandingkan bulan sebelumnya dan lebih tinggi dari rata-rata pemakaman selama 2 tahun terakhir.

Sementara pada saat itu data resmi korban meninggal akibat Covid-19 sebanyak 240 orang, di mana dari Jakarta “hanya” ada 114 orang. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencurigai jumlah korban meninggal akibat virus corona lebih besar dari yang terdeteksi pemerintah saat ini akibat minimnya tes Covid-19 yang dilakukan.

Kejahatan Negara dan Peran Masyarakat Sipil

Ketidakseriusan, lemahnya kapasitas penanganan bencana akibat maraknya korupsi dan kolusi, kecenderungan anti sains, dan penyembunyian data, terlihat jelas dalam penanganan Covid-19 di Indonesia. Alih-alih menjalankan mandat konstitusi untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman wabah, kecenderungan Pemerintah Indonesia untuk ngotot menyelamatkan ekonomi (investasi dan pembangunan infrastruktur) akan memperpanjang daftar potensi penyimpangan yang dilakukan oleh negara. Intimidasi dan pemberangusan suara-suara kritis terhadap kebijakan negara sudah marak terjadi. Keterbatasan infrastruktur medis ketika berpadu dengan sistem korupsi-kolusi akan melahirkan diskriminasi, dan kelompok miskin dan marjinal akan paling banyak dikorbankan.

Secara teoritis cukup kuat indikasi terjadinya kejahatan negara dalam penanganan bencana pandemi Covid-19 di Indonesia.

Namun mengingat entitas negara masih memonopoli definisi kejahatan, dan kedaulatan yang dimilikinya mensyaratkan adanya submisi terlebih dahulu terhadap jurisdiksi hukum internasional, sulit membayangkan pengakuan legal akan adanya konsep maupun tindak kejahatan oleh negara.

Dengan menggunakan analisis Gramsci tentang masyakat sipil, Green menyatakan bahwa jika dalam situasi hegemonik masyarakat sipil memiliki peran krusial dalam melegitimasi negara di masyarakat, maka sebaliknya masyarakat sipil pun juga dapat memiliki peran penting dalam menetapkan tindakan negara sebagai sesuatu yang illegitimate, atau dengan kata lain masyarakat sipil lah yang dapat melabel tindakan negara sebagai menyimpang (deviant).

Setidaknya, masyarakat sipil masih bisa memberikan sanksi sosial maupun politik terhadap otoritas dalam bentuk pembangkangan sipil ataupun berupa perubahan pilihan di Pemilu berikutnya.

RI Tegaskan Tidak Tolak Pembahasan Pencegahan Genosida dan Kejahatan Perang

Direktur Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri Febrian Alphyanto Ruddyard menegaskan Indonesia bukannya menolak pembahasan isu pencegahan genosida dan kejahatan perang melainkan menentang isu yang bersifat prosedural.

(dikutip dari VOA)

Indonesia menolak resolusi Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang tanggung jawab untuk melindungi dan mencegah genosida, kejahatan perang, pembantaian etnis, dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Dalam pemungutan suara yang berlangsung di markas besar PBB di Kota New York, Amerika Serikat, Selasa lalu, 115 negara menyatakan mendukung, 15 negara menolak, dan 28 negara lainnya memilih abstain.

Selain Indonesia, yang juga menolak resolusi itu adalah Korea Utara, Kirgistan, Nikaragua, Zimbabwe, Venezuela, Burundi, Belarusia, Eritrea, Bolivia, Rusia, Cina, Mesir, Kuba, dan Suriah.

Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla berpidato di sidang ke-73 Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Kamis, 27 September 2018, di markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa. (Foto: AP/Frank Franklin II)

Dalam penjelasannya, Kamis (20/5), Direktur Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri Febrian Alphyanto Ruddyard, menegaskan Indonesia bukannya menolak pembahasan isu pencegahan genosida dan kejahatan perang, melainkan menentang isu yang bersifat prosedural.

Menurut Febrian, resolusi R2P (Responsibility to Protect) yang dihasilkan pada KTT Dunia 2005 sudah dibahas dalam Sidang Majelis Umum PBB sejak 2009 di bawah mata agenda bernama Hasil dari KTT Dunia 2005.

