Jakarta,Kabardaerah.com-
Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bekerja sama dengan Biro Pemberitaan DPR RI menggelar Forum Legislasi dengan tema: “DPR RI Sedang Membahas Pengesahan RUU PPRT, Titik Terang Bagi Pekerja Indonesia”.
Diskusi mingguan ini berlangsung di
Ruang PPI,Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (6/5/2025).
Diskusi menghadirkan narasumber diantaranya, Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai NasDem, Nurani, S.Pd.,M.H,
dan Perwakilan Jala PRT, Ari .
“Saya mengapresiasi Forum Legislasi yang kali ini mengangkat topik krusial dan telah lama diperjuangkan soal Pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) . Isu ini menyangkut keadilan sosial,martabat manusia dan komitmen negara terhadap warga yang paling rentan,” kata Nurhadi.
Menurutnya, ada tiga alasan utama mengapa RUU PPRT ini tidak terus ditunda.
Pertama, Amanat Konstitusi. Sebagaimana terdapat dalam Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanjsiaan”.
Kemudian Pasal 28D juga menjamin kesetaraan di hadapan hukum dan hak atas perlakuan yang adil dalam hubungan kerja. PRT adalah warga negara yang sah,namun hingga hari ini belum mendapat perlindungan hukum yang layak.
Kedua, Fakta Lapangan Kekerasan dan Eksploitasi. Bahwasannya, sebagaimana data JALA menyebutkan dari 3.300 kasus kekerasan terhadap PRT antara 2021-2024.
Selain itu msih banyak yang bekerja tanpa kontrak ,tanpa upah layak,tanpa jaminan sosial,dan rentan terhadap kekerasan fisik maupun verbal. Jadi,ini bukan hanya soal regulasi tetapi soal (rasa-red) kemanusiaan.
Ketiga,soal Kontribusi Ekonomi nyata
Nurani menyebut, pada tahun lalu yakni 2024, diperkirakan terdapat lebih dari 4,2 juta PRT di Indonezia .
“Mereka adalah tulang punggung ekonomi perawatan (care economy) yang menopang produktivitas keluarga, terutama kelas menengah kota. Jadi,peran ini strategis dalam mendukung partisipasi perempuan di pasar kerja dan peningkatan ekonomi nasional,” kata Politisi Partai NasDem ini.** DL.
