JABAR.KABARDERAH.COM- Aliansi Pergerakan Islam Jawa Barat (API Jabar) angkat bicara atas semakin maraknya kasus-kasus korupsi di Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk skandal korupsi di PT. Asuransi Jiwasraya (Persero)
Ust. Asep Syaripudin Ketua Aliansi Pergerakan Islam Jawa Barat, mengatakan, Semakin maraknya berbagai kasus korupsi yang terungkap di Negeri kita, menambah dugaan kuat bahwa negara kita memang sedang sakit. Bila penyakit ini tidak segera diatasi, dikhawatirkan akan semakin akut, yang pada akhirnya akan menghancurkan sendi dan struktur ketahanan negara yang kita cintai ini.
Menurutnya, mega korupsi dan Skandal di PT Asuransi Jiwasraya (Persero) bukan saja merugikan nasabah yang tidak .bersalah, tetapi juga merugikan negara. Kejagung menaksir bahwa kerugian Negara akibat korupsi di PT. Jiwasraya ini berjumlah mencapai Rp 13,7 Triliun.
” Kasus korupsi dan Skandal Jiwasraya mengakibatkan jumlah korban yang sangat banyak, tidak hanya rakyat Indonesia, tapi juga banyak Warga Negara lain,”katanya. **
Adapun detail pernyataan
Aliansi Pergerakan Islam Jawa Barat (API Jabar) sbb :
1. Mengutuk perbuatan korupsi yang terjadi di berbagai sektor, khususnya skandal yang terjadi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero), karena perbuatan tersebut merupakan kejahatan yang nyata nyata telah merugikan nasabah bahkan merugikan Negara dengan tingkat kerugian yang sangat signifikan,
2. Mendesak kepada Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), agar mengusut skandal Jiwasraya itu dengan setuntas-tuntasnya,
3. Mendesak kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI agar segera membentuk panitia khusus (pansus) Jiwasraya Gate untuk mengungkap mega korupsi PT Asuransi Jiwasraya (persero)
4. Mendesak kepada institusi terkait agar menegakkan hukum tanpa pandang bulu, dan memberikan sanksi hukum yang tegas kepada para pelaku korupsi dan orang -orang yang menjadi dalang perampokan dana nasabah di PT Jiwasraya,
5. Menghimbau kepada segenap komponen bangsa, dan segenap elemen pergerakan agar terus memberikan pengawalan terhadap penegakan hukum di Indonesia.
