JAKARTA,KABARDAERAH.COM-Ratusan massa dari berbagai Ormas (organisasi masyarakat) yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Flores Tolak Geotermal (KMF TG) mendesak Kementerian ESDM untuk memanggil Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati Ngada dan Ende agar mengaudit dan membatalkan proyek geotermal.
Desakan yang disampaikan melalui aksi protes di depan kantor Kementerian ESDM pada Rabu, 12 Maret 2025. Karena menurut KMFTG, lahan geotermal akan lebih mulia ketika digunakan sebagai lahan pertanian.
“Lahan proyek geotermal, akan lebih mulia dan beradab jika lahan milik masyarakat Adat (1000 Ha, red) tersebut digunakan untuk lahan pertanian bagi kekuatan pangan. Sebagaimana negara kita saat ini, seperti saat ini, sedang gencar-gencar mencanangkan kedaulatan pangan,” kata Ketua KMFTG, Roy Watu.
Dalam orasinya, Roy Watu menegaskan, apabila tuntutan mereka tidak didengar oleh Kementerian ESDM dan Lembaga terkait,maka pihaknya akan turun kembali dalam jumlah yang lebih banyak.
”Koalisi masyarakat Flores tolak Geothermal, menggugat kesadaran dan membangkitkan kepedulian. Kesadaran akan pentuingnya lingkungan hidup yang lestari,penghidupan yang layak dan berkualitas,” demikian cuplikan orasi di Kantor Kementerian ESDM,Jakarta, Rabu 13 Maret 2025.
Dalam potongan video yang diterima media ini, orator menyebut bahwa, ”Matabor proyek geothermal di daerah cincin api Flores menggugah kesadaran dan membangkitkan kepedulian .
Kesadaran akan pentingnya lingkungan hidup yang lestari dan penghidupan yang layak dan berkelanjutan. Sepanjang cincin api Flores terbentang pula lahan-lahan produktif.Lahan pertanian seperti ladang,sawah, kebun kopi,coklat dan tanaman produktif seperti kemiri, cengkeh dlll.Semuanya menjadi sumber nafkah dan penghidupan masyarakat.”
Bahwasannya, proyek geothermal Daratei Mataloko yang gagal, hal ini menjadi contoh nyata serta membuka mata akan kerusakan lingkungan, lahan pertanian rusak, sumber mata air tercemar, sumber makanan bagi makluk lainnya tidak tersedia.habitat lainnya mati. Selain itu relasi sosial /masyarakat adat dengan lingkungan budaya terkoyak.Kearifan lokall tanpa sandaran kemagisan . Belum lagi lumpur dari dalam yang keluar tanpa henti.Itu meninggalkan rongga pada lempengan cincin api Flores yang mengkhawatirkan Masyarakat Flores.
”Karena itu, kami organisasi masyarakat yang peduli dengan Lingkungan hidup dan penghidupan masyarakat Flores yang lestari, tergabung dalam KOALISI MASYARAKAT FLORES TOLAK GEOTHERMAL di antaranya JPIC OFM, PADMA Indonesia, FORMMADA NTT, AMMAN FLOBAMORA dan KOMMAS NGADA mendesak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral memanggil Gubernur -Wakil Gubernur NTT dan Bupati-wakil Bupati Ngada dan Ende guna mengaudit dan membatalkan proyek geothermal di Flores. Dalam semangat yang sama dan sebangun dengan ALIANSI TERLIBAT BERSAMA KORBAN GEOTHERMAL FLORES /ALTER KGF yang hari ini juga melakukan aksi unjuk rasa Penolakan Proyek Geothermal FLores di Bajawa,Ngada.’ demikian bunyi isi siaran pers aksi demo proyek geothermal Daratei Mataloko itu.
KMF TG berpandangan bahwa lahan proyek panas bumi:akan lebih mulia dan beradab jika lahan milik Masyarakat Adat sekitar 1000 Ha tersebut digunakan untuk lahan pertanian bagi Kedautan Pangan.Dimana pada saat sekarang ini, negara kita sedang gencar-gencar mencanangkan Kedaulatan Pangan .
Sesuai pantauan, data dan kajian lapangan, tanah seluas itu merupakan lahan pertanian produktif yang menjadi sumber kehidupan keluarga sepanjang hidup mereka. Seharusnya pemerintah Kabupaten Ngada lebih kritis mendalami soal pilihan kebutuhan hidup masyarakat dan lingkungan atau membangun proyek geothermal yang sudah dapat dipastikan tidak akan memberikan kesejahteraan bagi Masyarakat di sekitarnya.
Menurut elemen – elemen Masyarakat tersebut, apabila proyek geothermal dibangun semuanya, maka mereka akan kehilangan lahan pertanian ribuan hektar.
‘’Lalu kami mau hidup dimana dan makan apa. Lebih penting mana, kehidupan kami atau hidupnya proyek geothermal dan investornya. Kami harus mati karena hilangnya tanah kami, dan menghidupkan orang lain diatas tanah kami’’.
Koalisi Masyarakat Flores Tolak Geothemal bersama elemen Masyarakat tersebut diatas, menolak proyek Pembangunan geothermal di Flores khususnya Mataloko .
”Dan apabila pemerintah masih memaksakan kehendak untuk mendukung proyek tersebut, kami akan melakukan aksi tanpa henti dan akan menduduki kantor proyek tersebut’.
Disebutkan, masalah proyek Pembangunan geothermal di Flores ini sudah menjadi perhatian Badan Hak Asasi Manusia {HRC} yang berpusat di Jenewa, Swiss, dimana institusi tertinggi HAM PBB itu telah mendapat laporan dari VIVAT INTERNATIONAL, sebuah LSM Internasional yang mendapat status ECOSOC dan berafiliasi dengan Department of Global Communication [DGC], serta memiliki status sebagai Observer pada United Nation Environment Programme [UNEP] dan United Nations Framework Conventionon Climate Change [UNFCC] PBB.
Harapan dari aksi tersebut bahwa Kementerian ESDM segera memanggil pihak-pihak terkait,dalam hal ini, Gubernur dan Wakil Gubernur NTT, serta Bupati dan Wakil Bupati Ngada dan Ende agar mengaudit dan membatalkan proyek geotermal.*
* Domini Lewuk.
