Sumbar.KabarDaerah.com – Dua hari lagi atau pada Senin (11/4/2022), mahasiswa akan menggelar unjuk rasa besar-besaran di depan Istana Negara, Jakarta.
Mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), akan menyampaikan sejumlah tuntutan.
Koordinator Media BEM SI Luthfi Yufrizal mengatakan, secara garis besar, ada enam poin tuntutan dalam aksi turun ke jalan itu. “Pertama, mendesak dan menuntut Presiden Joko Widodo untuk bersikap tegas menolak dan memberikan pernyataan sikap terhadap penundaan Pemilu 2024 atau masa jabatan tiga periode, karena sangat jelas mengkhianati konstitusi negara,” ujar Lutfhi, Jumat kemarin.
Tuntut Jokowi Tegas Tolak Jabatan 3 Periode hingga Usut Mafia Minyak Goreng Kedua, menuntut dan mendesak Jokowi menunda dan mengkaji ulang Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN), termasuk pasal-pasal bermasalah dan dampak yang ditimbulkan dari aspek lingkungan, hukum, sosial, ekologi, politik, ekonomi dan kebencanaan.
Ketiga, mendesak dan menuntut Jokowi menstabilkan harga dan menjaga ketersediaan bahan pokok di pasaran. “Tuntutan keempat, mendesak dan menuntut Jokowi mengusut tuntas para mafia minyak goreng dan mengevaluasi kinerja menteri terkait,” kata Lutfhi. Kelima, mendesak dan menuntut Jokowi menyelesaikan konflik agraria di Indonesia.
Tuntutan terakhir, menuntut dan mendesak Jokowi-Maruf Amin berkomitmen penuh menuntaskan janji-janji kampanye pada sisa masa jabatan. Baca juga: BEM SI Rencanakan Aksi Massa 11 April, Wiranto: Untuk Apa? Ini Bulan Suci Ramadhan Tak Menuntut Jokowi Turun jabatan BEM SI pun membantah kabar yang menyebut aksi mereka adalah untuk menuntut Jokowi mundur dari kursi presiden.
Kabar liar itu sebelumnya muncul di media sosial, dipicu oleh keberadaan poster yang mengatasnamakan BEM SI dan mencantumkan pernyataan “Turunkan Jokowi dan kroninya”. Halaman Selanjutnya
Koordinator BEM SI Kaharuddin memastikan bahwa poster tersebut hoaks. “Belum ada poster aksi yang kami keluarkan,” kata Kaharuddin. “Di sini kami bukan untuk menggulingkan (Jokowi), kami tegas bahwa mahasiswa berdiri tegak sebagai oposisi, sebagai pengawas dan pengontrol kebijakan pemerintah, karena hari ini oposisi itu lemah,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa aksi demonstrasi ini tidak ditunggangi oleh kubu politik mana pun, tetapi murni aspirasi dari berbagai daerah yang diserap para mahasiswa untuk disampaikan kepada penguasa. Independensi BEM SI dari kepentingan politik tertentu, kata dia, dapat dibuktikan lewat adanya kajian yang mendasari tuntutan-tuntutan kepada Istana. “Bisa dilihat, setiap BEM SI melakukan aksi, itu ada kajian dari tuntutan yang dibawa. Ketika ada kajian, maka tidak bisa digerakkan oleh siapa pun,” ujar Kaharuddin.
Polda Metro Jaya mengaku belum menerima surat pemberitahuan dari pihak mana pun terkait aksi demonstrasi yang bakal digelar di depan Istana Negara pada 11 April. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan mengatakan, aksi unjuk rasa yang digelar masyarakat dapat dibubarkan apabila tidak memiliki izin resmi dari kepolisian. “Tentunya ada UU Nomor 9 Tahun 1998, dalam Pasal 15 dijelaskan, demo atau unjuk rasa yang tidak mendapat izin atau laporan kepolisian ini dapat dibubarkan,” ujar Zulpan, Jumat.
Aksi Tak Berizin Dapat Dibubarkan
Zulpan menjelaskan bahwa massa aksi unjuk rasa harus terlebih dahulu mengajukan surat pemberitahuan dan permohonan izin kepada kepolisian paling tidak 3×24 jam sebelum pelaksanaan.
“Sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 9 tahun 1998. Namun, sampai saat ini kami tidak menerima permohonan untuk penyampaian pendapat di muka umum yang dimaksud,” kata Zulpan.
“Saya sampaikan ke kelompok masyarakat, apabila ingin menyampaikan pendapat di muka umum atau unjuk rasa, silakan sampaikan ke kepolisian,” pungkasnya.
1000 Orang Akan Turun ke Jalan Namun pihak BEM SI meng-klaim, pihaknya sudah melayangkan surat pemberitahuan kepada Polda Metro Jaya. “Sudah, surat sudah masuk. Bukan izin (aksi), tetapi pemberitahuan,” ujar Lutfhi. Lutfhi menyebutkan, ada kurang lebih 1.000 peserta aksi dari berbagai kampus di Indonesia yang akan turun ke jalan.
