Bukan Satu Larangan Yang Dilanggar, Melapor, Penyidikan Dan Pelanggaran KEPP Menyimpang Dari Ketentuan Hukum

KabarDaerah.com – Memperhatikan kutipan Perkapolri Nomor 7 Tahun 2022, ternyata aturan yang harus dipatuhi Polri dalam bertugas sangat lengkap, tidak ada peluang untuk berbohong.

Kapolda sumbar jangan hanya sekedar melaksanakan tugas, proses telah dilalui, sementara hak masyarakat dalam hal penegakkan hukum, masih terhalang. Hampir tiga tahun pelapor masih di oper sana sini, pelapor disibukkan dengan surat menyurat.

Dalam hal ini, Bypass Teknik hanya salah satu contoh perkara masyarakat yang terhalang di Polda Sumbar, Polresta dan Polsek, kata ketua FRN DPW Sumbar.

Kata ketua FRN DPW Sumbar lagi, ” urusan ini sebenarnya adalah tentang pasal 108 Kuhap, tekait hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari Kepolisian”.

” Dalam hal ini, Polda Sumbar, seharusnya, bukan pada posisi melindungi kejahatan, seharusnya, Polri sesuai dengan tugas dan fungsinya, menjaga keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, melayani melindungi dan mengayomi masyarakat. untuk itulah Kapolri menggagas Polri yang presisi “, sebut kata ketua FRN DPW Sumbar.

” Perkara Bypass Teknik adalah contoh masalah yang dihadapi sebagian masyarakat, untuk itulah semua harus menyadari, bahwa tidak semua orang punya pengetahuan hukum yang memadai dan sanggup “, Fast Respon Counter Polri memiliki data lengkap untuk pembuktian.

” Bagaimana Mungkin Polri presisi akan terlaksana, jika 7 laporan dipermainkan. Tidak semua orang punya pengetahuan hukum dan mampu untuk meng caunter semua alasan yang dibuat buat Kepolsian “.

Alangkah rugi negeri ini, memiliki Polri yang bekerja tidak sesuai aturan hukum, tidak Loyal terhadap NKRI, tidak patuh terhadap Tribrata dan Catur Prasetya, suka melanggar sumpah, melanggar aturan hukum dan UU, terakhir melanggar Perkapolri tentang KEPP, sementara negara telah anggarkan dana yang cukup besar.

Tidak terhitung surat yang telah dikirimkan, terkait masalah bypass teknik ini, mulai dari Polsek Kuranji, Polresta Padang, Polda Sumbar bahkan setidaknya 8 surat telah dikirim ke mabes Polri, semuanya agar perkara di proses sesuai aturan hukum.

Bahkan untuk bertemu saja, pimpinan menolak. kenapa…..? karena tidak bisa memberikan jawaban yang memuasakan. kata ketua FRN DPW Sumatera Barat.

Selanjut DPW FRN mengajak, “mari kita cerrmati kutipan Perkapolri berikut ini, diantaranya”:

Paragraf 2, Etika Kelembagaan, Pasal 5

Setiap Pejabat Polri dalam Etika Kelembagaan wajib:

  1. Setia kepada Polri sebagai pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara dengan memedomani dan menjunjung tinggi Tribrata dan Catur Prasetya.
  2. Menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri.
  3. Menjalankan tugas, wewenang dan tanggungjawab secara profesional, proporsional, dan prosedural.
  4. Melaksanakan Perintah Kedinasan dan menyelesaikan tugas, wewenang dan tanggung jawab dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.
  5. Mematuhi hierarki Atasan dalam pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab.
  6. Memegang teguh  rahasia  yang  menurut  sifatnya atau  menurut Perintah Kedinasan harus dirahasiakan;
  7. Menampilkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, ketaatan pada hukum, kejujuran, keadilan, serta menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab.
  8. Menyampaikan pendapat  dengan cara sopan dan santun dan menghargai perbedaan pendapat pada saat  pelaksanaan rapat, sidang, atau pertemuan yang bersifat kedinasan;
  9. Mematuhi dan menaati hasil keputusan yang telah disepakati dalam  rapat,  sidang,  atau  pertemuan yang bersifat kedinasan;
  10. Mengutamakan kesetaraan dan keadilan gender dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab;
  11. Mendahulukan  peran, tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  12. Menjaga, mengamankan dan merawat senjata api, barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak milik Polri yang dipercayakan kepadanya;
  13. Menghargai dan menghormati dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawab;
  14. Bekerja sama dalam meningkatkan kinerja Polri;
  15. Melaporkan setiap Pelanggaran KEPP atau disiplin atau tindak pidana yang dilakukan oleh pegawai negeri  pada Polri, yang dilihat, dialami atau diketahui secara langsung kepada pejabat yang berwenang;
  16. Menunjukan rasa kesetiakawanan dengan menjunjung tinggi prinsip saling menghormati; dan
  17. Melindungi dan  memberikan  pertolongan  kepada sesama  dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab.