Kemudian pada 2017, Australia dan Ghana meminta supaya R2P dimasukkan dalam agenda tambahan secara khusus dengan komitmen hanya berlaku setahun namun diperpanjang sampai tahun lalu.

Hingga akhirnya, tahun ini muncul permintaan R2P dijadikan agenda tetap tersendiri, terlepas dari agenda Hasil dari KTT Dunia 2005.

“Di titik ini ada perbedaan pandangan dengan kita. Karena bagi Indonesia, sudah jelas yang namanya R2P adalah mandat atau amanah KTT Dunia tahun 2005 di mana harus dibahas dan agendanya sudah ada. Jadi kita merasa lebih baik dibahas di agenda yang sudah ada seperti sejak tahun 2009,” kata Febrian.

Menanggapi keputusan Indonesia tersebut, Direktur Eksekutif Human Rights Working Group Rafendi Djamin, menjelaskan penolakan itu bukan menunjukkan kekhawatiran Indonesia soal adanya peristiwa pelanggaran HAM di tanah air yang berpotensi untuk dikatagorikan sebagai genosida atau kejahatan perang.

Rafendi mencontohkan, peristiwa pembantaian anggota dan simpatisan PKI selama 1965-1966 pernah dituding sebagai genosida, tapi tudingan itu belum pernah terbukti, karena pemerintah tidak pernah terbuka untuk menyelesaikan.

Sudah jelas termasuk genosida sesuai putusan pengadilan, katanya, adalah pembantaian orang Yahudi oleh Nazi Jerman pada Perang Dua Kedua, pembantaian minoritas muslim di Yugoslavia, dan pembantaian etnis di Rwanda.

Menurut Refendi penolakan oleh Indonesia sangat tepat, termasuk dalam upaya penyelesaian krisis politik di Myanmar yang telah berlangsung sejak kudeta militer pada 1 Februari lalu.

“Kalau saya berpandangan dalam upaya strategi Indonesia untuk melibatkan siapapun yang berada di Myanmar untuk menyelesaikan masalah, maka pandangan saya inilah jalan yang sudah benar. Kalau kemudian kita mengambil dua strategi yang bertabrakan, kan jadi kontraproduktif,” ujar Rafendi.

Kebijakan Jokowi Tak Konsisten, Yusril: Jika Salah Bisa Genosida!

Hampir 1,5 tahun pandemi COVID-19 melanda Indonesia. Walau demikian, tingkat penularan masih mengkhawatirkan, bahkan muncul gelombang kedua pada Juni lalu.

Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra, menilai belum meredanya penularan salah satunya dilandasi faktor kebijakan yang berubah-ubah. Berganti-gantinya kebijakan nampak dari istilah pembatasan mulai dari PSBB, PPKM Darurat, hingga PPKM level 3-4.

“Saya berpendapat, ya, agak terlambat karena sudah lebih 1,5 tahun menyatakan darurat kesehatan berganti-ganti kebijakan, orang dan rumusan-rumusan hukum juga tidak selalu jelas, dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan menimbulkan pertanyaan, apakah pure pelanggaran atau ada unsur politik. ini memberikan citra kurang positif kepada pemerintah, karena ada anggapan orang tertentu yang kena, tebang pilih,” ujar Yusril dalam webinar yang digelar IDI pada Sabtu (31/7/2021) malam.

Yusril menyatakan, pemerintah harus menemukan rumusan yang tepat dalam penanganan COVID-19, termasuk landasan hukum. Sebab apabila salah langkah, korban COVID-19 bisa terus berjatuhan.

“Enggak ada yang menjamin kesehatan kita sekarang. Salah kebijakan bisa mati massal, dan kalau mati massal itu bisa genocide (genosida -red) juga karena pembunuhan bersifat massal,” ucapnya.

Yusril menilai landasan hukum pemerintah dalam penanganan COVID-19 masih bermasalah. Ia mencontohkan PPKM level 3-4 yang hanya diatur melalui Instruksi Mendagri.

