Oleh Peter Lewuk
MASIH dalam suasana perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan Indonesia, saya ingin melakukan sebuah “Wawancara Dengan Sejarah”, tepatnya wawancara dengan tokoh-tokoh sejarah. Adapun dua tokoh sejarah yang menjadi narasumber “wawancara imajiner” ini adalah Bung Karno dan Bung Hatta, dwitunggal Proklamator Kemerdekaan Republik Indonesia. Tajuk wawancara ini terdengar puitis sebagai upaya untuk menghidupkan kembali “RUH” para pejuang dan pemikir besar bangsa kita agar bisa berdialog dengan tantangan zaman kita saat ini dan ke depan.
Di tengah kebingungan identitas bangsa saat ini, saya pikir sangat relevan dan aktual kita kembali “ad fontes” alias kembali ke “sumber-sumber mata air” pemikiran para pendiri bangsa atau “founding fathers” untuk dijadikan “kompas” penentu arah perjalanan bangsa. Melalui “wawancara imajiner” ini, kita akan melihat bagaimana “Gema Proklamasi di Tengah Gempuran Oligarki Domestik-Global, yang diterawang oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Dalam sesi wawancara pertama ini, terlebih dahulu saya tampilkan Bung Karno dengan tajuk wawancara berikut ini:
Bung Karno: Politik, Kedaulatan, dan Mentalitas Bangsa
Pertayaan: Salam Pancasila, Merdeka, dan salam hormat dari saya! Bung Karno, di usia ke-81 kemerdekaan, rakyat Indonesia menyaksikan fenomena aneh. Secara fisik kita merdeka, bendera kita berkibar tinggi di langit biru seluruh Indonesia. Tetapi secara mental dan politik ekonomi, banyak elite politik dan kekuasaan kita lebih takut pada “rating” lembaga pemeringkat asing daripada kelaparan rakyatnya sendiri. Merdeka seolah-olah menghasilkan para elite Londo Ireng pribumi yang bermental penjajah. Sangat kentara hilangnya rasa nasionalisme di kalangan elite. Bagaimana tanggapan Bung?
Bung Karno (menghela nafas panjang dan menatap tajam): Ingat pesan saya? JAS MERAH: Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Dulu kami berjuang bukan untuk mengganti para tuan dan nyonya berkulit putih dengan para tuan dan nyonya berkulit sawo matang yang sama-sama rakus menguras sumber daya alam (SDA) Indonesia untuk perut mereka sendiri.
Saya meminta rakyat Indonesia supaya paham bahwa musuh terbesar sebuah bangsa bukanlah tentara asing dengan senjata canggih mereka, melainkan “hilangnya kepribadian bangsa”. Jika para pemimpin Indonesia lebih bangga dipuji oleh Washington atau London daripada mendengarkan jeritan rakyat kecil, maka para elite itu telah mengkhianati ajaran “Trisakti”: Berdaulat di bidang politik. Berdikari di bidang ekonomi. Dan berkepribadian dalam kebudayaan.
Pertanyaan: Apa maksud Bung mengatakan pemimpin Indonesia lebih bangga dipuji Washington atau London?
Bung Karno: Bagi sebagian elite pemimpin kita, yang berhasil melakukan diplomasi, lobi, dan negosiasi, kemudian mendapat pujian, misalnya, dari Washington atau London, tentu suara pujian itu didengar lebih merdu oleh elite kita, ketimbang mereka mendengar suara rakyat sendiri. Karena pujian asing dianggap sebagai “sertifikat modernitas” yang sah. Sementara krtitik rakyat hanya dianggap sebagai gangguan bagi stabilitas kekuasaan mereka, sehinga harus ditindas.
Ingat! Politik tanpa nasionalisme adalah politik dagang sapi. Para elite itu bukan lagi patriot, melainkan mereka adalah “makelar kedaulatan” untuk ditawarkan ke pihak asing. Ingat revolusi belum selesai. Revolusi sekarang adalah revolusi mental. Dengan keberanian mental, kalian harus berani berkata “TIDAK” pada eksploitasi oleh asing maupun oleh Londo Ireng negeri ini.
Hai rakyat bangsa dan negaraku, beranilah berdiri tegak meski ditinggal “sendirian” oleh elite politik pengkhianat. Saya berharap semoga sejarah akan melahirkan “para tokoh bukan pengkhianat bangsa”. “Nation and Charater Building” adalah kunci. Hai para pemimpin Indonesia, jika mental kalian masih “inlander” (rendah diri), maka bendera merah putih hanya akan menjadi kain penutup aib ketidakmampuan kalian memimpin bangsa ini.
