Palembang – kabardaerah.com,- Pembukaan Musyawarah kerja nasional, Rapat kerja nasional dan Rapat pimpinan nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) tahun 2022 dengan tema “Bersinergi membangun negeri, Bermartabat dalam berorganisasi dan jujung tinggi demokrasi”,
Kegiatan dua hari ini beragendakan Musyawarah kerja nasional (Mukernas), Rapat kerja nasional (Rakernas) dan Rapat pimpinan nasional (Rapimnas) PPDI yang dibuka oleh Gubernur Sumsel, Dirjen Bina Pemerintah Desa, Kementrian Dalam Negeri, dan Dewan Pembina Penasehat serta Dewan Pakar PPDI Pusat.
Hal ini diungkapkan oleh Ketua umum PPDI yang diwakili oleh Sekretaris I PPDI Pusat Fathur Rofiq S.Pd.I saat di wawancara awak media di Wisma Atlit C Jakabaring Sport City Palembang, Sabtu (26/11/2022).
“Kegiatan ini bertujuan yang pertama adalah untuk menyusun program kerja satu periode kepengurusan PPDI pusat periode 2022 – 2027, Rakernas ini nanti untuk menyusun program kerja satu tahun di tahun 2023. Sementara untuk Rapimnas nanti akan membahas terkait dengan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) organisasi,” Ujarnya.
Menurut Fathur Rofiq menjelaskan ini merupakan amanat dari berita acara Munas di Pasuruan pada bulan Januari 2022 yang lalu, sehingga ini menjadi satu langkah organisasi dalam menentukan program kerja ke depan karena sebuah organisasi pelaksanaan kegiatan yang diamanahkan dalam keputusan Musyawarah di Palembang dan ada beberapa target yang harus dicapai.
“Selain itu pada kegiatan hari ini juga membahas terkait dengan isu pemberhentian perangkat desa secara sepihak oleh Kepala Desa, dan penghasilan tetap kepala desa serta perangkat desa yang belum sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2019, dan isu terkait dengan Administrasi Perangkat Desa berupa penerbitan peraturan Menteri Dalam Negeri tentang nomor induk Aparatur Pemerintah Desa,” Terangnya.
Fathur Rofiq Berharap ke depan dari pelaksanaan kegiatan ini nantinya bisa di implementasikan ke setiap bidang di pengurus pusat PPDI, sehingga dapat bersinergi bersama antara pemerintah pusat, daerah, kabupaten dan seluruh tingkatan organisasi di pusat provinsi maupun kabupaten dan kecamatan.
Leni susniarti Selaku Bendahara Ii PPDI Pusat menambahkan, Sumsel ditunjuk menjadi tuan rumah dalam hal pembahasan masalah program kerja PPDI yang diikuti sekitar 400 peserta se Indonesia.
“Harapannya ke depan perangkat desa dan ketua-ketua provinsi memikirkan nasib perangkat desa se-indonesia, banyaknya pemberhentian yang terjadi di Sumsel oleh Kepala Desa yang pemberhentiannya tidak sesuai dengan aturan dan undang-undang, dan kompak bersama – sama memajukan desa masing-masing,” Tutupnya.
