Ada Apa Dengan POLRI?

PADANG (23/10/2022) — Akhir-akhir ini jika kita membaca berita, menonton TV, bermain media sosial, juga membaca koran, hal yang pasti kita temui yaitu berita buruk seputar Institusi Kepolisian Republik Indonesia. Sebagai rakyat Indonesia, saya ingin bersuara serta beropini terkait kepolisian Indonesia yang nasibnya sangat amat buruk saat ini.

Kepolisian menurut ketentuan pasal 5 ayat (1) UU Kepolisian Negara Republik Indonesia (NKRI) merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sikap yang diperlukan seorang polisi adalah disiplin, tanggung jawab dan jujur. Tugas dan fungsi polisi menurut UU No 2 Tahun 2002, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat.

Polisi sebagai petugas keamanan negara ibarat benteng yang akan menjadi garda terdepan bagi masyarakat. Banyak masyarakat yang menginginkan pekerjaan ini karena polisi merupakan salah satu pekerjaan mulia yang sangat bermanfaat dalam kehidupan dengan sikap sosialnya yang tinggi. Berbagai macam jabatan yang ada pada Institusi ini secara realistic sangat diinginkan banyak orang karena gaji yang didapatkan bukan main angkanya. Tetapi sebenarnya dibalik itu, semakin tinggi jabatan maka tanggung jawab yang dipikul akan semakin berat. Berbagai cara akan dilakukan agar mendapatkan atau menduduki kekuasaan tersebut.

Opini Publik Merusak Citra Polisi
Opini publik tidak bisa lepas dari beberapa hal, seperti kepercayaan, sikap, persepsi publik akan suatu issue dan atas institusi. Kepercayaan tidak muncul tiba-tiba, selain pengalaman pribadi, pemberitaan media massa berpengaruh besar pada pembentukan kepercayaan publik (Ward & Smith, 2003:12). Opini publik terbentuk karena adanya persepsi dari publik tentang sesuatu yang mereka peroleh melalui media. Disisi lain, publik juga punya sikap dan tingkat kepercayaan tertentu dalam dirinya yang akan menentukan opini mereka terhadap sesuatu hal.

Citra yang baik dan positif akan membentuk kepercayaan masyarakat selama masih dapat dipertahankan. Namun sebaliknya citra dapat berubah menjadi buruk dan negatif bila dikemudian hari ternyata tidak didukung kemampuan dan keadaan yang sebenarnya. Citra polisi saat ini sedang dipertaruhkan di mata public. Bagaimana tidak? Kasus besar yang diperankan oleh para pejabat tinggi kepolisian membuat publik tercengang dengan apa yang terjadi. Hal yang tidak pernah terlintas untuk dilakukan oleh seorang yang seharusnya menjadi wajah, motivator, bahkan cerminan masyarakat ternyata malah sebaliknya. Kekecawaan publik terhadap apa yang dilakukan oleh mereka membuat kepercayaan publik menurun drastis. Hal ini sangat wajar menurut saya, mereka yang seharusnya menjadi garda terdepan untuk melindungi bertukar peran menjadi pelaku yang perbuatannya sangat tidak bisa untuk dimaafkan terlebih lagi mereka menyandang gelar sebagai anggota Polri.

“Membangun kepercayaan publik merupakan satu hal yang sangat sulit untuk dilakukan, namun ketika kepercayaan publik terhadap sesuatu sudah terbentuk maka akan sangat sulit pula untuk dilunturkan”

Saat ini, Polri perlu membangun dan memelihara hubungan yang harmonis dengan semua elemen masyarakat, media, LSM, lembaga pemerintah lain dan unsur publik lainnya guna menyusun suatu program komunikasi yang terencana dengan baik berdasarkan pada realita yang ada di masyarakat untuk membangun kembali citra Polri.

Menurut saya, hal pertama yang harus dilakukan adalah menganalisis situasi, mencari data serta fakta yang sebenar-benarnya guna mendukung perencanaan untuk membangun kembali opini publik terhadap citra Polri. Kasus-kasus yang beruntun menimpa sejumlah petinggi kepolisian diduga menyalahgunakan kewenangan dan kekuasaan, merupakan momen yang pas untuk melakukan reformasi pada Polri.