Pertanyaan: Dampak dari mentalitas inlader adalah elite politik dan kekuasaan kita tampaknya lebih berhati-hati mendengar peringatan dari lembaga pemeringkat asing. Tanggapan Bung?
Bung Karno: Ya, memang mentalitas inlander membuat pemerintah kita berpikir dan bertindak bahwa validasi modal global jauh lebih berharga daripada kedaulatan bangsa. Validasi modal global berarti pengakuan atau “stempel persetujuan” dari lembaga keuangan internasional dan investor asing bahwa suatu negara, termasuk Indonesia tentu saja, dianggap aman dan menguntungkan untuk investasi atau untuk penanaman modal asing.
Bagi elit politik kita, validasi ini seringkali menjadi tolok ukur keberhasilan yang lebih utama daripada kesejahteraan rakyat. Mereka merasa diakui dunia jika “Rating Utang Negara Naik”, meskipun dalam negeri harga sembako melambung dan rakyat kecil menjerit. Mereka rela memangkas subsidi rakyat atau menggadaikan aset strategis kepada pihak asing hanya demi menjaga tingkat suku bunga investasi atau “Rating Investment Grade”, sebuah fenomena di mana harga diri bangsa ditukar dengan angka-angka di bursa saham Wall Street, misalnya.
Pertanyaan: Bisa Bung jelas lagi istilah yang saya anggap sebagai “jebakan bahasa” elite ekonomi yang bagi kami rakyat awam kurang paham. Seperti “Rating Utang Negara Naik” dan “Investment Grade”.
Bung Karno: Ini sebenarnya porsi ekonom untuk menjelaskan, misalnya Bung Hatta. Namun akan saya jelaskan. Perihal Rating Utang Negara Naik: Bayangkan Indonesia ingin berutang misalnya ke Amerika. Untuk itu Lembaga Pemeringkat asing seperti “Moody’s” atau “Fitch” diminta untuk melakukan penilaian, apakah Indonesia nanti bisa membayar utangnya? Dan, menurut penilaian lembaga pemeringkat ini, Indonesia adalah negara yang aman dan kondusif untuk investasi, serta pasti akan mampu bayar utang. Karena itu, Amerika bisa tanamkan modalnya di Indonesia.
Nah penilaian dan pujian ini seakan merupakan medali kehormatan. Karena Indonesia dipuji sebagai negara yang stabil dan modern untuk penanaman modal asing. Namun, ironisnya demi menjaga “Nilai Bagus” itu, pemerintah seringkali melakukan hal-hal yang menyakiti rakyat. Misalnya menaikkan harga BBM, Listrik, atau Pajak. Untuk memastikan kas negara tetap penuh guna membayar bunga utang kepada investor asing. Jadi “rating naik” bagi pemerintah lebih penting daripada “harga sembako turun” bagi rakyat.
Pertanyaan: Lantas perihal “Investment Grade”?
Bung Karno: Pemerintah begitu bangga mempertahankan label “Investment Grade”, sebuah “Stempel Layak Investasi” dari asing, sehingga pemerinah rela mengorbankan kenyamanan rakyat. Bagi pemerintah pujian dari Lembaga Pemeringkat asing tentang “Kemampuan Bayar Utang” jauh lebih berharga daripada tangisan ibu-ibu di pasar yang tak mampu lagi membeli beras.
Pertanyaan: Baiklah kita beralih ke masalah lain. Bung, mengapa banyak pejabat kita sekarang lebih berperi laku mengikuti tren dan gaya hidup global daripada memahami keluh kesah rakyatnya sendiri?
Bung Karno: Karena merka telah kehilangan “jiwa keindonesiaannya”. Mereka menderita penyakit “inferiority omplex” (rasa rendah diri). Mereka belum merasa “modern”, jika tidak meniru Barat. Ingat nasionalisme bukan hanya sekedar cinta tanah air, melainkan kesadaran bahwa harga diri bangsa ada pada kemandirian. Ingat prinsip “Right or wrong is my country”. Maknanya, yang benar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita pertahankan dan tingkatkan, sebaliknya yang salah dalam berbangsa dan bernegara kita koreksi demi kemajuan dan kesejahteraan rakyat.
