KabarDaerah.com-Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN Danis H. Sumadilaga menjelaskan pada bulan ini Kementerian PUPR mentargetkan untuk menyelesaikan tender yang telah dimulai sejak Juli 2022 lalu.
Terkait dengan target Presiden Joko Widodo untuk menggunakan Istana Kepresiden pada Agustus 2024, Danis optismistis pihaknya dapat menyelesaikan proyek tersebut tepat waktu. Dengan waktu lebih dari satu tahun dinilai cukup untuk membangun Kawasan Istana Kepresidenan beserta fasilitas pendukungnya.
“Insyaallah, kita akan usahakan yang terbaik,” ujarnya. Dalam acara Market Sounding IKN pada Selasa (18/10/2022), Presiden Jokowi berharap agar pada 17 Agustus 2024 peringatan HUT ke-79 RI dapat diselenggarakan di halaman Istana Kepresidenan di IKN.
Presiden Jokowi menekankan agar pada Agustus 2024 IKN sudah menjadi sebuah kota modern yang hidup. “Yang jelas pada Agustus 2024, kami ingin IKN telah menjadi kota modern yang hidup dan kita upacara HUT kemerdekaan Indonesia ke-79 itu di halaman istana (kepresidenan) IKN,” ujar Jokowi.
Berbagai cara dilakukan oleh pemerintah guna memulai proyek tersebut. Ditengah kesulitan pendanaan IKN beredar informasi bahwa IKN akan didanai oleh putra bangsa Indonesia sendiri yang berada di dalam negeri yang memiliki kemampuan pendanaan yang cukup untuk mendukung pendanaan terlaksananya percepatan pelaksanaan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Penajam Kalimantan Timur, persiapan pendanaan yang dimiliki oleh putra bangsa Indonesia sendiri melalui PT. KARYA PRIORITAS INDONESIA cukup memenuhi mencapai 100% (seratus persen) dari total anggaran yang dibutuhkan utuk melakukan percepatan pembangunan Ibu Kota Negara tersebut, yang disampaikan oleh Bapak Kemas MH. Habiburahman.
Proyek Ibu Kota Negara Hadapi Kesulitan Pendanaan Otoritas Investasi mengatakan pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) meminta INA untuk berburu dana pembangunan ibu kota baru atau IKN.
Sumber Bisnis.com, JAKARTA – Minimnya minat investor mengancam kebutuhan anggaran pembangunan ibu kota baru. Hal ini semakin dibebani oleh terbatasnya ruang fiskal pemerintah. Menghadapi jalan buntu, sejumlah pejabat negara untuk meminta bantuan dari Indonesia Investment Authority (INA) atau Lembaga Pengelola Investasi (LPI) guna memburu investor.
Pembangunan IKN Tahun Ini Sedot Anggaran Rp5 Triliun Akan tetapi, lembaga yang belum lama didirikan oleh Presiden Joko Widodo itu menolak dengan alasan pencarian investasi bukan merupakan tugas pokok dan fungsi utama INA.
INA memang beberapa kali berhasil memboyong investor luar negeri untuk menanamkan modalnya pada berbagai instrumen investasi di Tanah Air, baik di pasar saham maupun infrastruktur fisik. Investasi itu dilakukan dengan catatan INA turut serta dalam penanaman modal. Artinya, INA bersama investor asing membentuk konsorsium untuk mengembangkan dana pada sebuah aset atau proyek.
Persoalannya, INA tak memiliki cukup dana kelolaan untuk turut serta berinvestasi di proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, sehingga membatasi ‘aksi jualan’ lembaga tersebut ke luar negeri. Di sisi lain, pemerintah berulang kali mengklaim telah mendapatkan komitmen investasi dari sejumlah pemodal. Namun hingga saat ini pemangku kebijakan masih belum mempublikasikan nilai dari rencana penanaman modal tersebut.
Hengkangnya beberapa konsorsium beberapa waktu lalu kian mengimpit pemerintah, sedangkan pembangunan tahap awal direncanakan dieksekusi pada paruh kedua tahun ini. Otorita IKN hanya bisa mengandalkan kerelaan kementerian dan lembaga (K/L) untuk mengalokasikan sebagian dananya guna memenuhi kebutuhan pembangunan awal.
Saat dihubungi Bisnis, Ketua Tim Komunikasi IKN Sidik Pramono membenarkan bahwa instansinya meminta bantuan lembaga pemerintah lain dalam mengeksekusi megaproyek tersebut, termasuk INA. “Tentu Otorita IKN butuh dukungan dan kerjasama dgn seluruh institusi pemerintah,” kata dia kepada Bisnis, Senin (13/6).