Jadi Guna Kekuasaan Itu Untuk Apa?
Mata publik saat ini memang sedang tertuju kepada Institusi Kepolisian karena kasus-kasus besar yang menjadi hot topic selama berhari-hari dengan berbagai cerita yang ditulis oleh media membuat publik memanas dan semakin geram dengan kebenaran serta perbuatan lainnya yang masih belum terungkap.

Salah satu yang paling hangat dibicarakan hingga saat ini yaitu kasus pembunuhan Brigadir J (Yosua) memunculkan istilah “Kerajaan Sambo” di Institusi Kepolisian untuk menunjukan bagaimana kuatnya pengaruh seorang Pati. Namun, dibalik hal tersebut public membuka paradigma baru akan adanya kemungkinan kerajaan kerajaan lain di dalam Institusi Kepolisian. Paradigma ini membuat publik bertanya-tanya akan bagaimana kekuatan dan pengaruh seorang Kapolri bila di dalam lembaganya justru terdapat Pati-Pati yang juga mungkin memiliki power dan sedang membangun kerajaan kecil untuk kepentingan dirinya.

Pengakuan Bharada Richard Eliezer (Bharada E) atas tragedi tewasnya Brigadir J (Yosua) dengan versi cerita yang berbeda. Pada saat kasus itu muncul ke publik, banyak lembaran persoalan yang tidak hanya terkait dengan sosok Irjen Ferdy Sambo terbuka, tetapi juga atas proses reformasi di dalam Institusi Kepolisian. Mengapa hal tersebut terjadi? Jawabannya karena Irjen FS telah menyeret sejumlah nama perwira tinggi, perwira menengah, hingga tamtama secara langsung atau tidak langsung menutupi kasus yang sebenarnya terjadi.

“Kekuasaan disalah gunakan sehingga siapa yang berada di bawah terpaksa harus terseret semata-mata untuk menjaga kesolidaritasan kepada atasan membuat mereka tidak sadar atau mungkin sadar akan apa yang akan terjadi kedepannya. Sekali saja, apakah pernah para oknum membayangkan seperti apa negeri ini jika yang seharusnya menjadi garda terdepan ikut andil dalam permainan kejahatan?
Akan seperti apa negeri ini?”

Selain itu, kasus terbaru yang lagi hangat dibicarakan yaitu Irjen Teddy Minahasa ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pengendalian narkoba jenis sabu. Padahal beberapa bulan lalu, Irjen Teddy mengungkap kasus sabu terbesar di Sumatera Barat. dikutip dari salah satu artikel detik news (https://news.detik.com/berita/d-6349399/ironiirjen-teddy-minahasa-dulu-ungkap-kasus-narkoba-kini-jadi-tersangka). Sekilas hal ini terlihat seperti candaan, yang nyata.

Dengarkan Suara Kami
Apa yang harus dilakukan oleh Kapolri dan Institusi Kepolisian dalam merespon sikap masyarakat? Sangat dibutuhkan upaya serius dari Kapolri beserta petinggi kepolisiannya untuk membangun kembali harga diri kepolisian yaitu dengan membuka sejelas-jelasnya kasus yang tengah diproses dengan seadil-adilnya tanpa memikirkan kepentingan personal. Sudah saatnya suara masyarakat yang menghendaki adanya keterbukaan atas kasus-kasus yang sedang direspon dengan sikap terbuka agar kedepannya tidak ada keraguan terhadap kasus-kasus yang diselidiki oleh pihak kepolisian.

Dengan tidak menutupi siapa saja anggota kepolisian yang terlibat dapat menjadi pintu bagi terbangunnya kembali citra positif kepolisian. Polri juga perlu membersihkan, melakukan pembinaan, pengawasan, serta pengadilan kepada personil lainnya. Harapan saya, polisi Indonesia dapat membaik kedepannya sehingga kami para masyarakat dapat merasakan terlaksananya tugas para polisi yang seharusnya secara adil.

(Tulisan Ini Merupakan Opini Aziza Azahra Mahasiswi Ilmu Komunikasi Departemen Ilmu Sosial & Politik Universitas Andalas)