(Sumber Kompas.com) dengan judul “Jelang Demo 11 April, 1000 Mahasiswa Siap Turun dan Ancaman Pembubaran oleh Kepolisian”
Ruslan Buton kembali muncul ke publik.
Sikapnya tak berubah, Ruslan Buton tetap keras, meminta Jokowi mundur dari jabatan presiden.
Bahkan Ruslan Buton mengatakan siap mengikuti aksi demo yang ramai digelar pada Senin 11 April 2022.
“Di republik ini yang menjadi sebuah keprihatinan atau catatan khusus bahwa kita sudah tidak menemukan lagi yang namanya kejujuran, kebenaran, dan keadilan,” kata Ruslan Buton.
Ruslan Buton mengatakan itu saat berbincang dengan Refly Harun yang disiarkan secara live melalu kanal YouTube Refly Harun pada Kamis (7/4/2022).
Seperti dilansir dari Tribun Jabar dalam artikel ‘Ingat Kapten TNI Ruslan Buton Lantang Minta Jokowi Mundur? Siap Gabung Demo 11 April, Ini Kabarnya!’. Artikel ini telah tayang di Surya.co.id dengan judul BIODATA Ruslan Buton yang Kabarnya Siap Gabung Demo 11 April: Pernah Viral Minta Jokowi Mundur.
Ratusan para purnawirawan TNI yang tergabung dalam FPPI
Ratusan para purnawirawan TNI dari Jawa Barat, Banten, Serang, Jabodetabek dan daerah daerah lain yang tergabung dalam FPPI ( Forum Purnawirawan Pejuang Indonesia ) dipimpin Ketua Presidium FPPI Kol Pur Sugengwaras, Senin akan hadir diacara unras yang akan melibatkan mahasiswa, rakyat dan berbagai elemen dan ormas untuk terjun langsung kelapangan disekitar Monas, Patung Kuda dan Istana
Kehadiran ini, ingin membuktikan visi misinya, yang mencintai NKRI, untuk berpartisipasi bersama elemen elemen bangsa lainya dalam mengringi, mengimbangi, memantau, mengawasi, mengoreksi dan mengevaluasi negara yang meliputi unsur unsur negara ( pemerintah, rakyat, wilayah dan pengakuan dari negara negara lain ) serta aspek aspek negara mencakup IPOLEKSOSBUDAGHANKAM, guna memelihara arah roda pemerintahan dalam menuju dan mencapai tujuan nasional yang berlandaskan Pancasila dan UUD ’45 dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika
FPPI dalam kegiatanya, senantiasa mengedepankan ETOS KERJA yang berketuhanan, konstitusional, persatuan Nasional, tanggung jawab, berdaulat, bermartabat dan beradab, cinta damai tapi lebih cinta kemerdekaan, berlandaskan dan dijiwai Pancasila, UUD ’45, Bhineka Tunggal Ika, Sapta Marga, Sumpah Prajurit, 8 TNI WAJIB serta Doktrin doktrin TNI
FPPI terdiri ANGGOTA BIASA ( dari purnawirawan /i TNI POLRI ), ANGGOTA LUAR BIASA ( dari kluarga besar TNI POLRI, masyarakat, mantan ormas orpol lain yang sepaham ) dan ANGGOTA KEHORMATAN ( dari pakar dan praktisi berbagai profesi dan fungsi, PROF, DR, Dr, Ir, SH, MH, SAG dll ) dari berbagai suku agama, ras, golongan tanpa paham komunis dari anak bangsa Sabang –Merauke
Sebagai ormas yang baru dikukuhkan kelahiranya pada 24 Januari 2022 di Monumen Kejuangan Bandung, Jawa Barat, FPPI bersatu niat, berbulat tekad dan bersandar kepada kemuliaan dan kebesaran Allah swt, TYME, berperan bersama sama elemen bangsa lainya sebagai jembatan dan perekat antara rakyat dengan pemerintah dan rakyat dengan penegak hukum
Konkritnya, kehadiran FPPI di acara 11 April di Jakarta, mendekat, mengiringi dan bertindak dalam menciptakan situasi kondusif tanpa menghalang menghalangi pihak manapun
Mau tidak mau, suka tidak suka, unras mahasiswa terjadi sebagai akibat dari berbagai kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan suara dan aspirasi rakyat, dimana para badan badan tinggi negara bak mlempen, loyo tidak berdaya dan tidak berfungsi sebagaimana harapan rakyat
Oleh karenanya, FPPI menghimbau kepada para petugas untuk tidak bertindak represiv terhadap para pengunjuk rasa, sebaliknya para pengunjuk rasa tidak bertindak anarkis, agar implementasi demokrasi berjalan baik, lancar, kooperatif, dan sukses
Jika ini terpenuhi saya yakin, negara kita layak dijadikan teladan bagi negara negara lain yang bersistim demokrasi
Konkritnya, meskipun tidak kita harapkan, namun jika terjadi chaos, FPPI akan terjun langsung dilapangan, sekitar anda, untuk meniadakan atau meminimalisir jatuhnya korban
Identitas FPPI dilapangan, mengenakan baju / jaket doreng atau coklat hijau yang bernuansa TNI, nama didada kiri dan tulisan FPPI didada kanan memakai baret atau topi lapangan
Tugas FPPI dilapangan sudah jelas dan tegas, maka jika ada oknum yang berseragam mirip FPPI dan berbuat diluar ketentuan dari Komando FPPI patut diwaspadai, bisa jadi orang tersebut oknum penyusup kedalam tubuh FPPI
Siapa saja dan pihak manapun, akan diperlakukan sama oleh FPPI dalam upaya menciptakan situasi kondusif, aman, damai, lancar, tercapainya tujuan untuk kepentingan dan kebutuhan rakyat Indonesia
Semoga Allah swt, TYME, senantiasa membimbing dan melindungi kita semua, aamiin…Yarob..