Kendati demikian, Sidik menegaskan bahwa Otoritas IKN tidak lantas mengandalkan instansi pemerintah lainnya dalam melakukan perburuan investor. Sejumlah strategi pun disiapkan, antara lain memberikan skema insentif fiskal bagi pemodal untuk merangsang gairan investasi.
Salah satunya adalah mengimprovisasi mekanisme tax holiday serta membebaskan pungutan retribusi pada tahap awal di IKN Nusantara. Sidik menambahkan, kebijakan fiskal itu disusun sebagai salah satu magnet penarik investor. Dia menjelaskan, retribusi dalam konteks UU No. 3/2022 tentang Ibu Kota Negara dimaknai sebagai pungutan khusus IKN, dan belum akan diterapkan pada fase awal pembangunan.
“Retribusi/pungutan khusus IKN tersebut diterapkan secara bertahap pada saat aktivitas ekonomi di IKN sudah relatif cukup kuat sehingga bisa menjadi salah satu sumber pendanaan,” jelasnya. Anggota Tim Transisi IKN Bidang Koordinasi Investasi yang juga Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan insentif yang disusun guna menarik minat investor tak hanya terkait dengan fiskal, juga termasuk nonfiskal. “Insentif bisa fisal dan nonfiskal, sesuai dengan UU [IKN],” ujar Yon.
Dia menilai penyesuaian tax holiday dan penghapusan sementara retribusi merupakan suatu keharusan, mengingat pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tak akan menjadi proporsi yang besar dalam pembangunan IKN nanti. “Kalau saya lihat ini memang perlu ditempuh,” kata Yusuf. Dia menambahkan, mundurnya sejumlah konsorsium juga patut dijadikan sebagai alarm bagi pemerintah untuk mencari sumber-sumber alternatif lain.
Menurut dia, pembangunan IKN tak boleh mengganggu ruang belanja yang dimiliki pemerintah dalam APBN, bukan sebaliknya. Intinya, pemerintah perlu melihat seberapa besar ruang APBN untuk dimanfaatkan, baru kemudian dialokasikan untuk IKN.
Banyak Investor Sebelumnya, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan bahwa banyak investor berminat membenamkan modalnya di proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. “Investor itu sudah banyak yang menanyakan dan mungkin sebentar lagi kita akan bertemu,” katanya usai Ratas di Istana Negara, Jakarta, Senin (13/6/2022).
Namun, Suharso mengakui bahwa para investor tersebut masih menunggu aturan terkait investasi di IKN Nusantara. Dia pun telah menyampaikan persoalan tersebut kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). “Pedomannya itu supaya lebih tegas tadi kita minta arahan Bapak Presiden. Dua minggu kedepan mudah-mudahan aturan itu selesai,” katanya. Adapun, aturan yang dimaksud Suharso mengatur salah satunya pemberian insentif dan desentif kepada para investor.
Insentif tersebut, sambungnya, termasuk insentif fiskal dan nonfiskal. Diberitakan sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebut total anggaran yang akan digunakan untuk pembangunan IKN Nusantara pada tahun ini senilai Rp5 triliun. Menurut Kementerian PUPR, pembangunan di IKN akan menggunakan skema multi years contract (MYC), sehingga kebutuhan anggaran akan terus berlanjut hingga 2024. Adapun, Kementerian PUPR telah mematok usulan anggaran untuk pembangunan ibu kota baru hingga 2024 sebesar Rp43,73 triliun.
Ditengah susana keprihatinan yang dirasakan rakyat, tiba tiba ada putra bangsa Indonesia seakan-akan datang menjawab pertanyaan yang selama ini diyakini oleh Bapak Presiden Jokowi, akhirnya IKN akan menjadi kenyataan melalui Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, tak tanggung-tanggung, USD.2 Triltun. PT. Karya Priorita Indonesia
Demi kepentingan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini, Kemas.MH.Habiburahman mengatakan bahwa dibutuhkan dukungan dari semua lapisan masyarakat demi kelancaran percepatan pelaksanaan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). Sebagai informasi tambahan atas niat baik untuk mendukung percepatan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Direktur Utama PT. Karya Prioritas Indonesia telah melakukan koresponden kepada Bapak Ir. Syamsul Hadi Ketua Lembaga Kajian Nawacita (LKN) melalui surat resmi Nomor : 082/KPI/Investasi/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022.