Bukan Demokrasi Liberal
Pertanyaan: Praksis demokrasi di Indonesia sekarang sangat liberal. Orang bebas medirikan partai, bermodal akte notaris dan daftar ke Kementerian Hukum dan HAM. Menggalang dukungan massa berbasis, misalnya, SARA. Demokrasi kita juga disandera oleh politik uang. Dalam pemilu para elite Londo Ireng melibatkan kaum plutokrat (penguasa uang), sehingga demokrasi menjadi mahal karena investasi politik harus dikompensasikan dengan keuntungan finansial bagi para investor politik (plutokrat/oligark), terutama partai dan atau koalisi partai yang menang pemilu dan berkuasa. Ketika koalisi pemenang pemilu berkuasa, maka para plutokrat-oligark akan menagih kompensasi politik atau dividen dari saham politik yang telah mereka tanam demi pemenangan pemilu. Tanggapan Bung?
Bung Karno: Itu bukan demokrasi. Itu “oklokrasi” (pemerintahan oleh orang kaya) atau istilah yang Anda suka gunakan yaitu plutokrasi. Istilah yang lebih populer adalah oligarki. Perlu saya tegaskan, kita tidak menganut demokrasi liberal. Kita menganut Demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, bukan dipimpin oleh dompet tebal. Banyaknya partai bukan tanda berkembangnya demokrasi, lantaran para pendirinya punya motif fulus bukan melayani rakyat. Anda tahu artinya fulus? Fulus berarti uang, entah nanti didapat dari negara kalau berhasil masuk parlemen dan pemerintah. Atau fulus dari kolusi dengan oligarki.
Camkanlah ini! Politik adalah alat atau sarana untuk membebaskan manusia dari penindasan. Bukan alat kolutif untuk memperkaya segelintir elite. Maka yang harus dilakukan adalah: Bersihkan politik dan demokrasi dari kotornya uang haram. Atau biarkan keduanya mati. Kemudian yang berjaya adalah elitokrasi istilah yang Anda suka gunakan dalam tulisan Anda.
Pertanyaan: Belakangan ini, selain segelintir cendekiawan yang kritis, banyak intelektual yang menjadi “intelektual tukang”. Mereka dibayar untuk melakukan politik rekayasa dan atau sebaliknya rekayasa politik untuk melegitimasi kepentingan elite politik penguasa. Demikian pula halnya dengan praktik “jurnalisme cari aman”. Bagaimana Bung melihat fenomena ini?
Bung Karno: Itu adalah tanda kemunduran peradaban. Seorang intelektual harus menjadi “conscience of the nation” (nurani bangsa). Jika intelektual dan jurnalis diam saat kebenaran dan keadilan dibungkam oleh penguasa, maka kalian sama saja dengan penjajah. Karena itu, hai para cendekawan dan jurnalis, berbicaralah dan tulislah dengan berani, kritis, tajam, dan memberi “solusi bangsa”. Jika intektual dan jurnalis berprinsip cari aman, itu sama dengan kalian “hidup seribu tahun dalam keheningan pengecut, daripada satu hari saja bersuara lantang untuk kebenaran dan keadilan”. Itulah salah satu tanda kemunduran peradaban.
Pertanyaan: Indonesia dewasa ini menghadapi ancaman disintegrasi bangsa di depan mata. Selain isu SARA yang sering mengancam disharmoni antaranak bangsa, juga masalah ketidakadilan antarwilayah serta ketidakadilan antara pusat dan daerah serta represi militer di daerah konflik yang terkesan dijadikan “proyek”. Bagaimana pendapat Bung tentang masalah ini?
Bung Karno: Kita punya senjata ampuh: Bhinneka Tunggal Ika. Perbedaan adalah anugerah, bukan kutukan. Jangan biarkan isu agama atau suku dijadikan alat politik elite yang haus kekuasaan. Satukanlah perbedaan itu dalam semangat gotong-royong. Jika kita bersatu, tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa menghancurkan Indonesia.
Perihal ketidakadilan antarwilayah, amalkanlah secara konsisten dan konsekuen sila kelima dari Pancasila yang telah saya bersama para bapak bangsa Indonesia rumuskan. Yaitu keadilan sosial bagi selurh rakyat Indonesia. Wilayah-wilayah dan pemerintah-pemerintah bersama rakyatnya di daerah masing-masing berhak atas “keadilan sosial-distributfif-proporsional” sesuai luas dan jumlah penduduk masing-masing daerah/wilayah. “Keadilan ekonomi-distributif-proporsional” antardaerah wajib hukumnya dilaksanakan.