Lembaga Swadaya Masyarakat KOAD tanggapi demo 11 April 2022
LSM KOAD sebagai representasi masyarakat yang terzalimi yang juga ikut merasakan bahwa kehidupan semakin hari semakin sulit, harga-harga semakin melangit.
Sementara pemerintah sepertinya sudah kehilangan kemampuan untuk keluar dari situasi sulit yang berhasil tercipta. akhirnya akan membuat masyarakat semakin hari semakin kehilangan akal sehatnya.
Rakyat sebagai Owner atau pemilik negeri ini yang harus turun tangan bersama seluruh komponen untuk mengembalikan kepada keadaan yang stabil.
Dimana hutang semakin lama semakin tak terkendali, hutang Indonesia mendekati Rp.7000 Trilyun, Hutang dibayar dengan tambahan hutang baru sehingga makin lama Indonesia akan semakin tenggelam dalam hutang.
Diperkirakan dalam waktu dekat, akan terjadi kekacauan ditengah masyarakat. hal ini disebabkan tingkat kebutuhan masyarakay makin hari semakin tak mampu ditanggulangi. sehingga kejahatan akan merajai sendi kehidupan.
Dari keadaan yang ada, terlihat pemerintah tak bermaksud mengurangi hutang tersebut agar beban negara makin lama makin berkurang.
Wajar jika Rakyat menagih janji, wajar jika rakyat minta keadilan, Wajar jika mereka minta agar pemerintah jangan terlalu mempersulit.
Sehingga sebagian masyarakat yang peduli dengan negeri ini merasa gundah dengan kejadian demi kadian aneh yang sepertinya disengaja untuk membuat negeri ini berantakan sehingga mudah untuk diatur seenak jidat mereka.
Ketua LSM KOAD termasuk yang merasakan akibat kebijakan yang salah yang dlkalukan rezim, sebagai lembaga swadaya masyarakat, saya hanya bisa berdoa agar rezim ini segera menerima hukuman akibat perbuatannya.
Jika ditanya kehati kita masing masing, apakah selama rezim ini memerintah membuat hidup kita nyaman, jawabannya dipastikan sangat tidak nyaman.
Kenyamanan telah dijual kepada para kapitalis yang tak pernah puas. semua dijadikan bisnis yang merugikan rakyat mulai dari tes PCR sampai kepada pembatasan yang sangat menyiksa.
Namun, Selama UUD 1945 belum dikembalikan ke bentuk Aslinya, maka demo apapun yang akan dilakukan hanya akan mengorbankan anak bangsa tanpa adanya perubahan yang berarti. jadi seharusnya demo yang dilakukan tanggal 11 besok harus memasukkan agenda perubahan atas UUD 2002 yang merupakan Amandemen UUD 1945 yang digagas Profesor Sahetapi.
Ketua LSM KOAD mengajak, agar hal yang paling penting jika demo dilakukan adalah tuntutan mengembalikan UUD 2002 kepada UUD 1945 secara murni tidak ada yang membolehkan UUD 1945 di Amandemen.
“Ini pekerjaan besar, untuk itu segenap komponen bangsa harus segera turun bersama, karena jika masih tetap UUD yang berlaku adalah yang sudah di amandement tahun 2002 tentu NKRI Harga mati hanya semboyan kosong yang merupakan akal akalan pihak yang menginginkan negeri berantakan dan rakyat indonesia akan tergusur. katanya
Agenda untuk melengserkan Jokowi bisa saja ditunda, kita minta Jokowi agar mengembalikan keadaan negara Indonesia kepada keadaan semula dalam waktu 2 tahun kedepan, jika dia tidak mampu apa boleh buat. demikian kata ketua LSM KOAD
Harus kita sadari bahwa, kita sebagai Rakyat Nusantara cikal bakal rakyat Indonesia harus bangun dan ikut bersama sama beserta komponen lainnya melakukan jihad menegakkan kebenaran, berjuang bersama sama dengan unsur-unsur yang ada dalam masyarakat yang peduli. Tak perlu takut menghadapi keadaan Kritis yang menyengsarakan ini, jika kita yakin bahwa kita benar. (Tim)