Dalam rangka mendukung program Pemerintah guna percepatan Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Penajam Kalimantan Timur dan Pembangunan Infrastruktur Proyek Strategis Nasional (PSN) serta Proyek Kesejahteraan Masyarakat. PT. KARYA PRIORITAS INDONESIA memiliki dukungan pendanaan sebesar USD 2.000.000.000.000,00 (Dua Trilyun Dollar Amerika) setuju dipergunakan untuk pembiayaan Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Penajam-Kalimantan Timur dan Pembangunan Infrastruktur Proyek Strategis Nasional (PSN) serta Proyek Kesejahteraan Masyarakat.
| Muhamad Said, Direktur Utama PT. JAGAD BUANA RAYA mitra kerja PT. KARYA PRIORITAS INDONESIA yang akan mendapat dukungan pendanaan dari PT. KARYA PRIORITAS INDONESIA untuk pembebasan lahan untuk tambang emas yang akan dikelola oleh PT. STM PALE di Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat. Setelah membaca media kabardaerah.com tanggal 22 Oktober 2022 langsung melakukan konfirmasi.
Kemas MH.Habiburahman menegaskan tentang kebenaran berita yang disampaikan melalui media kabardaerah.com tanggal 22 Oktober 2022 tersebut. |
Kemas MH.Habiburahman menegaskan selaku putra bangsa Indonesia yang sangat mencintai negerinya demi bangsa dan Negara meyakini melalui PT. KARYA PRIORITAS INDONESIA dapat melaksanakan dan membangun Ibu Kota Negara di Penajam Kalimantan Timur senilai IDR 466 trilyun sampai 500 trilyun berdasarkan sumber pendanaan yang ada.
Kemas MH.Habiburahman menyampaikan setelah pembangunan selesai dilaksanakan oleh PT. KARYA PRIORITAS INDONESIA tidak tertutup kemungkinan akan diserahkan melalui pemerintah sebagai sumbangan kami demi bangsa dan negara yang kita cintai ini.
|
Makmur M. Palengga selaku Konsultan Keuangan PT. KARYA PRIORITAS INDONESIA menegaskan sumber pendanaan sebesar USD 2.000.000.000.000,00 yang akan dipergunakan oleh PT. KARYA PRIORITAS INDONESIA adalah benar, karena bersumberkan dari sumber pendanaan yang legal secara hukum sehingga dapat dipergunakan untuk pembiayaan proyek-proyek tersebut. Lebih jauh beliau sampaikan sumber pendanaan tersebut juga telah diketahui oleh Dian Ediana Rae Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Merangkap Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. |
Direktur Utama PT. KARYA PRIORITAS INDONESIA dengan kesungguhannya telah mengirimkan surat resmi kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Ir. H. Joko Widodo Nomor 084/KPI/Investasi/X/2022 tanggal 24 Oktober 2022 yang ditembuskan dengan jajaran terkait dibidangnya.
- KARYA PRIORITAS INDONESIA pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 akan melakukan pertemuan internal perusahaan terkait tentang persiapan untuk pelaksanaan pembangunan Ibu Kota Negara.
Setelah melakukan pertemuan internal PT. KARYA PRIORITAS INDONESIA segera mempersiapkan diri untuk melakukan pertemuan dengan pihak Pemerintah dalam hal ini Bapak Ir. H. Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia untuk menyepakati investasi murni bertindak selaku Investor untuk proyek Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Penajam-Kalimantan Timur dan Pembangunan Infrastruktur Proyek Strategis Nasional (PSN) serta Proyek Kesejahteraan Masyarakat, seperti informasi yang telah kami sampaikan melalui Lembaga Kajian Nawacita dengan surat resmi yang telah disampaikan Nomor : 082/KPI/INVESTASI/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022.
Untuk itu, SETYO WITJAKSONO sebagai Direktur Utama dan KMS. MOH. HABIBURAHMAN sebagai Komisaris Utama PT. KARYA PRIORITAS INDONESIA pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022 telah melayangkan surat kepada Presiden Joko Widodo.
Karya Prioritas Indonesia dalam mendukung pendanaan untuk percepatan pelaksanaan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) serta seluruh sector pendukung lainnya menyatakan siap melakukan investasi secara murni berdasarkan sumber pendanaan swasta murni. Dimana sumber pendanaan yang akan dipergunakan saat ini dalam proses, sehingga dalam waktu dekat dapat dipergunakan untuk mendukung percepatan pelaksanaan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).
