Bengkulu,Kabardaerah.Com-Pemerintah Provinsi Bengkulu memimpin rapat bersama forum komunikasi pemangku kepentingan utama Provinsi Bengkulu, yang berlangsung di Ruang Rapat Lantai III Kantor Gubernur, Selasa, (16/5/2023).
Rapat ini membahas seputar program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Tahap I Tahun 2023 bersama BPJS Kesehatan di Provinsi Bengkulu.
Salah satu pembahasan dalam rapat tersebut adalah meminta kepada pimpinan daerah agar dapat menganggarkan untuk memenuhi Universal Health Coverage (UHC)/Jaminan Kesehatan Semesta.
Dikatakan Gubernur Bengkulu Prof. Dr. drh. H. Rohidin Mersyah, M.M.A., bahwa posisi UHC sudah melebihi standar yang ditetapkan oleh provinsi akan tetapi masih ada dua kabupaten yang dibawah angka 90% sehingga perlu kesepakatan agar Pimpinan Kabupaten dapat menganggarkan.
“Untuk posisi UHC kita sudah mencapai di angka 97,8%, artinya sudah jauh di atas standar kita, tetapi ada dua daerah kita yang UHC nya dibawa 90 % yaitu kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Bengkulu Utara, sehingga sudah sepakati, kami meminta agar Bupati dapat menganggarkan, karena apabila itu tidak dipenuhi maka sulit untuk menerapkan semua warga Bengkulu mendapatkan pelayanan kesehatan semesta,” ujar Rohidin.
Ikut juga dalam pembahasan menurut Gubernur Bengkulu tentang disepakati ketika nanti dalam posisi UHC.
“Dalam posisi UHC maka juga kita sepakati setiap unit pelayanan kesehatan mempergunakan, tidak perlu pakai kartu BPJS tetapi juga dapat menggunakan KK, KIS, bahkan KTP, selanjutnya tidak boleh lagi membatasi jam Perawatan misalkan tiga hari belum sembuh suruh pulang, itu tidak ada lagi, dan yang terakhir tidak ada lagi membebankan biaya tambahan seperti tidak tersedianya obat” tutup Gubernur Bengkulu.
Selain itu juga perwakilan BPJS kesehatan, Mahyuddin yang ikut dalam forum komunikasi pemangku kepentingan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mengatakan bahwa memang untuk UHC Provinsi Bengkulu sesuai data yang dimiliki oleh BPJS tergolong tinggi karena sudah mencapai 97,19%.
UHC Provinsi Bengkulu sendiri tergolong tinggi tetapi ada perubahan penambahan penduduk sehingga menurut data terbaru menurun menjadi sembilan puluh enam koma sekian persen, sehingga agenda kita hari ini membahas agar mencapai kepada angka 100% dengan menjaga konsistensi standar UHC ini, apalagi di tahun 2024 standar UHC meningkat menjadi 98%.” kata Mahyuddin.
Mahyuddin juga menambahkan agar semua pemangku kepentingan dapat berpartisipasi terhadap dua daerah yang belum UHC, karena semua terlibat menurut dia tidak akan sulit menjadikan dua Daerah ini yang masih dibawah UHC menjadi UHC.
“Seperti kita ketahui terdapat dua daerah di Bengkulu yang belum UHC yaitu Rejang Lebong dan Bengkulu Utara, sehingga kita bahas hari ini bagaimana BPJS kesehatan dan pemerintah daerah bisa mendorong agar dua wilayah tersebut agar secepatnya UHC.
Sebagai informasi Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu Herawan Antoni menambahkan untuk UHC kita sudah mencapai 97,19% yang telah melebihi target UHC tahun 2022 sebesar 90%.
“Kita punya target RPJMN 2024 itu sebesar 98% sehingga masih ada kekurangan 0,81% lagi yang harus kita kejar sampai tahun 2024 dan kita konsentrasi kepada 2 kabupaten yang belum UHC, sehingga kita melalui pertemuan ini supaya dapat meminta agar dapat dianggarkan melalui APBDP” tutup Herawan.(kd)
