BANGKALAN.KABARDAEARAH.COM- Kemacetan yang terjadi sepanjang pintu masuk Jembatan Tol Suramadu akhir-akhir ini menjadi topik pembicaraan dan sorotan publik.
Pasalnya, sejak diberlakukan maney elektronik toll (E-Toll) seluruh Indonesia, salah satu jempatan tol penghubung pulau Madura-Surabaya selalu mengalami kemacetan panjang sejak awal tahu 2018. Sehingga banyak komentar berdatangan di media sosial menyikapi hal itu.
Melihat kondisi tersebut, Nur Hasan anggota komisi C DPRD Kabupaten Bangkalan menyayangkan kbijakan yang menyebabkan masyarakat madura merasa terjerat dan dirugikan dengan diberlakukannya E-Toll. Sebab, kata Nur Hasan. Kebijakan tersebut diberlakukan tanpa adanya sosialisasi aktif dari pihak pengelola.
“Saya sangat menyayangkan kepada pemerintah, sebenarnya aturan itu harus disosialisasikan, tidak cukup satu hari atau satu bulan, 1 tahunpun harus,” Ungkapnya (15/1) saat dihubungi kabar daerah melalui telepon.
Seharusnya pemerintah sebelum memberlakukan aturan itu, terlebih dahulu memperhatikan aspek kultur, budaya serta adat dan kearifan lokal masyarakat madura.
Tidak hanya itu, anggota komisi C itu malah mengharapkan pulau madura dijadikan daerah khusus. Sebab, kondisi pendidikan masyarakat madura masih belum setara dengan kota besar di Indonesia, sehingga memberlakukan kebijakan E-Toll jangan sama ratakan dengan masyarakat perkotaan.
“Adanya kebijakan ini juga harus memperhatikan aspek aspek yang ada pada masyarakat madura. Sebab, Madura itu jangan sampai dinilai sama dengan yang ada di kota dari segi pendidikan dan lainnya. Biar tidak merugikan masyarakat Madura dalam memberlakukan kebijakan itu,” ungkap Nur.
Laki laki yang akrab disapa Nur itu mengatakan, secepatnya akan mengusulkan kepada pimpinan komisi C untuk rapat terkait kemacetan di pintu masuk Jembatan Suramadu dan apabila kemacetan tetap terjadi, pastinya komisi C akan memanggil pihak pengelola selaku mitranya. “Pasri kami panggil itu, karena kami mitranya,” ujarnya.
Sementara Ra Latif, Salah satu Calon Bupati Bangkalan 2018-2023 berharap agar pemerintah bisa memberikan solusi yang tepat mengatasi kemacetan di pintu masuk suramadu.
“Saya berharap jembatan suramadu menemukan soslusi yang tepat dari pemerintah, karena pengalaman pribadi saya ketika mau ke Surabaya maupun sebaliknya terjadi kemacetan,” katanya.
Selain itu, Ra Latif menawarkan kepada pengelola tol untuk menyiapkan tempat pengisian saldo khusus dan pegawai bank sepanjang jalan akses Suramadu.
“saya berharap ada tempat pengisian saldo, karena saldo kurang 50 rupiah saja pintu tol tidak dibuka. Untuk mengurangi kemacetan, saya berharap kepada pemerintah menyediakan petugas bank dan tempat pembelian kartu e-Tol,” pungkasnya.
(Sdi/ril)
