Butuh Pengawasan, Kapolda Sumbar Harus Awasi Anggota yang Main-Main Dalam Penerimaan Laporan Pidana

Sumbar.KabarDaerah.com – Sebelas bulan melaporkan perkara Bypass Teknik, mulai dari Polsek Kuranji, Polresta Padang bahkan setelah melapor ke Polda Sumbar tak kunjung diterima.

 

Sampai akhirnya Klien saya membuat pengaduan masyarakat ke divisi propam mabes Polri atas tiga perkara telah berhentikan Polresta Padang dan Polsek Kuranji.

 

Jika Polda tidak mengikuti perubahan yang begitu cepatnya, bisa bisa Polda Sumbar akan dicibirkan masyarakat karena tak mampu ungkap perkara, kata ketua LSM KOAD itu.

 

Dirreskrim Polda Sumbar jangan salah langkah. Dengan kondisi sekarang irjen Teddy Minahasa bisa bisa menjadi Kapolri. Saya menilai Irjen Teddy Minahasa termasuk orang istimewa. Apalagi perkembangan Polri akgir akhir ini, kata ketua LSM KOAD kepada media ini.

 

“Ditreskrimum dan wasidik Polda Sumbar jangan bermain waktu dengan perkara Bypass Teknik, bagaimana mungkin Polda bisa menjadi solusi hukum bagi pencari keadilan jika dirreskrim tidak taat hukum, bisa-bisa seluruh barang bukti habis dijual terlapor, tambah ketua LSM KOAD.

 

Lanjutnya lagi, ” dan yang paling penting adalah ketila terjadi pembiaran terjadinya Tindak pidana secara berulang.

Kewajibab masyarakat adalah melaporkan. Ketika main main dengan waktu justru akan membuat buruk citra Polri kedepan. Siapa yang akan bertanggungjawab, ketika barang bukti banyak dihilangkan, saat laporan sudah dilakukan.

UU mewajibkan mesyarakat melapor, Polresta dan Polda sumbar melakukan proses hukum “, kata ketua LSM KOAD.

 

Setelah menghadap Bagian Wassidik, Pelapor diminta untuk buat pengaduan masyarakat.

 

Seakan masuk jebakan, setelah surat tanggal 20 Juni 2022 tak ditanggapi, beberapa surat kembLi dikirim oleh pelapor kepada Bapak Kapolda. Entah berapa kali lagi pelapor harus menyurati Kapolda sampai laporan ditanggapi penyidik.

 

Baca juga : Kapolda Sumbar Seharusnya Ikut Mengubah Citra Polri, Mulai Dari Penegakkan Hukum Yang Adil

Baca juga : Melaporkan Pidana Ke Polda Sumbar Sangat Sulit, Etika Dan Profesi Masih Diabaikan

Baca juga : Afrizal Meminta Wasidik Polda Sumbar Supervisi Perkara Pidana TOKO BYPASS TEKNIK

 

Namun, apa hendak dikata, ternyata mulai dari Polsek sampai ke Polresta dan akhirnya setelah melapor ke Kapoldapun masih menghadapi keadaan yang sama.

Sementara Polisi seakan tak peduli dengan keadaan yang dilaporkan, barang bukti banyak yang hilang. kejahatan dibiarkan terjadi setiap hari.

Tentu Polisi sudah paham dengan peraturan perundang undangan sehingga untuk melaksanakan UU pasal Pasal 108 poin 6, ” Setelah menerima laporan atau pengaduan, penyelidik atau penyidik harus memberikan surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan kepada yang bersangkutan”Polda keberatan.

 

Semoga, sekelumit peristiwa yang dihadapi palapor selama menjalani proses pelaporan pidana di daerah hukum Polda Sumbar menjadi perhatian oleh Kapolda bapak Irjen Teddy Minahasa Putra SH S.iK MH.

 

Berita demi beritapun diabaikan oleh mereka yang tak peduli, seakan mereka sudah saling memahami keadaan sesungguhnya yang terjadi.

 

Apa gunanya Undang-Undang, jika Polda Sumbar sebagai intitusi induk polisi didaerah masih mengabaikan laporan masyarakat. SPKT hanya sebagai pencitraan.

Tidak ada yang bisa dilakukan piket SPK. Saat akan melapor, Saya diminta untuk menghadap piket Reskrim, bahkan piket Reskrimum tidak bisa apa apa, karena atasannya tidak ada ditempat, akhirnya minta pelapor kembali datang Senin. Begitulah kami alami melaporkan pidana di Polda Sumbar, Kata pelapor

 

Afrizal pengacara pelapor membenarkan bahwa saat bersama kliennya seorang pelapor lain, ” bahkan kami sempat melakukan diskusi dengan Wassidik Polda Sumbar. Melapor terhenti hanya karena wassidik mengatakan perkara ini bukan tindak pidana”, kata Afrizal.

 

Setelah dilakukan investigasi oleh salah seorang pelapor akhirnya diketahui bahwa bukan semuanya pelapor tidak bisa melapor, terbukti dengan Laporan Polisi yang dilakukan oleh sesorang yang bernama ….waturandang ke Polresta Padang terkait pencurian uang di ATM yang dilakukan oleh seseorang melalui Laporan Polisi, ternyata bisa, Kasat Polresta saat itu masih  Kompol Dedy Adriansyah yang melakukan SP2Lidik laporan klien saya.

 

Saat laporan terjadi sempat di konfirmasi melalui penyidik, sayang penyidik tidak menjawab dengan jujur.

Terbukti dari surat panggilan mintaan keterangan atas laporan Polisi tersebut tertulis dengan nomor sekian-sekian (saya akan minta klient saya untuk memperlihatkakn buktinya), jika perkara ini lanjut ke Divisi Propam atau saat diminta Bidang Propam atau Subbid Paminal nantinya saya akan paparkan, tambahnya.

 

Saya yakin, jika tetap dipersulit, klien saya akan melaporkan ke Divisi Propam Mabes Polri, seharusnya Polda Sumbar mengambil momentum perkara SAMBO sebagai titik balik agar Polda Sumbar kembali dipandang terhormat oleh masyarakat, jelas Afrizal

 

“Berdasarkan tiga laporan yang kami alami, kata Afrizal

Bahwa yang dilakukan Polsek Kuranji dan Polresta Padang membuat masyarakat bertanya-tanya ada apa dengan Polda Sumbar??.

Kenapa sulit untuk melaporkan pidana, bukankah salah satu tugas Polisi adalah penegakan hukum dengan adil….???

 

Kenapa sebagai masyarakat yang mengetahui terjadinya dugaan tindak pidana dihalangi untuk melapor, kata Afrizal SH.

 

“Kami sebagai pengacara meminta agar Bapak Kapolda Sumbar menerima laporan klien kami.

Masak melapor ke Polda Sumbar sampai memakan waktu hampir satu tahun.

Bisa bisa habis semua barang bukti”, kata Afrizal SH. (Tim)