Muara Enim – Kabardaerah.com
Ketua DPD Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Brantas Sumsel Yulianto, SE, ikut andil dalam menyatakan sikap atas penolakan pengisian jabatan wakil Bupati yang akan diselangarakan oleh DPRD Muara Enim.
Dikatakan Yulianto yang kerap disapa Yan Salam, dirinya menilai bahwa pengisian wabup ini terkesan diapaksanakan mengigat sisa waktu kurang lebih 11 bulan lagi. Penolakan yang dilontarkan ini memang sangat efesien menggigat banyaknya faktor pendukung lain bahkan bisa dikatakan DPRD menyalahi aturan dan perundang undang.
“Saya selaku ketua sepakat dan mendukung apa yang rekan rekan Gerakan Masyarakat Muara Enim (GMM) lakukan dikantor DPRD dengan menyampaikan sikap terkait penolakan pengisian Wabup,” ujarnya. Senin, (29/8/2022).
Lebih lanjut dikatakan Yan, dirinya beserta rekan anggota LSM Brantas juga menolak DPRD yang memaksakan kehendak sendiri ingin melaksanakan pemilihan wakil Bupati.
Sementara anggaran tidak ada dari pemerintah Kabupaten Muara Enim tapi, DPRD bersikeras akan mengeluarkan anggaran sendiri.
“Emangnya anggaran DPRD itu milik sendiri apa, anggaran di DPRD itu dari APBN dan APBD Kabupaten Muara Enim. Dari mana DPRD itu ada angaran, agak aneh jadinya, jadi terkesan ada apa?,” Jelasnya.
Kemudian, dirinya meminta untuk menelaah lagi atau mengkoreksi lagi surat dari Medagri. Lantaran surat tersebut telah terjadinya pro dan kontra antar elemen masyarakat.
“Saya minta DPRD merepisi atau mengkaji ulang surat tersebut. Apabila DPRD masih memaksakan kehendak untuk melakukan pemilihan wakil Bupati maka, kami LSM Brantas dan anggota berseta ormas dan elemen masyarakat akan melakukan demo besar besaran di Kabupaten Muara Enim, Palembang maupun di Jakarta,” cetusnya
Reporter:Tim
