JAKARTA-Pemerintah disarankan menyiapkan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan Program Sekolah Penggerak (PSP). Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf melalui keterangan pers diterima awak media di Parlemen,Jakarta.
Mantan Wakil Gubernur Jawa Barat ini, bahwa pemerintah tidak boleh hanya berbicara program atau project based, tapi harus menyiapkan platform menuju era digital. Saat ini Komisi X DPR RI masih menemukan ketidaksiapan fasilitas seperti infrastruktur internet, listrik dan pelatihan sumber daya manusia (SDM).
“Itu sebabnya pelatihan pendidikan kepada para guru agar kompetensinya meningkat sebagai tujuan menuju kepada era digitalisasi benar-benar bisa berjalan, tidak hanya untuk sekolah penggerak saja tapi bisa juga dilakukan untuk semua sekolah,” kata Dede saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI meninjau pelaksanaan Program Sekolah Penggerak (PSP) di Palembang, Sumatera Selatan, Senin (13/6/2022).
Politisi Partai Demokrat ini menyarankan, sebaiknya pemerintah mengutamakan delapan standar pendidikan, salah satunya ketersediaan ruang kelas.
“Kalau ruang kelasnya sudah mau roboh gimana? Ini kan juga menjadi standar pendidikan yang harus kita sepakati bersama. Jadi oleh karena itu, kita harus duduk ersama semua kementerian yang terlibat. Jangan hanya menjalankan program yang berdasarkan ide dasarnya dari Kemendikbud (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Tenologi) saja,” ungkapnya.
Ditegaskan, jika Presiden Joko Widodo menginstruksikan untuk memperbaiki SDM, berarti seluruh kementerian terkait harus duduk sama-sama menjelaskan rencana dan program yang akan dijalankan. Misalnya di daerah Terdepan, Terpencil dan Tertinggal (3T), apa saja sarpras yang dibutuhkan, baru bisa berbicara tentang peningkatan SDM. Karena tanpa fasilitas pendukung seperti listrik dan internet, pelajar yang berada di pesisir dan kepualauan tidak memiliki kesempatan yang sama.
“Nah, kunci utama peningkatan SDM adalah semua memiliki kesempatan yang sama. Untuk itu, semua pihak harus duduk bareng, sebetulnya peta jalan pendidikan kita ke depan ini mau kemana? Kalau kita mau bicara ank-anak pandai dalam dunia digital industri 4.0, maka untuk menuju ke sana butuh apa saja. Jadi menurut saya, intinya di republik ini memang koordinasi adalah barang yang mahal sekali,” ujarnya. ** DL.