Untuk itu, saya menantang pemerintah pusat dan akademisi serta cendekiawan agar merefleksikan dan mendefinisikan lagi tentang apa dan bagaimana “Pemerintah Pusat” dan “Pemerintah Daerah”. Secara luas wilayah, justru pemerintah daerah dan rakyat banyak tersebar luas dari Timur-Barat dan Utara-Selatan” Indonesia. Sedangkan Pemerintah Pusat hanya di Jakarta dan terdiri atas: lembaga kepresidenan beserta kabinetnya, DPR RI/DPD RI, TNI/Polri serta para pegawai masing-masing. Ditambah kedutaan negara-negara sahabat.
Pertanyaan: Apa implikasi tantangan yang Bung kemukakan itu?
Bung Karno: Impilikasi tantangan saya itu adalah berupa pertanyaan yakni: Adilkah, sekali lagi, adilkah kalau dana atau perbendaharaan negara hasil pengelolaan kekayaan sumber daya alam (SDA) Indonesia ini dimonopoli oleh pemerintah pusat yang jumlah peronilnya (presiden, menteri, DPR/DPD RI, TNI, Polri hingga para pegawai) hanya sedikit dibanding pemerintah daerah dan rakyatnya yang tersebar di seluruh Indonesia? Apalagi kami para bapak bangsa dan para ibu bangsa tahu persis bahwa akar masalah ketidakadilan sosial-ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia dan seluruh daerah Indonesia adalah KORUPSI, KORUPSI, dan KORUPSI. Saya tidak perlu jelaskan masalah korupsi, kalian semua sudah tahu itu!
Pertanyaan: Lantas apa penilaian Bung tentang “daerah konflik” seperti Papua yang berpotensi disintegrasi bangsa, bila tak kunjung diselesaikan secara adil, beradab, dan manusiawi?
Bung Karno: Perihal potensi disintegrasi bangsa akibat represi milteristik di daerah konflik yang dijadikan “proyek”, “hal itu sangat kami tentang”. Tentara dan polisi adalah dari rakyat dan untuk rakyat. Kami para pahlawan serta Bapa Bangsa dan Ibu Bangsa berjuang memerdekakan Indonesia, bukan untuk dipecah belah oleh rezim kleptomaniak. Kami berjuang agar Irian Barat alias Papua masuk NKRI bukan untuk dijadikan proyek bisnis oligarki dan proyek represi militeristik, agar sumber daya Papua dikuras tanpa ampun oleh pihak luar. Hai pemerintah pusat, TNI dan Polri hargailah hak asasi dan keluhuran martabat manusia Papua, Aceh, dan Maluku sebagai saudara-saudari se-NKRI.
Indonesia Emas 2045
Pertanyaan: Pemerintah menetapkan Visi Indonesia Emas di tahun 2045. Apa definisi Indonesia Emas, menurut Bung, di tengah gempuran teknologi dan globalisasi?
Bung Karno: Indonesia Emas bukanlah kondisi ketika gedung-gedung pencakar langit menjulang tinggi di kota-kota, melainkan ketika “martabat rakyat Indonesia terangkat”. Ketika kemakmuran dan kesejahteraan benar-benar dinikmati oleh seluruh takyat Indonesia. Ketika petani dan nelayan bisa tersenyum bangga karena hasil bumi mereka dihargai adil. Ketika buruh mendapat upah yang adil. Ketika pendidikan dan kesehatan masyarakat terjamin, lantaran guru dan tenaga kesehatan di desa-desa mendapat penghasilan yang adil dan layak, dan sebagainya dan seterusnya.
Indonesia Emas bukanlah ketika saham perusahaan-perusahaan tambang naik drastis di bursa saham luar negeri. “Emas sejati adalah Karakter Bangsa yang kuat dan mandiri”. Saya ulangi lagi, jangan bosan mendengar, Indonesia Emas tercipta tatkala Pancasila dan Trisakti diterapkan secara konsisten dan konsekuen demi kemajuan dan kesejahteraan rakyat, bangsa, dan negara kita.
Indonesia Emas akan terwujud apabila para pemimpin Republik di segala level dari pusat hingga daerah-daerah memiliki mentalitas kemandirian dan kecerdasan untuk memanfaatkan tekonologi dan dan pengaruh globalisasi itu untuk membangun, memajukan, dan menyejahterakan rakyat Indonesia. Bukan membuat Indonesia diombangambingkan oleh gempuran teknologi dan globalisasi. Bangsa yang cerdas dan percaya diri, akan menerima gempuran sebagai peluang kemajuan.
PDI Perjuangan dan PNI
Pertanyaan: Mungkin pertanyaan saya berikut ini agak sensitif dan “panas”. Namun dalam konteks “Wawancara Dengan Sejarah” saya ingin meminta pendapat Bung tentang partai politik, terutama terkait Marhaenisme dan Nasionalisme serta partai yang dipimpin oleh putri Bung sendiri: Megawati Soekarnoputri, yaitu Partai Demokrasi Indoesia Perjuangan (PDI-P).
