Lahat.Kabardaerah.Com – Kapolres Lahat AKBP God Parlasro S. Sinaga SH. SIK. MH, di dampingi Kabag Ops, Kompol Aan Sumardi SE. MM, Kasat intel AKP Mulyono SH, Kasat Lantas AKP Muriyanto SH. MH, Kasat Narkoba AKP Arvanol SH. MH, Kasat Samapta AKP Hipni SH, melaksanakan kunjungan kerja ke polsek Tanjung Sakti, polsek Jarai dan polsek Pajar Bulan, Kamis (18/01/2024).
Kapolres lahat setiba di polsek tanjung sakti di terima oleh kapolsek Iptu Yogi Melta SH, Danramil tanjung sakti kapten inf Dwi Satrio, camat tanjung sakti Pumu, Pumi, PPK kecamatan Tanjung sakti Pumu, Pumi, panwaslu Kecamatan Pumu, pumi, forum kades Kecamatan Pumu, Pumi, dan anggota polsek Tanjung Sakti.
Kapolres dan rombongan setiap tiba di polsek disambut oleh masing-masing kapolsek dan tripika serta PPK , Panwas dan forum kades di kecamatan. Sedang di Jarai, di sambut kapolsek Jarai AKP Irsan SE, dan di polsek Pajar Bulan di sambut kapolsek AKP Basyarudin SH.
Kunjungan kerja kapolres ke polsek jajaran merupakan kewajiban sebagai pimpinan (kapolres) untuk mengunjungi polsek jajaran,untuk mengetahui situasi dan kondisi baik kantor dan kekuatan personel dimasing-masing polsek, agar anggota juga mengetahui siapa pemimpinya sekarang.
Dalam kunjungan nya ke 3 polsek, kapolres memberikan pengarahan kepada anggota serta silaturrahmi dengan Tripika setempat dan PPK, serta Panwas kecamatan dimasing-masing polsek.
Kapolres Lahat, disampaikan Kasubsi Penmas Humas polres setempat, Aiptu Lispono, SH dalam arahannya kepada anggota, bahwa saat ini masuk dalam Operasi Mantap Brata ,(OMB) dengan sasaran pengamanan pemilu tahun 2024. Polri berperan aktif dalam giat pengamanan. Untuk itu polri diminta netralitas dalam pemilu ini.
“untuk rekan-rekan penyelenggara (PPK) pemilu dan Panwas sebagai pengawas pemilu pihak pengamanan harus bekerjasama dan profesional di bidangnya masing, agar terciptanya pemilu yang aman dan damai,”lanjut kapolres.
“Saya minta kepada PPK dan Panwas untuk selalu memberikan informasi kepada kami apabila di temukan ada anggota polri tidak netral, dalam arti mendukung salah satu paslon, baik itu calon Presiden, anggota BPD, DPR.RI, DPRD propinsi dan DPRD kabupaten. Polri akan menindak tegas kepada anggota yang terbukti tidak netral. (Jon)
