KabarDaerah.com – Fast Respon Counter Polri adalah nama persatuan wartawan Counter Polri yang jelas jelas menaikkan citra Polri.
DPP dan DPW FRN berani memberitakan, hal hal krusial yang menjadi tranding topik di suatu daerah. luput dari mata Kapolri, contohnya adalah pertambangan tanpa izin.
Keberadaan PETI di seluruh daerah, hampir membuahkan hasil, banyak yang berhenti beroperasi, terlihat dari praktek dilapangan.
Agus Flores sebuah nama yang tidak asing dimata anggota Polri, akhir-akhir ini menjadi partner top kapolri, bukan saja Kapolri yang dekat dengan Agus Flores, Koorlantas Polri pun di gandeng untuk mensukseskan programnya.
Diharapkan setiap personil Polres Padang dan Polda Sumbar bisa bergandengan tangan dengan PW Fast Respon Counter Polri, agar program presisi Kapolri cepat terlaksana.
Kita bisa lihat, dari mutasi yang terjadi, setiap kapolda yang diganti, jarang yang bengong, karena Polda dan Polres selalu di pelototi Fast Respon Nusantara. dengan berita berita untuk menaikkan citra Polri.
Berikut kata ketua FRN DPW Sumatera Barat, ” kami menginginkan citra Polri kembali ke tempat yang paling tinggi, terutama dengan pelaksanaan penegakkan hukum sesuai dengan aturan hukum.
Diantaranya Perkaplri nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana. Selama ini kita sudah saksikan bahwa Perkabareskrim justru menciptakan peluang anggota Polri untuk menyimpang.
Giliran dimintai pertanggung jawaban, Perkaba reskrim tidak bisa dijadikan pembela prilaku menyimpang oknum anggota tersebut “.
Perkabareskrim adalag SOP penerimaan laporan di setiap Polsek, Polres dan Polda. Bukan untuk menyelewengkan laporan masyarakat.
Selajutnya ketua FRN DPW Sumbar meminta, agar para PJU dijajaran Polda Sumbar, jangan bela kesalahan pendahulu mereka. Kalau salah, tinggal rubah. justru itu akan merubah image masyarakat tentang Polri. untuk itulah FRN Digandeng Kapolri.
Saya sebagai pelapor pernah mengalami, oper sana oper sini. Akhir kami sampai ke mabes Polri, kami menghadap Kadivpropam atas permintaan Kapolri. sesampai di Sumbar kami di undang Kapolda Sumbar yang baru, Irjen (Pol) Gatot Tri Suryatna.
Kapolda menjamin perkara yang dilaporkan ketua FRN berproses, hanya saja, yang katanya oknum, masih saja ada yang menghalangi.
Beruntung, ketika Kadivpropam Polri, tugaskan Kombes Pol Dwi Agung Setyo S.I.K., M.H Kabidpropam Polda Sumbar untuk mengawasi proses hukum Bypass Teknik, kita bisa lihat kedepan, bisakah aparat kepolisian mengembalikan barang bukti yang telah hilang, serta barang bukti yang sengaja dihilangkan, disaat TKP telah berubah fungsi. kata ketua FRN DPW Sumbar.
Bukan saja kepetingan Kapolri agar Presisi berjalan-baik, tapi, juga untuk menaikkan citra Polri menjadi lebih baik, untuk itulah, penegakkan hukum harus berjalan sesuai aturan hukum, tanpa ada persekongkokolan dan bohong bersama sama. kata ketua FRN DPW Sumbar.
Hal ini harus menjadi pelajaran bagi Polri, jangan tunggu viral dulu, baru dilakukan proses hukum, sebut ketua FRN DPW Sumbar.
Seharusnya, para oknum yang menyimpangkan program Kapolri harus dilakukan proses hukum pelanggaran KEPP, bukannya mereka dikasih jo baru yang lebih baik. bahkan ada yang mendapat sekolah, atau pangkat naik satu tingkat.
Ketika, para pelaku kebohongan, pelindung penjahat, menghilangkan barang bukti, justru mendapat reward, maka Perkaplri nomor 7 tahun 2022 hanya cerita kosong melompong, katanya mengakhiri. Disaat Kapolri sudah bagun, aturan akan dibuat berjalan, pesakitan akan dibuat menyesal seumur hidup.
Kalau Polda lain banyak yang blokir nomor telpon PW FRN, bukan demikian dengan Polda Sumbar, Kapolda dan Kabidpropam Polda Sumbar, justru sangat well come. Kita bisa lihat prestasi Polda Sumbar, dalam perkara narkoba baru baru ini, semua memberikan acungan jempol untuk Kapolda Sumbar Irjen (Pol) Gartot Tri Suryanta. Sebut Ketua FRN DPW Sumbar.
