JAKARTA,KABARDAERAH.COM – Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PAN Guspardi Gaus mengungkapkan pihaknya akan menindaklanjuti terkait aspirasi dari Suku Anak Dalam Jambi yang meminta pengakuan daerah teritorial desa adat.
Dalam keterangan tertulis yang diterima kabardaerah.com, Selasa 14 Februari 2023, Guspardi Gaus berjanji akan membawa permasalahan tersebut pada mitra terkait dan membahasnya dalam rapat kerja Komisi II DPR RI.
“Masing-masing yang Bapak sampaikan itu berbeda antara yang satu dengan yang lain dan juga berbeda ranah (serta) tempat di mana kasus yang Bapak sampaikan. Insyaallah ini akan kami tindak lanjuti,” ujar Guspardi dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II DPR RI dengan Suku Anak Dalam Jambi di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, pada Kamis 9 Februari 2023.
Diketahui hingga saat ini hak bukti kewarganegaraan Suku Anak Dalam Jambi seperti E KTP belum terpenuhi dan terfasilitasi. Untuk Suku Anak Dalam Jambi saja ada 1800 jiwa yang belum terfasilitasi identitas dalam sistem kependudukan, ujar Politisi PAN itu.
Namun demikian, Legislator dapil Sumatera Barat 2 ini menyampaikan semua aspirasi yang disampaikan kepada komisi II DPR RI akan ditindaklanjuti. Tetapi jangan pula berharap bahwa permasalahan yang disampaikan akan selesai hari ini.Karena untuk menyelesaikan permasalahan tersebut perlu melalui berbagai proses.
‘”Jadi, aspirasi yang disampaikan masyarakat kepada kami (komisi II) akan dicatat oleh sekretariat lalu di buat resume kemudian melakukan verifikasi sesuai dengan permasalahan yang di sampaikan,” jelasnya.
Guspardi berharap elemen masyarakat yang diterima dalam RDPU ini untuk menyerahkan dokumen dan data pendukung sebagai alat bukti bapak ibu sudah menyampaikan aspirasi kepada Komisi II DPR RI.
“Intinya semua aspirasi yang disampaikan akan ditindaklanjuti. Sepanjang berhubungan dengan tugas, fungsi, dan wewenang dari pada Komisi II, pasti difasilitasi. Kemudian akan dibicarakan dan dibahas bersama Pemerintah sebagai eksekutor. Kita tentu akan mencari jalan penyelesaian dengan prinsip win-win solution,” tutup anggota Baleg DPR RI tersebut.***
