Kabar Daerah| Jakarta
‘Keganjilan’ Kasus Kebakaran Kilang Minyak, LAKSI Tuntut agar Copot Direksi Pertamina
Kumpulan Elemen masyarakat yang tergabung dalam LAKSI ( Lembaga Advokasi Kajian Strategis Indonesia) siang ini mendatangi Kantor Pusat Pertamina di Jalan Medan Merdeka Timur Jakarta Pusat dengan maksud menyampaikan ketidakpuasan terkait kasus kebakaran tangki kilang minyak milik Pertamina di Cilacap (Jawa Tengah), Jumat (19/11).
Aksi massa dilakukan pada pukul 14.00 WIB dipimpin oleh koordinator lapangan (Korlap) Umar Sagala menyampaikan kepada rekan-rekan media bahwa LAKSI sambangi Kantor Pusat Pertamina dengan tujuan menuntut mundurnya Direksi Pertamina yang dinilai telah mengakibatkan kerugian besar baik asset maupun keuangan negara atas peristiwa kebakaran itu.
Sejumlah peristiwa Kebakaran kilang minyak beberapa kali terjadi termasuk kejadian pada hari Sabtu (13/11) malam. Pada Juni kemarin, salah satu tangki yang berisi benzene milik PT Pertamina juga terbakar. Kilang Cilacap merupakan satu dari 6 kilang Pertamina, dan kapasitas pengolahan 270 ribu barel per hari. Kilang minyak ini memiliki 228 tangki untuk menampung crude yang akan diolah, gas serta BBM hasil pengolahan minyak mentah.
Koordinator Lapangan LAKSI menilai insiden kebakaran yang hebat di kilang minyak milik PT. Pertamina merupakan peristiwa yang tak lazim karena kerugian dan dampak sosialnya amat besar bagi negara. Oleh karenanya kasus kebakaran tersebut, kami meminta agar Menteri Negara BUMN segera mencopot Direksi Pertamina, ditambah Direksi Pertamina harus berani bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh Pertamina.
“Kami meminta aparat Kepolisian berani mengambil tindakan tegas dan segera menetapkan para tersangka dalam peristiwa kebakaran kilang minyak sampai ke tingkat direksi Pertamina. LAKSI pun telah menggaris bawahi, jangan sampai kasus ini hanya menjerat pekerja lapangan saja namun sementara direksi Pertamina yang memiliki otoritas penuh masih ‘bebas’ di luar sana, dimanakah hati nuranimu ? Wahai direksi Pertamina, jangan sampai tidak berkelanjutan dengan peristiwa kebakaran yang mengakibatkan negara menanggung kerugian besar.
Kami desak polisi mengusut tuntas untuk oknum yang bertanggung jawab dalam persoalan tersebut sehingga publik harus mendapatkan informasi yang jelas, transparans, terbuka mengenai apa yang menjadi penyebab kebakaran dan bagaimana standar keamanan dan keselamatan yang dilakukan oleh Pertamina.
“Namun selayaknya Direksi memprioritaskan soal keselamatan dan kesehatan lingkungan serta Lindung Lingkungan (LL). Apalagi atas kejadian yang berulang-ulang yang seharusnya menjadi pelajaran untuk para Direksi Pertamina agar membuat antisipasi terhadap potensi bahaya (Hazard), kemungkinan risiko (risk) yaitu membuka peluang terjadinya kecelakaan ataupun kerugian pada periode waktu tertentu atau siklus operasi tertentu.”ungkapnya.
Insiden yang beberapa kali terjadi, Direksi Pertamina harus membayar mahal dengan segala risiko yang ditanggung oleh negara, Direksi Pertamina harus bertanggung jawab penuh secara hukum untuk memulihkan semua kerugian yang di alami oleh Pertamina.
Kami meminta Menteri BUMN harus berani memberikan sangsi sebesar-besarnya secara tegas dan pencopotan terhadap Direksi Pertamina yang dinilai lalai dalam masa jabatannya sehingga mengakibatkan kebakaran kilang minyak yang berulang kali terjadi selama setahun ini sudah 3 kali dan tanpa proses hukum yang jelas. (Umar Sagala/Korlap Lembaga Advokasi Kajian Strategis Indonesia)
