Melaporkan Pidana Ke Polda Sumbar Sangat Sulit, Etika Dan Profesi Masih Diabaikan

Pasal 1 angka 5 KUHAP, Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikuntuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Pada proses lidik ini, kita hanya mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga tindak pidana. pada tahap ini kita belum bercerita tentang alat bukti. baru pada tahap berikutnya bukti bulti dikumpulkan dalam proses penyidikan.

Proses Penyelidikan yang perlu dipahami oleh masyarakat…

Karen ternyata masih banyak yang belum mampu membedakan antara perbedaan penyelidikan dan penyidikan dalam ranah hukum. Sehingga masih sering canggung ketika hendak memberikan kontribusi.

Secara singkat keduanya dapat dibedakan dari tindakan pengumpulan barang bukti utama. Penyidik mencari bukti utama sedangkan penyelidik bergerak atas bukti utama dan bisa menemukan bukti tambahan.

Proses Penyelidikan Berdasarkan Peraturan Negara

Dalam tahap penyelidikan tentu harus memiliki landasan berupa peraturan perundangan, tujuannya agar tidak terjadi pelanggaran dan penyalahgunaan kewenangan dalam melakukan penegakan hukum.

Oleh karena itu penyidik tetap berada dalam koridor penegakan aturan. hal ini perrlu dipahami agar tidak terjadi berbagai pelanggaran.

Dasar hukum penyelidikan sudah tertuang dalam kitab perundangan (KUHAP) dan menjadi landasan dasar dari petugas dalam bekerja. Pihak berwenang akan menjadikannya sebagai tolak ukur penindakan pelanggaran hukum.

Jadi proses pertama pada saat melakukan penyelidikan merupakan :

1. Menanggapi laporan,
2. Mendapatkan indikasi, dan
3. Memperoleh perintah.

Ketiga hal tersebut menjadi acuan utama petugas dalam melakukan tugasnya, Jadi proses ini tidak boleh berjalan tanpa adanya ketiga acuan dasar.

Fleksibilitas penting namun ketika volumenya terlalu tinggi justru meningkatkan potensi adanya penyalahgunaan. Jadi harus ada laporan, indikasi, dan perintah penyidik sebelum penyelidik bisa bergerak.

Setelah laporan diterima misalnya baru kemudian berita acara terhadap penanganan sebuah kasus dapat berjalan. Namun sebelum masuk dalam berita acara masih ada pertimbangan apakah kasus tersebut akan masuk pidana atau tidak.

Karena ada perbedaan antara laporan dan pengaduan dimana keduanya memiliki urgensi berbeda. Laporan adalah sebuah hal yang perlu dilakukan masyarakat ketika terjadi kejahatan umum.

Sedangkan pengaduan adalah hal yang belum tentu kejahatan umum sehingga pihak kepolisian dapat mengambil tindakan. Contoh delik pengaduan misalnya terkait kasus pencemaran nama baik dan asusila.

Tujuan dari investigasi ini adalah untuk memperjelas apakah terjadi pelanggaran hukum atau tidak. Selain itu kegiatan investigasi juga berfungsi untuk mencari keterangan dan barang bukti pendukung.

Proses Lanjutan Setelah Berita Acara

Ketika berita acara sudah selesai dibuat artinya pihak kepolisian akan mengambil tindakan atas laporan atau pengaduan tersebut. Disini pihak penyidik akan mulai proses penyelidikan dengan cara mencari barang bukti dan keterangan saksi.

Pada proses tersebut tentu saja akan terdapat batas waktu berlaku menurut perundangan. Karena ketika tidak ada batas waktu maka akan ada banyak penyelewengan wewenang dari pihak terkait.

Sasaran kegiatan investigasi lanjutan adalah terduga pelaku tindak pidana, wilayah lokasi kejahatan, dan barang bukti lain. Semua itu harus dilakukan secara terstruktur dan sistematis agar bisa sempurna.

Proses penyelidikan menurut KUHAP, harus dipatuhi oleh setiap penegak hukum. Semua itu dilakukan agar  proses hukum dalam mengungkap kebenaran terjadi secara sempurna tanpa cacat.

Pihak berwajib dapat melakukan investigasi baik secara terbuka maupun terbatas. Mengapa investigasi dapat dilakukan secara terbatas tujuannya adalah meminimalisir gangguan dari pihak ketiga. Apabila terjadi gangguan dan mempengaruhi penyelidikan, tentunya hasil keputusan kurang valid.

Setelah investigasi dilakukan maka analisis akan dikeluarkan oleh pihak penegak hukum. Analisis tersebut nantinya akan dijadikan acuan untuk menjerat terduga menjadi tersangka atau membebaskannya.

Bisa saja setelah melakukan investigasi lanjutan ternyata terduga tidak bersalah, oleh karena itu harus ada batas waktu agar nantinya terduga tidak menjalani masa kurungan terlalu lama karena sebuah kasus.

Proses tersebut akan terus dilakukan untuk mengungkap kebenaran dan memitigasi tindakan kriminal, Jadi proses penyelidikan memang sangat kompleks dan harus didukung oleh berbagai pihak.

Seluruh informasi hukum yang ada di artikel ini disiapkan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan konsultan hukum berpengalaman dengan klik tombol konsultasi di bawah.

Karena kewajibannya mempunyai wewenang:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
2. Mencari keterangan dan barang bukti;
3. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Selain itu, atas perintah penyidik, penyelidik dapat melakukan tindakan berupa:

1. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan;
2. pemeriksaan dan penyitaan surat;
3. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
4. membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

1. Rakyat sebagai pengadu dirugikan. keadilan tidak bisa mereka dapatkan.
2. Sedangkan yang diuntungkan adalah Polisi sebagai penyidik. mereka tidak perlu repot dan capek capek mengumpulkan barang bukti, cukup dengan menunggu dikantor. bahkan perkara yang dilaporkan tidak jarang menjadi barang mainan.
3. Keuntungan berikut, Polisi sebagai penyidik agak leluasa, mau dibawa kemana arah pengaduan, yang paling meresahkan bagi mereka yang tidak paham dengan alur pelaporan dan prosedur penyidikan, mereka terpaksa diam.
4. Akibat pelapor dipaksa melakukan pengaduan, pelapor harus menyiapkan seluruh bukti bukti. sehingga ketika bukti tidak tersedia Polisi dengan tanpa rasa bersalah akank menghentikan penyelidikan/penyidikan.
5. Dalam hal perkara BYPASS TEKNIK ini, Terlapor leluasa tetap melakukan kejahatan, dengan lamanya proses dikepolisian, seakan akan atau setidaknya terlapor bisa bersiasat, bisa mengatur strategi untuk memindahkan barang bukti yang seharusnya diamankan oleh penyidik.

Menyaksikan proses yang terjadi di Polda Sumbar, seharusnya Bapak Irjend( Pol)Teddy Minahasa sebagai Kapolda Sumbar, sudah seharusnya melakukan evaluasi terhadap sistem pelaporan yang diberlakukan oleh Polda Sumbar.
Dimana tata cara yang berlaku di Polda Sumbar tidak sejalan dengan Konsep “PRESISI” kepolisian masa depan yang digagas Kapolri.
Presisi adalah singkatan dari Prediktif, Responsibilitas, Transparansi, Berkeadilan. Jika Kapolda telah lakukan Evaluasi, bisa membuat pelayanan lebih terintegrasi, modern, mudah, dan cepat. (Tim)