Menjalankan tugas, wewenang dan tanggungjawab secara profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Menjalankan tugas, wewenang dan tanggung  jawab secara proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf   c, yaitu melaksanakan tugas sesuai dengan lingkup kewenangannya.

Menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawab secara prosedural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf   c, yaitu melaksanakan tugas sesuai dengan standar operasional prosedur.

Melaksanakan Perintah Kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat berupa:

  1. Mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka pembinaan karier dan peningkatan kemampuan profesionalisme Polri;
  2. Melaksanakan mutasi baik promosi, setara maupun demosi;
  3. Melakukan penegakan disiplin dan KEPP berdasarkan Laporan atau Pengaduan masyarakat tentang adanya dugaan Pelanggaran disiplin dan/atau Pelanggaran KEPP sesuai dengan kewenangannya; dan
  4. Melakukan kegiatan pengawasan dan/atau Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh fungsi pengawasan internal Polri

Pasal 6, Setiap Pejabat Polri yang berkedudukan sebagai Atasan wajib:

  1. Menunjukan keteladanan dan kepemimpinan yang melayani, menjadi konsultan yang dapat menyelesaikan masalah serta menjamin kualitas kinerja Bawahan dan kesatuan Polri;
  2. Menindaklanjuti dan menyelesaikan hambatan tugas yang dilaporkan oleh Bawahan sesuai tingkat kewenangannya;
  3. Segera  menyelesaikan   dugaan   Pelanggaran   yang dilakukan oleh Bawahan; dan
  4. Mengarahkan,  mengawasi    dan    mengendalikan pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab yang dilaksanakan oleh bawahannya.

Setiap pejabat Polri yang berkedudukan sebagai bawahan wajib:

  1. Melaksanakan  perintah   Atasan   terkait   dengan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya dan melaporkan kepada Atasan.
  2. Menolak perintah Atasan yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama, dan norma kesusilaan; dan
  3. Melaporkan kepada Atasan pemberi  perintah  atas penolakan perintah yang dilakukannya untuk mendapatkan perlindungan hukum dari Atasan pemberi perintah.

Atasan pemberi perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, wajib memberikan perlindungan.

Paragraf 2 tentang Etika Kelembagaan. Pasal 10 sebagai berikutnya :

Setiap Pejabat Polri dalam Etika Kelembagaan, dilarang:

  1. Melakukan perbuatan  yang  tidak  sesuai  dengan ketentuan  peraturan perundang-undangan, dan/atau standar operasional prosedur, meliputi: Penegakan hokum, Pengadaan barang dan jasa, Penerimaan anggotaPolri, Pendidikan pengembangan.
  2. Penerbitan dokumen dan/atau produk Kepolisian terkait pelayanan masyarakat, dan
  3. Penyalahgunaan barang milik negara atau barang yang dikuasai secara tidak sah.
  4. Menyampaikan dan menyebarluaskan informasi yang tidak dapat dipertangung jawabkan kebenarannya tentang  Polri  dan/atau  pribadi pegawai negeri pada Polri.
  5. Menghindar dan/atau menolak Perintah Kedinasan dalam rangka Pemeriksaan internal yang dilakukan oleh fungsi pengawasan terkait dengan Laporan atau Pengaduan masyarakat.
  6. Menyalahgunakan kewenangan dalam melaksanakan tugas kedinasan.
  7. Melaksanakan tugas tanpa Perintah Kedinasan dari pejabat yang berwenang, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  8. Melakukan permufakatan Pelanggaran KEPP atau disiplin atau tindak pidana

 Larangan dalam penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa:

  1. Mengabaikan kepentingan  pelapor,  terlapor,  atau pihak lain yang terkait dalam perkara yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. Menempatkan tersangka  di  tempat  bukan  rumah tahanan negara/Polri dan tidak memberitahukan kepada keluarga atau kuasa hukum tersangka;
  3. Merekayasa dan memanipulasi perkara yang menjadi tanggung jawabnya dalam rangka penegakan hukum;
  4. Mengeluarkan tahanan tanpa perintah tertulis dari penyidik,  atasan penyidik atau Penuntut umum, atau hakim yang berwenang;
  5. Melakukan Pemeriksaan terhadap seseorang dengan cara memaksa, intimidasi dan atau kekerasan untuk mendapatkan pengakuan;
  6. Melakukan penyidikan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena adanya campur tangan pihak lain;
  7. Menghambat kepentingan pelapor, terlapor, dan pihak terkait lainnya yang sedang berperkara untuk memperoleh haknya dan/atau melaksanakan kewajibannya;
  8. Mengurangi, menambahkan, merusak, menghilangan dan/atau merekayasa barang bukti;
  9. Menghambat dan menunda waktu penyerahan barang bukti yang disita kepada pihak yang berhak/berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  10. Menghambat dan menunda waktu penyerahan tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum;
  11. Melakukan penghentian atau membuka kembali penyidikan tindak pidana yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  12. Melakukan  hubungan atau pertemuan secara langsung atau tidak langsung diluar kepentingan dinas dengan pihak-pihak terkait dengan perkara yang sedang ditangani dengan landasan iktikad buruk;
  13. Melakukan Pemeriksaan di luar kantor penyidik kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  14. Melakukan keberpihakan dalam menangani perkara