Begitu pula terlibatnya Menteri BUMN Erick Thohir dan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dalam penanganan COVID-19 yang dinilai tak sesuai tugas. “Kalau legitimasi dipertanyakan, orang memberi instruksi juga gimana, ya, tarik ulur, mundur maju mundur maju,” kata Yusril.

Yusril menyatakan, pemerintah perlu merapikan instrumen hukum dalam menangani pandemi corona, termasuk melibatkan dokter-dokter ketika mengambil kebijakan. “Dokter orang yang profesional tidak bisa diabaikan. Suara mereka ini harus menjadi pertimbangan utama dalam menangani urusan pandemi,” tutupnya.

Vaksin Covid-19 Disebut Cara Pembantaian Massal?

Seperti yang kita ketahui, banyak negara, termasuk juga Indonesia memiliki program untuk mengadakan vaksinasi massal kepada seluruh rakyatnya. Program ini rencananya akan mulai dilaksanakan antara bulan November sampai awal tahun 2021 tergantung pada jumlah produksi vaksin yang telah diselesaikan dan siap untuk didistribusikan.

Bagi sebagian besar orang tentunya hal ini sangat dinantikan agar penyebaran virus COVID-19 dapat segera dihentikan.

Namun, di sisi lain, terdapat kekhawatiran akan adanya penularan massal akibat tidak ditaatinya protokol kesehatan karena anggapan bahwa tubuh akan kebal terhadap virus setelah dilakukan vaksinasi kepada seseorang.

Padahal, menurut salah satu artikel yang dimuat dalam Majalah Farmasetika, imun yang terbentuk akibat vaksinasi hanya akan bertahan selama 5 bulan saja.

Hal ini berdasarkan studi terhadap subjek, yakni 30.082 orang positif COVID-19 yang diskrining melalui Sistem Kesehatan Mount Sinai antara bulan Maret hingga bulan Oktober tahun ini. Dalam pelaksanaan uji, peneliti menggunakan tes antibodi dengan metode enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) untuk mendeteksi keberadaan antibodi dalam tubuh seseorang untuk menghadapi virus COVID-19.

Selain mendeteksi keberadaan antibodi dalam tubuh, metode ELISA yang dikembangkan di Mount Sinai Health System, juga dapat mengukur tingkat kekuatan antibodi yang dimiliki oleh seseorang terhadap virus.

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat diketahui bahwa kita tidak akan kebal terhadap virus selamanya karena antibodi yang telah diproduksi dapat menghilang/ melemah setelah jangka waktu tertentu.

Oleh karena itu, kita perlu untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, seperti menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker, terutama saat bepergian atau menggunakan fasilitas umum.

Selain itu, kita juga perlu melakukan upaya lain, seperti konsumsi makanan yang sehat dan bergizi, berolahraga secara teratur, lalu jika perlu kita juga dapat mengkonsumsi suplemen kesehatan.

Sebagai penutup, euphoria berlebihan terhadap ditemukannya vaksin untuk menangani virus COVID-19 yang menyebabkan kurangnya perhatian terhadap penerapan protokol kesehatan sangat tidak dianjurkan karena dapat membuat kita lengah akan adanya kemungkinan penularan virus, sehingga kita tetap perlu menjaga diri kita maupun orang lain melalui pelaksanaan protokol kesehatan serta dibantu oleh dilterapkannya gaya hidup sehat, seperti konsumsi makanan yang sehat, meminum suplemen, dan rutin berolahraga.

