Gubernur Rohidin Ajak Para Pejabat Pemprov Bengkulu, Tingkatkan Pemahaman Pengelolaan Pemerintah

BENGKULU96 Dilihat

Bengkulu, Kabardaerah.com,-Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah mengajak para pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu untuk meningkatkan pemahaman mereka mengenai prinsip-prinsip hukum pengelolaan pemerintahan yang baik. 

Hal ini disampaikan Gubernur Rohidin saat membuka kegiatan Pembinaan Masyarakat Taat Hukum yang dilaksanakan di ruang pola Kantor Gubernur Bengkulu, Kamis (27/06/2024).

Acara yang diinisiasi oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu ini dihadiri oleh pejabat Eselon I, Eselon II, hingga Eselon III Pemerintah Provinsi Bengkulu.

Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk membuka ruang komunikasi terkait regulasi dan aturan hukum di dalam birokrasi pemerintahan.

Dalam sambutannya, Gubernur Rohidin menekankan pentingnya pemahaman yang mendalam tentang hukum bagi para pejabat. 

“Kita harus memastikan bahwa seluruh pejabat Pemprov memiliki pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip hukum dalam pengelolaan pemerintahan. Ini sangat penting untuk menciptakan birokrasi yang bersih, transparan, dan akuntabel,” ujar Rohidin .

Gubernur Rohidin berharap, melalui kegiatan ini, para pejabat Pemprov Bengkulu dapat meningkatkan kapasitas mereka dalam mengelola birokrasi pemerintahan yang baik. 

“Kami berharap para pejabat yang mengikuti kegiatan ini dapat meningkatkan kapasitas mereka dalam pengelolaan pemerintahan. Ini sangat penting agar kita bisa menjalankan tugas dengan baik dan tidak melanggar aturan hukum.” 

Lebih lanjut dikatakan, para pejabat Pemprov harus terus mengupgrade diri seiring perkembangan zaman dan situasi yang semakin kompleks.

“Pejabat pemerintah harus terus belajar dan beradaptasi dengan perkembangan zaman.

Situasi saat ini sangat dinamis dan kompleks, sehingga kita harus siap menghadapi berbagai tantangan tanpa berbenturan dengan aturan hukum.” 

Acara ini menjadi momen penting bagi para pejabat Pemprov Bengkulu untuk mendapatkan pembekalan dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hukum dan regulasi yang berlaku. 

Dalam sambutannya, Gubernur Rohidin juga menekankan pentingnya integritas dan komitmen dalam menjalankan tugas sebagai aparatur pemerintah. 

“Integritas adalah kunci utama. Tanpa integritas, kita tidak akan bisa menjalankan pemerintahan dengan baik dan sesuai dengan hukum.”

Gubernur Rohidin juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.

“Kita semua memiliki peran dalam menciptakan pemerintahan yang baik. Masyarakat harus ikut serta mengawasi dan melaporkan jika ada indikasi pelanggaran hukum.” 

Dengan berbagai upaya yang dilakukan, Gubernur Rohidin optimis bahwa Provinsi Bengkulu dapat mencapai kemajuan yang signifikan dalam hal tata kelola pemerintahan.

“Saya yakin, dengan komitmen dan kerja keras semua pihak, kita bisa mewujudkan pemerintahan yang lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bengkulu,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Bengkulu, Syaifudin Tagamal dalam kesempatan tersebut menyampaikan, program ini tidak hanya menyasar masyarakat umum, tetapi juga aparatur pemerintahan. 

“Program pembinaan ini bertujuan untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya korupsi di pemerintahan,” jelas Syaifudin.

Syaifudin Tagamal menambahkan, program pembinaan masyarakat taat hukum ini merupakan bagian dari upaya preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum di kalangan aparatur pemerintahan. 

“Kita ingin memastikan bahwa aparatur pemerintahan memiliki pemahaman yang baik tentang hukum. Sehingga, dapat menghindari tindakan-tindakan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat.”

Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pengelolaan pemerintahan di Provinsi Bengkulu.

Para pejabat yang mengikuti kegiatan ini diharapkan dapat menerapkan ilmu yang mereka peroleh dalam tugas sehari-hari.

Sehingga, mampu menciptakan pemerintahan yang lebih baik, bersih, dan berwibawa.

Selain itu, kegiatan ini juga menjadi ajang bagi para pejabat untuk berdiskusi dan bertukar pikiran mengenai berbagai isu hukum yang mereka hadapi dalam menjalankan tugas. 

“Diskusi dan komunikasi sangat penting untuk mencari solusi terbaik atas berbagai permasalahan yang kita hadapi. Kami berharap melalui kegiatan ini, para pejabat bisa saling berbagi pengalaman dan pengetahuan,” kata Syaifudin. (redbkl)