KabarDaerah – Waka Polda Sumatera Barat, Brigjen Edi Mardianto dimutasi ke Polda Jambi. Di Polda Jambi, Brigjen Edi Mardianto tetap menjadi Wakapolda.
Dalam Surat Telegram bernomor ST/2750/XII/KEP./2023 tanggal 7 Desember 2023, Edi Mardianto termasuk dalam salah satu pejabat Polri yang dimutasi.
Kabid Humas Polda Sumbar, membenarkan adanya telegram tersebut.
“Benar. Pak Waka pindahm, ke Jambi, Ia menjelaskan, jabatan Waka Polda Sumbar akan digantikan oleh Brigjen Gupuh Setiyono. Gupuh sebelumnya Karoprovos Divpropam Mabes Polri.
“Sesuai telegram, yang menggantikan Irjen Edi adalah Irjen Puguh Setiyono dari Divpropam Mabes,” jelas Dwi.
KabarDaerah memberitakan informasi ini terkait dengan perkara Bypass Teknik yang molor tanpa batas, bahkan peristiwa lain yang di laporkan ditolak dirreskrimum Polda Sumbar. seperti surat tanggal 21 Maret 2023 yang dilaporkan ke Polda Sumbar bernasib sama.
Mari kita saksikan, apa tindak lanjut yang akan dilakukan Kapolda Sumbar dan Wakapolda yang baru kedepan.
Sebenarnya Kapolda Sumbar telah mengetahui. hanya saja beliau terikat dengan sesuatu yang mengikat, kakak letting di akademi kepolisian harus dihormati.
Dalam hal ini, seharusnya Kapolda Sumbar mengacu kepada Perkapolri Nomor 7 tahun 2022, bahwa perintah atasan yang tidak sesuai aturan hukum, tidak boleh dipatuhi oleh bawahannya. itu isi larangan bagi anggota Polri, dan disini letak kesalahan oknum penyidik perkara Bypass Teknik ini.
Selain itu, menjaga nama baik Korp Bayangkara adalah yang utama. namun jangan lupa bahwa Polri memiliki sumpah yang tidak kalah saktinya.
Setelah dikonfirmasi kepada ketua LSM KOAD, dikatakannya bahwa perkara Bypass Teknik ini adalah masalah kecil, tapi jangan lupa bahwa yang membuat orang tersubgkur jatuh adalah kerikil kerikil kecil yang tidak disangka sangka.
Kapolri telah tugaskan Kapolda Sumbar, seorang yang lulus dengan predikat Adimakayasa sebagai panglima untuk membuat Polda Sumbar bertranformasi menjadi Polri Presisi.
Namun hal itu bukan jaminan bisa saja beliau juga tidak sanggup mengalahkan berbagai hambatan dan halangan. memang dalam hal ini Kapolda Sumbar dituntut untuk tampil prima.
Pesan DPW Fast Respon Counter Polri wilayah Sumbar kepada dua Jendral tersebut, kukuhkan pendirian, lawan semua ketidak adilan. Manusia mati meninggal nama. Gajah mati meninggalkan gading, jangan sampai nama besar seorang Suharyono cacat karena perkara ini, Apalagi waka Polda pengganti adalah bekas Divisi Propam mabes Polri.
Berarti kedua jendral tersebut akan bekerja bersama dan saling dukung, kedepan guna mengungkap berbagai perkara yang terlanjur digelapkan, kata ketua LSM KOAD.
Kami berharap, agar perkara Bypass Teknik bisa selesai dengan adil, jangan seperti sekarang, perampokan dibiarkan Polda Sumbar dan para anggota yang dipercaya membiarkan perampokan tersebut, begitu juga dengan perkara perkara lain yang digelapkan oknum Polda Sumbar, semoga bisa terungkap.
Indrawan sebagai ketua DPW FRN Fast Respon Counter Polri wilayah sumbar, berkomitmen akan membuka semua perkara yang dipeti es kan petugas terdahulu. Artinya akan ada korban para petinggi terdahulu yang berani berbuat seenaknya.
Dikatakannya, bahwa tidak kurang 45 peristiwa pidana yang menjadi ladang uang pejabat sebelumnya. Jenderal Sigit jelas menggaumkan presisi, ada pejabat kepolisian yang menjadikan perkara yang terhubung dengan sebuah bank daerah yang berani terbitkan SPPP.
Kapolri pasti menginginkan presisi berhasil, jika penggelapan perkara dikepolisian tidak diungkap mana ada presisi yang digagas Kapolri bisa berhasil, kata ketua DPW FRN tersebut.
Kami dari FRN Fast Respon Counter Polri wilayah sumbar berkomintmen untuk memperbaiki nama baik Polri dengan cara yang berbeda. ucap ketua FRN Sumbar.
(sumber ketua LSM KOAD, Red)
