Sekda Isnan Buka Rakornas Kemenperin, Sinergikan Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah
Bengkulu,Kabaradaearah.Com-Sekretaris Daerah (Sekda) Bengkulu Isnan Fajri, membuka langsung Rapat Kerja Nasional (Rakornas) dalam Penyusunan Program Pembinaan Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil Menengah dan Aneka TA 2025 di Hotel Mercure Bengkulu, 29/05/2024.
Menurut Isnan, Industri Kecil Menengah (IKM) mampu berkontribusi untuk masyarakat. Terlebih, sektor industri merupakan salah satu sektor andalan perekonomian nasional. Hal tersebut pasti memberikan sumbangsih kenaikan pertumbuhan ekonomi di Bengkulu.
“Jadi pembinaan IKM sangat dibutuhkan dalam peningkatan ekonomi nasional khususnya Bengkulu, secara tidak langsung dengan Bengkulu jadi tuan rumah dalam acara ini sudah meningkatkan perekonomian, seperti perhotelan, penerbangan dan usaha menengah yang ada di Bengkulu,” kata Isnan.
Ia menambahkan, Kemenperin terus berupaya menjaga kepercayaan sektor industri terhadap kondisi ekonomi yang ada di Bengkulu dengan terus mengoptimalkan kinerja jajarannya. Sehingga nanti perekonomian Bengkulu akan lebih meningkat sesuai dengan poin kinerja dari Kemenperin.
“UMKM Bengkulu saat ini telah dilakukan pembinaan secara terus menerus, kemarin 30 UMKM kita sudah dibina bank Indonesia dan sudah diikutsertakan dalam pameran di Malaysia dan kemarin juga kita ikutkan di Solo. Pembinaan ini akan terus berlanjut sesuai dengan target kita provinsi Bengkulu,” terang Isnan.
“Kami berharap ada sinergi antara arah kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dalam Penyusunan Program Penumbuhan dan Pengembangan IKM Tahun 2025 mendatang dan perencanaan yang semakin terstruktur komprehensif, sehingga bisa dirasakan masyarakat provinsi Bengkulu,” imbuhnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal IKMA Kemenperin Reni Yanita mengungkapkan, untuk meningkatkan rasio kewirausahaan dibutuhkan wirausaha baru. Dalam mewujudkan hal tersebut, Ditjen IKMA turut berkontribusi melalui tiga strategi besar dalam upaya penumbuhan dan pengembangan IKM 2025.
“Pertama itu perlu perencanaan yang matang, kedua penyusunan target yang akurat dan yang terakhir bersinergi dengan pemangku kepentingan seperti pihak swasta dan sebagainya,” jelas Reni.
Kebijakan itu, lanjutnya, sesuai dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 yaitu “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.
“Ya, sasaran pembangunan, yakni pertumbuhan ekonomi dan tujuh program nasional,” tutup Reni.
Adapun tujuh program nasional tersebut sebagai berikut:
Pertama, memperkuat ketahanan ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan.
Kedua, Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
Ketiga, Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing.
Keempat, Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
Kelima, Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
Keenam, Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Bencana dan Perubahan Iklim.
Ketujuh, Memperkuat Stabilitas Polhukamham dan Transformasi Pelayanan Publik.(kd)