Sejak pemerintah melaporkan resmi kasus pertama pada tanggal 2 Maret 2020, hingga 24 Oktober 2020 terkonfirmasi 385.980 kasus positif COVID-19 di seluruh Indonesia. Tren kasus masih terus meningkat, belum terlihat adanya kecenderungan kurva melandai, dengan jumlah kasus harian cenderung di atas 4.000 selama 1 bulan terakhir. Tingkat hasil tes positif/positivity rate (jumlah kasus dibagi jumlah orang yang dites COVID) sebesar 14,2%, jauh di atas standar aman Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yaitu 5% (lima persen). Sebanyak 13.205 orang telah meninggal dunia (3,4%), sementara 309.219 telah sembuh. IAKMI berpendapat bahwa faktor paling penting untuk mengendalikan laju peningkatan kasus COVID-19 adalah dengan meningkatkan upaya kesehatan masyarakat yang output-nya adalah kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk melakukan hidup sehat. Dalam konteks menghadapi COVID-19, fokusnya adalah konsistensi pembentukan perilaku masyarakat yang disiplin terhadap protokol kesehatan (pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak) sehingga aman dari ancaman penularan COVID-19, yaitu melalui upaya edukasi pencegahan penularan virus dan komunikasi perubahan perilaku bagi masyarakat di tataran akar rumput serta bimbingan dan pengawasan dari aparat/tokoh masyarakat hingga penerapan sanksi. Upaya tersebut diharapkan akan membentuk budaya perilaku hidup sehat masyarakat untuk generasi yang kuat dan produktif di masa depan. Terkait dengan rencana program vaksinasi COVID-19, PP IAKMI menyampaikan sikap dan rekomendasi sebagai berikut:

Pertama : Vaksinasi merupakan satu bagian dari intervensi kesehatan masyarakat yang bertujuan untuk memberikan perlindungan spesifik terhadap penularan penyakit tertentu pada tingkat individu dan juga skala komunitas luas. Oleh karena itu, IAKMI memberikan dukungan kepada pemerintah untuk pengadaan vaksin COVID-19 di Indonesia sebagai salah satu upaya penanganan pandemi COVID-19;

Kedua : Agar program vaksinasi COVID-19 dapat dilaksanakan secara efektif, maka pengembangan Vaksin COVID-19 harus dibuat sesuai standar pembuatan vaksin yang baik sehingga memenuhi 3 hal yakni:

Memiliki tingkat keamanan yang tinggi, sehingga tidak menimbulkan dampak buruk dan membahayakan bagi orang yang divaksinasi;
Memiliki tingkat efikasi (kemanjuran) yaitu mampu membentuk antibodi COVID-19 yang dapat memberikan perlindungan terhadap penularan COVID-19 untuk waktu yang lama;
Seluruh hasil proses pengembangan Vaksin COVID-19, khususnya uji coba kepada 1.620 masyarakat Indonesia di Bandung hendaknya dikomunikasikan secara terbuka kepada masyarakat luas, di-review oleh reviewer internasional yang bereputasi, serta mendapatkan izin penggunaan dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).

3. Program vaksinasi bukanlah sebuah solusi akhir penanganan Pandemi COVID-19. Oleh karena itu kami mengimbau agar upaya pencegahan penularan/preventif terus digencarkan dan melibatkan seluruh unsur dan komponen bangsa secara lebih luas hingga menjangkau langsung masyarakat di tingkat akar rumput.

LSM KOAD yang berkedudukan di Sumbar menyayangkan, sepertinya Covid-19 adalah propaganda yang direncanakan agar masyarakat TAKUT, sehingga satu satunya cara adalah dengan VAKSIN.

Hal ini adalah sangat naif, Indonesia memiliki banyak orang pintar. yang dapat membaca keadaan yang sedang terjadi.

Sehingga ketua LSM KOAD berpendapat bahwa COVID tidak perlu ditakutkan, biaya penangganannyapun tidak perlu sebesar yang di anggarkan oleh pemerintah, dimana saat negara sedang dalam keadaan berhutang besar.

Apa jadinya jika hal ini tidak kita sadari segera, yang paling terasa bagi masayarakat akibat dari Issue covid ini adalah kemiskinan, dan resiko berikut adalah banyak generasi penerus Indonesia yang akan (dibuat) meninggal karena wabah Covid-19, karena pemerintah dengan alasan memberikan perlindungan akan berusaha melakukan vaksinasi kepada siswa SD,SMP dan SMA, kemudian beberapa bulan kemudian banyak masyarakat yang kena Covid-19, kata Indrawan ketua LSM KOAD.

Pernyataan sikap ini kami sampaikan, semoga kita semua mampu menanggulangi COVID-19 dengan cara tidak perlu memelihara rasa takut yang berlebihan adalah langkah terbaik.

(dikutip dari berbagai sumber)

Post Views: 1,522