PDI-P sering mengklaim sebagai penerus ideologi Bung, yaitu Nasionalis-Marhaenis . Namun banyak kritikan terhadap partai yang dipimpin “anak ideologis” Bung sendiri. Partai ini dinilai sering kompromistis terhadap oligarki dan tidak cukup tegas membela kaum Marhaen alias “wong cilik”. Bagaimana penilaian Bung tentang klaim “anak biologis” dan “anak ideologis”? Apakah “darah” ataukah “ideologi” lebih penting dalam meneruskan perjuangan membangun bangsa dan negara kita?
Bung Karno (Tampak sedikit gelisah, lalu menatap dengan pandangan mendalam): Saudara, dengar baik-baik. Bagi saya, “ideologi jauh lebih suci daripada darah”. Darah hanya menghubungkan secara biologis, tetapi ideologi menghubungkan secara spiritual, mental, dan perjuangan.
Jika sebuah partai menyebut dirinya Marhaenis, maka ukurannya bukan pada siapa pemimpinnya, atau siapa ayahnya dan siapa ibunya, melainkan siapa yang dibela oleh partai bersangkutan. Apakah partai itu berdiri di pihak Marhaen terindas: si petani gurem, si buruh tani, si pedagan kaki lima, dan nelayan, para wong cilik kebanyakan yang terlantar dan gelandangan di kota dan di desa? Atau partai itu berpelukan mesra dengan si kapitalis-oligarkis besar yang menghisap darah si Marhaen?
Pertanyaan: Apa motivasi Bung dulu kala ketika mendirikan PNI (Partai Nasional Indonesia)?
Bung Karno: “Saya mendirikan PNI bukan untuk menciptakan dinasti kekuasaan”. Tetapi untuk menyatukan kekuatan-kekuatan nasional guna mengusir penjajah dan menyejahterakan rakyat. Seandainya hari ini, partai yang mengaku penerus saya, justru menjadi bagian dari struktur oligarki yang menindas, maka mereka telah kehilangan jiwa Marhaenis-Nasionalisnya.
Namun sebaliknya, saya merasa sangat bersyukur kalau Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tetap gagah perkasa mengenakan “Seragam Nasionalisme” sekaligus jiwa dan hatinya juga menghayati, kemudian mengamalkan nilai-nilai Pancasila serta Trisakti sebagai ajaran harga diri dan ajaran kemandirian bangsa.
Ingat pesan saya: “Politik itu bukan soal kursi tetapi soal isi”. Jangan tanya siapa anaknya, tetapi apa saja perjuangan dan kerja kerasnya untuk Marhaen? Jika si Marhaen masih lapar, masih digusur, dan masih dihina oleh kamtibmas, maka partai itu belum layak menyebut dirinya penerus Soekarno. Ingat: penganglah Marhaenisme sejati yaitu: nasionalisme yang berpihak pada rakyat kecil, bukan pada kantong para cukong politik.
Pesan Akir Bung Karno
Pertanyaan: Apa pesan penting Bung di akhir wawancara kita ini?
Bung Karno: Legasi terpenting saya untuk bangsa, negara, dan rakyat Indonesia adalah ideologi bukan genetik. Jadi pisahkan dengan tegas antara warisan biologis dan warisan ideologis yaitu: Pancasila dan Trisakti. Bagi saya ukuran keberhasilan suatu partai politik bukan berapa jumlah kursi di DPR, tetapi seberapa sejahtera kaum marhaen (rakyat kecil) yang diperjuangkan partai itu. Ingatlah bahwa berkolusi dengan oligarki adalah pengkhianantan terhadap Marhaenisme. Ingatlah pula bahwa partai adalah alat perjuangan rakyat, bukan alat kekuasaan elite.
Kami para Bapak Bangsa dan Ibu Bangsa tidak meminta kalian menjadi sempurna. Kami hanya meminta kalian untuk tetap ingat: UNTUK SIAPA INDONESIA INI ADA? Jika jawabannya bukan untuk rakyat kecil, maka bacalah kembali Naskah Proklamasi, Pancasila, dan Pembukaan UUD 1945. Kemerdekaan sejati Indonesia adalah ketika dalam hidup sehari-hari rakyat tidak takut pada bayang-bayangnya sendiri.***
*) Pewawancara adalah cendekiawan masyarakat adat matriarkat Tana Ai, Flores, NTT.
