Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rokan Hilir (Rohil) mengadakan rapat kerja (Raker) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait rancangan APBD Tahun 2023.
Demikian disampaikan Ketua DPRD Rohil, Selasa (15/11) sore kemaren. Dia mengatakan tahapan yang dibahas diantaranya adalah terkait Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Priorotas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran (TA) 2023 dan penetapan KUA-PPAS.
Anggota Legislator dari Fraksi PDI-P itu mengatakan, dalam pembahasan bersama Pemerintah Daerah (Pemda) itu juga dibahas terkait ekonomi global dan sektor mana yang menjadi pendukung pertumbuhan ekonomi sehingga tidak terjadi inflasi.
Sementara, sektor kesehatan dan pendidikan masih merupakan program dari pemerintah pusat yang masih menjadi prioritas dari pemerintah yang merupakan turunan dari atas sampai ke bawah. “Artinya program dari pemerintah pusat dan daerah itu harus sama,” kata Maston.
Terkait dengan ekonomi global yang dihadapi saat ini, hendaknya program pemerintah harus didukung dengan realisasi anggaran. Untuk itu, DPRD mendorong Pemkab Rokan Hilir agar penyerapan anggaran harus direalisasikan secara cepat pula ketika anggaran tersebut sudah di sahkan.
“Kalau saat ini masih dalam tahap pembahasan rancangan KUA-PPAS,” Pungkasnya.***
