JAKARTA,KABARDAERAH.COM-Pemerintah RI dan Perancis bersepakat melanjutkan kerja sama proyek yang terdapat dalam pipeline transformasi digital Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Menteri Komunikasi dan Informatika (Koimfo) Johnny G Plate usai menerima kunjungan dari Menteri Perdagangan Luar Negeri dan Daya Saing Ekonomi Prancis, Olivier Becht, di Jakarta, Rabu (21/9/2022).Keduanya mendiskusikan perkembangan SATRIA-I, digitalisasi penyiaran dan pusat data nasional.
“Kami mendiskusikan beragam proyek yang sudah di dalam pipeline Indonesia yang berkaitan dengan transformasi digital. Diskusi pertama terkait perkembangan Proyek SATRIA-I yang dibiayai Pemerintah Perancis dan di-supply teknologi Prancis yaitu Thales Alenia,” kata nya.
Dijelaskan Johnny, selain itu, kedua negara juga membahas potensi pengadaan kebutuhan satelit berikutnya seperti 2A, 2B atau 3A, 3B. Menurutnya dari kebutuhan satelit Indonesia sebesar 1 Tbps, saat ini baru tersedia 230 Gbps dari dua satelit dengan total kapasitas 300 Gbps.
“Saat ini Indonesia masih membutuhkan lebih dari 700 Gbps. Pemerintah Prancis sangat ingin memberikan dukungan untuk pengadaan layanan satelit untuk kebutuhan transformasi digital, secara khusus infrastruktur digital Indonesia,” beber mantan Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, ditulis biro humas kominfo.
Adapun kata dia, bahwa pembahasan selanjutnya mengenai tindak lanjut rencana pembangunan digitalisasi pertelevisian atau digital broadcasting. Mengingat, pembiayaan Pemerintah Prancis yang didukung oleh teknologi Prancis saat ini masuk ke tahap akhir diskusi-diskusi teknis menyangkut kontrak.
“Proyek kita untuk TVRI yang disebut dengan Digital Broadcasting (DBS) Project. Kita juga harapkan segera dapat dimulai karena pembiayaan dari porsi Rupiah juga sudah tersedia,” ujarnya.
Lanjut Menteri Johnny ,Pemerintah Prancis menyampaikan ketertarikan untuk membiayai pembangunan government cloud atau pusat data nasional.
“PDN ini dibiayai Pemerintah Prancis dengan kontraktor dari Prancis, Ellipse. Saat ini memasuki tahap akhir pembahasan. Dan mudah-mudahan dalam waktu dekat kita dapat mengawali konstruksi atau ground breaking,” katanya.
Terkait Konektivitas dan Keamanan Siber
Sebelumnya,baik Perancis dan Indonesia telah menjalin kerja sama pembiayaan dan sukses memberikan dorongan serta dukungan untuk konsep dan implementasi program transformasi digital di Indonesia.
“Termasuk jenis sektor transisi energi dan kebutuhan konektivitas seperti bandara. Ada beberapa perusahaan Prancis yang sudah lama berada di sini seperti Aéroports de Paris (ADP) dan sudah banyak membangun sini,”pungkasnya.
Dijelaskan bahwa, kedua pihak juga membahas mengenai keamanan siber. Pemerintah Prancis menyatakan ketertarikan kerja sama di sektor keamanan siber karena sudah terdaftar di Green Book atau Blue Book Bappenas.
“Pemerintah Prancis sangat tertarik untuk membiayai proyek tersebut. Meski keamanan siber ini sektornya ada di Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), namun kedua pihak juga mendiskusikan hal ini karena Prancis mempunyai teknologi cyber security yang bagus. Saya tentu akan meneruskan ini ke Kepala BSSN,” ungkapnya.
Antara Indonesia maupun Perancis juga mendiskusikan peluang bagi perusahaan Prancis agar bisa ikut ambil bagian dalam transformasi digital Indonesia terutama dalam sisi platform seperti e-commerce, fintech dan modal ventura (capital venture).
“Intinya, Bapak Menteri Oliver menyampaikan Indonesia dan Prancis perlu meningkatkan hubungan bilateral khususnya di sektor ekonomi, dan terus bertumbuh di masa sekarang dan mendatang,” kata pria asal Flores,NTT itu.
Dalam pertemuan bilateral itu, Menkominfo Johnny G. Plate didampingi Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo, Mira Tayyiba dan Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, Semuel A. Pangerapan.
Sedangkan Menteri Perdagangan Luar Negeri dan Daya Saing Ekonomi Prancis, Olivier Bechtd didampingi Penasihat Pengembangan Bisnis Internasional dan Kemitraan Strategis, Alexis Du Boisberranger; Wakil Kepala Staf Urusan Cadangan, Antoine Ehret; Penasihat Menteri Bidang Masyarakat Sipil, Georges-Fabrice Blum; Wakil Direktur Asia dan Oceania, Stephen Marchisio; serta Deputi Direktur Jenderal Perbendaharaan, Muriel Lacoue-Labarthe. **
Editor : Dese Dominikus Lewuk