Larangan dalam melaksanakan tugas pengadaan barang dan jasa sebagaimana, yang dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dapat berupa:

  1. Memberikan fakta, data dan informasi yang tidak benar dan/atau segala sesuatu yang belum pasti atau diputuskan;
  2. Melakukan  pembahasan proses pengadaan barang/jasa dengan calon penyedia barang/jasa, kuasa atau wakil, dan/atau perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan calon penyedia barang/jasa di luar kewenangannya baik langsung maupun tidak langsung;
  3. Menghambat proses pemilihan penyedia dalam pengadaan barang/jasa;
  4. Saling mempengaruhi antar  personel Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa dan pihak yang berkepentingan   lainnya, baik langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat; dan
  5. menerima, menawarkan  atau  menjanjikan  untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, atau berupa apa saja, dari atau kepada siapa pun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa

Berikut dikatakan ketua Fast Respon Nusantara DPW Sumbar, ketika, penyidik Subbid Waprof Bidpropam Polda Sumbar tidak berbohong, tidak menghilangkan barang bukti, melakukan proses pelanggaran kode etika profesi, tidak diprintah oleh atasan dengan perintah diluar aturan hukum, tidak bersekongkol, mustahil, belum ditemukan peristiwa pidana.

Belum ditemukan peristiwa pidana, karena belum dilakukan penyelidikan dan penyidikan. Sementara pekerjaan penyidik adalah mengumpulkan bukti serta membuat terang perkara pidana. Sehingga jawaban yang diberikan Kompol Deddy Adriansyah SIK kasat reskrim Polresta Padang tidak benar. Dimana laporan LP yang dilimpahkan Polda Sumbar ke Polresta Padang telah dilaporkan tanggal 10 Februari 2023, sampai saat ini telah mengabiskan waktu 15 (lima belas) bulan.

Kata ketua Fast Respon Nusantara DPW Sumbar, ” Apa yang dilakukan selama lima belas bulan, sementara perkara dihentikan dengan alasan belum ditemukan peristiwa pidana. pada hal 4 alat bukti berpotensi didapatkan”,

Sebagaimana larangan dalam perkapolri hukumnya jelas, sehingga didiga kuat bahwa penyidik sengaja menghilang kan dua bukti kunci gembok dan mesin Pompa air merek Kipor 4 Inc tersebut.

Ketika dikonfirmasi kepada yang bersangkutan, dikatakannya, “Apakah penyitaan tersebut telah melewati izin pengadilan “.

Ketua Fast Respon Nusantara DPW Sumbar meminta, Polda Sumbar beserta bawahannya, jangan mengakali laporan masyarakat, terbukti dengan perkara Bypass Teknik ini sepuluh kebohongan penghentian penyelidikan terbatntahkan, bahkan apapun bentuk kebohongan yang dilakukan untuk menutup perkara ini, akan sia sia, sebutnya.

Jawaban tersebut tanda bahwa memang dilakukan penyitaan, berikutnya, penyidik sengaja menghilangkan dua bukti kunci gembok. Laporan ini langsung dijawab oleh ITWASUM mabes Polri bahwa pengambilan kunci gembok tidak dilakukan langsung oleh Kapolsek Kuranji dan tidak ada yang menyaksikan.

Dari ulasan singkat surat Bidpropam, bahwa pelapor tidak bisa melaporkan kembali, karena ne bis in idem. sedangkan ITWASUM Polri mengatakan melalui surat bahwa ITWASUM membenarkan ITWASDA Polda Sumbar.

Dapat disimpulkan bahwa. Setelah 7 perkara dilaporkan ke Polda Sumbar terkait peristiwa Bypass Teknik, tidak akan diproses sesuai aturan hukum. Terbukti tiga pengaduan, satu laporan Polisi, tiga laporan pemalsuan surat, menjadi mainan. sementara pelapor disibukkan dengan berkirim surat mulai dari Polsek, Polresta, Polda sumbar, sampai ke Mabes Polri. (Red)