Pembinaan UMKM: Jangan Hanya Berputar di Orang dan Komunitas yang Sama.Ketika pelatihan, bantuan alat, hingga akses pameran selalu diberikan kepada kelompok yang sama, negara tanpa sadar menciptakan kelas UMKM binaan dan UMKM yang ditinggalkan.
Oleh: Riswan Idris
— Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kerap disebut sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Jumlahnya besar, daya serap tenaga kerjanya tinggi, dan ketahanannya terhadap krisis terbukti. Namun di balik narasi besar tersebut, terdapat persoalan mendasar yang jarang dibicarakan secara jujur: pola pembinaan UMKM yang tidak inklusif dan cenderung eksklusif.
Di banyak daerah, program pembinaan, pelatihan, maupun pendampingan UMKM yang digagas instansi terkait justru hanya dinikmati oleh pelaku usaha dan komuitas yang sama dari tahun ke tahun. Nama pesertanya berulang, wajahnya itu-itu saja, dan usahanya pun sering kali sudah relatif mapan. Sementara ribuan UMKM lain—yang justru paling membutuhkan pembinaan—tetap berada di pinggiran, tanpa akses, tanpa informasi, dan tanpa pendampingan.
Pembinaan yang Kehilangan Substansi
Pembinaan UMKM sejatinya bertujuan meningkatkan kapasitas pelaku usaha, mulai dari manajemen, produksi, pemasaran, hingga literasi keuangan. Namun ketika peserta pelatihan tidak pernah berganti, pembinaan kehilangan makna transformasinya. Program berubah menjadi rutinitas administratif: ada anggaran, ada kegiatan, ada laporan—selesai.
Ironisnya, banyak pelaku UMKM pemula bahkan tidak tahu bahwa pelatihan tersebut ada. Informasi sering berhenti di lingkaran tertentu, disebarkan dari mulut ke mulut, atau hanya diumumkan secara formal tanpa strategi jemput bola. Akibatnya, akses pembinaan tidak lagi berbasis kebutuhan, melainkan kedekatan.
Ketimpangan Akses dan Potensi Konflik Kepentingan
Fenomena “peserta tetap” ini juga membuka ruang ketimpangan dan potensi konflik kepentingan. Ketika pelatihan, bantuan alat, hingga akses pameran selalu diberikan kepada kelompok yang sama, negara tanpa sadar menciptakan kelas UMKM binaan dan UMKM yang ditinggalkan.
UMKM yang sering dilibatkan akan semakin maju karena terus mendapat akses jaringan dan pengetahuan. Sebaliknya, UMKM yang tidak tersentuh akan stagnan atau bahkan gulung tikar. Padahal, keberhasilan pembinaan UMKM seharusnya diukur dari seberapa luas dampaknya, bukan dari seberapa sering kegiatan dilakukan.
Masalah Data dan Keberanian Berubah
Salah satu akar persoalan adalah lemahnya basis data UMKM. Banyak daerah belum memiliki pemetaan UMKM yang mutakhir, terverifikasi, dan terbuka. Tanpa data yang kuat, pembinaan akhirnya mengandalkan daftar lama—dan daftar lama itu selalu berisi nama yang sama.
Namun persoalan ini bukan semata soal data, melainkan juga soal keberanian untuk berubah. Mengganti peserta lama dengan pelaku usaha baru memang berisiko: butuh waktu adaptasi, hasilnya tidak instan, dan tidak selalu mulus. Tetapi di situlah esensi pembinaan—mendorong yang lemah agar naik kelas, bukan sekadar menguatkan yang sudah kuat.
Pembinaan Harus Berbasis Keadilan
Sudah saatnya instansi terkait mengubah paradigma pembinaan UMKM. Pelatihan tidak boleh lagi menjadi “reward” bagi pelaku usaha tertentu, melainkan hak yang adil bagi seluruh UMKM. Sistem seleksi peserta harus transparan, terbuka, dan berbasis kebutuhan nyata di lapangan.
Pendekatan jemput bola juga menjadi keharusan. Aparat pembina harus turun langsung ke sentra-sentra UMKM kecil, ke pasar tradisional, ke sudut-sudut desa, bukan hanya menunggu pendaftaran dari mereka yang sudah melek birokrasi.
Menata Ulang Makna Pembinaan
Jika pembinaan UMKM terus berjalan dengan pola lama, maka yang tumbuh bukan ekosistem usaha yang sehat, melainkan ketergantungan pada program. Negara seolah hadir, tetapi tidak benar-benar menyentuh yang paling membutuhkan.
Pembinaan UMKM bukan tentang seberapa sering pelatihan digelar, melainkan tentang siapa yang dibina dan siapa yang belum tersentuh. Selama pesertanya itu-itu saja, selama itu pula mimpi menjadikan UMKM sebagai kekuatan ekonomi rakyat akan tetap menjadi slogan, bukan kenyataan.(***)
Penulis adalah seorang Jurnalis,Pemerhati Sosial &Kebijakan Publik
