Kepahiang,Kabardaerah.Com-Berdasarkan hasil inventarisir BKD Kepahiang sejak beberapa waktu lalu, Pemkab Kepahiang memiliki sedikitnya 390 bidang tanah. Namun dari jumlah tersebut, BKD menyebutkan jika 25 bidang tanah sampai saat ini masih belum bersertifikat dan masih dalam proses pengajuan.
Sehingga untuk melegalkan keberadaan aset tanah ini, Pemkab Kepahiang melalui BKD Kabupaten Kepahiang telah mengajukan untuk penerbitan sertifikatnya kepada Badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten Kepahiang.
Kepala BKD Kabupaten Kepahiang, Jono Antoni, S.Sos, M.Ap melalui Kabid Aset, Herwin Noviansyah menuturkan bahwa saat ini pengajuan terkait legalitas tanah aset Pemkab Kepahiang tersebut telah diusulkan ke BPN dan beberapa diantaranya sudah dalam proses penerbitan.
“Beberapa waktu yang lalu, kita sudah melakukan inventarisir aset tanah. Hasilnya Ternyata ada sebanyak 390 tanah yang kepemilikannya adalah milik Pemkab Kepahiang, namun ada sebanyak 25 bidang tanah yang masih belum memiliki sertifikat, sehingga langsung kita usulkan ke BPN dan saat ini sudah dalam proses,” ujar Herwin.
Menurut Herwin dari 390 bidang tanah aset Pemkab Kepahiang tersebut, seluruhnya telah diketahui keberadaannya oleh bidang aset Pemkab Kepahiang. Sehingga nantinya jika sudah dilakukan penerbitan sertifikat, Pemkab Kepahiang sudah bisa melakukan pengelolaan secara utuh terhadap aset tanah tersebut.
Untuk saat ini lanjut Herwin, Pemkab Kepahiang sepanjang tahun ini telah mengajukan sebanyak 40 bidang tanah ke BPN Kabupaten Kepahiang untuk penerbitan sertifikatnya. Hanya saja dari jumlah total bidang tanah yang diajukan tersebut, BPN baru menerbitkan 50 persen saja, sehingga secara total masih ada 20 bidang tanah lagi yang sampai saat ini masih dalam proses.
“Kalau tahun ini yang kita sudah ajukan sebanyak 40 bidang tanah aset milik Pemkab Kepahiang, hanya saja yang sudah terbit baru 20 sementara 20 lainnya masih dalam proses,” lanjutnya.
Sementara itu dirinya menambahkan bahwa saat ini ada beberapa lahan yang bakkal dihibahkan ke Pemkab Kepahiang. Hanya saja untuk beberapa tanah ini masih belum sah menjadi milik Pemkab Kepahiang lantaran belum memiliki sertifikiat resmi.
Disisi lainnya, berdasarkan hasil inventarisir tanah yang dilakukan beberapa waktu lalu, Herwin menyebutkan bahwa ada belasan hektar tanah milik Pemkab Kepahiang yang telah dikuasai oleh warga. Hanya saja menurutnya, warga tersebut juga secara kooperatif akan mengembalikannya kepada Pemkab Kepahiang apabila memang digunakan untuk kepentingan pemerintahan.
“Memang ada yang sudah dikuasai warga, tapi semuanya sudah clear karena warga pun juga siap untuk mengembalikannya kepada Pemkab Kepahiang apabila memang digunakan untuk kepentingan pemerintahan,” pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan bahwa dengan melibatkan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepahiang, Badan Keuangan Daerah (BKD) Kepahiang merencanakan untuk melakukan inventarisir aset berupa tanah milik Pemkab Kepahiang.
Bukan tanpa alasan, BKD Kepahiang membeberkan jika inventarisir aset tanah Pemkab Kepahiang ini terpaksa dilakukan, lantaran banyak aset tanah yang selama ini ternyata bermasalah.
Herwin mengungkapkan jika rencana inventarsir aset tanah ini, bakal mulai dilaksanakan dalam waktu dekat ini. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan dan meluruskan status aset tanah Pemkab Kepahiang yang menurutnya banyak bermasalah.
“Kita akan inventarisir dulu tanah Pemkab Kepahiang ini. Karena untuk saat ini kita memang ada sertifikatnya, sementara fisiknya tidak diketahui keberadaannya. Sehingga melalui kegiatan ini akan kita pastikan kebenarannya,” beber Herwin.
Selain karena banyak aset tanah yang bermasalah, Kabid Aset BKD Kepahiang ini mengakui jika inventarisir aset tanah ini pula dilakukan, untuk memperbaiki pendataan tanah untuk kepentingan pemutakhiran aset. Sehingga kedepan setiap sertifikat yang dimiliki oleh Pemkab Kepahiang, dapat diketahui keberadaannya berikut dengan luasnya.
“Ini juga untuk pendataan, supaya data yang kita sajikan lebih update,” jelasnya.(kd)adv
