JAKARTA,KABARDAERAH.COM-Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Pegunungan, Ismail Asso menyampaikan permohonan maaf kepada salah satu Tokoh Agama,dalam hal ini Uskup Jayapura, Mrg. Yanuarius Theofilus Matopai You di grup WhatsApp Wamena Empowermant.
Adapun, permohonan maaf sekaligus klarifikasi Anggota MTP Papua Pegunungan, Ismail Asso setelah dilaporkan ke Mapolda Papua oleh ormas Kepemudaan PMKRI Cabang Jayapura,yang dikoordinir oleh Jasman Yalehet di Kota Jayapura, Kamis (1/2/2024).
“Saya Ustadz Ismail Asso dengan ini ingin mengucapkan mohon maaf dan klarifikasi atas ucapan atau tulisan terkait “kepala botak sama Bapak Uskup di Papua. Saya mengatakan bahwa Anda mengintervensi, Anda tidak boleh mengintervensi di Welasi. Mohon maaf,dalam kapasitas apapun Anda tidak berhak bicaraa,”kata Ismail Asso kepada wartawan di J.CO Donuts & Coffee – Pasaraya Manggarai,Jakarta Selatan, Jumat (2/2/2024).
“Saya harus menyampaikan bahwa tidak boleh intervensi, jangan ikut campur. Siapa pun nggak boleh.Kecuali kamu orang welasi , sukunya jelas, konvederasi perang sukunya jelas, maka boleh bicara.” kata Asso.
“Kami di Welasi sudah berbagi tanah itu untuk gereja Katolik, Masjid, dan lain-lain sudah dikasi. Jadi, untuk urusan konfederasi dalam internal kami tidak beoleh orang (luar) ikut campur,mendikte dan segala macamnya,” imbuhnya.
“Kami sudah serahkan ke (lembaga) agama, untuk fasilitas rumah agama baik untuk sekolah,masjid,gereja, itu sudah. Terus,kita juga sudah serahkan ke pemerintah (Provisi) Papua Pegunungan, untuk membangun Kantor Gubernur. Itu yang saya tekankan kepada siapapun.”
Ini pernyataan,tidak boleh ada satupun ikut mengintervensi disitu. Itu yang pertama dan saya harus tegas.
“Kedua, saya meminta maaf apabila ada pihak yang merasa tersinggung. Itu saja. Karena saya tidak pernah mau menghina orang, itu tidak ada. Tapi,Anda jangan macam-macam dengan kami. Karena disitu lokasi kami. Terima kasih ya,” ujar Ismail Asso.
Ketika disinggung,Uskup Jayapura, Mrg. Yanuarius Theofilus Matopai You tersebut disampaikan dalam sebuah acara diskusi pembangunan gedung kantor gubernur papua Pegunungan di Walesi dan Wouma, Ismail mengaku tidak tahu.
“Saya tidak tahu soal berita-berita yang disebarkan. Dia (berita) tersebut seakan-akan pemerintah harus pindah lokasi dan segala macam. Kamu sebagai apa disitu? Pemilik tanah kah? Nggak boleh. nggak boleh. Kamu kan bukan orang Walesi atau Wouma. Orang Walesi dan Wouma sudah serahkan kepada pemerintah, ke gereja juga kita kasi,ke masjid juga kita kasi. Lalu kapasitasnya apa mau ngomong disitu? Ini kan sudah (wilayah) privacy (orang) welisi. Soal ternak babi,keluarga, itu urusan keluarga atau privacy,gak boleh ikut campur,”tegasnya.
Soal Ucapan “Kepala botak”
Saat ditanya soal ucapan “kepala botak” yang dinilai menyerang pribadi dan tak beretika, Ismail mengaku dirinya mengucapkan itu dan itupun secara spontan.
“Ya kalau itu saya secara pribadi minta maaf,karena itu secara spontan. Bukan saya yang memulai.Karena ada orang yang sebelumnya bertanya,’ini kepala botak siapa,begitu. Sehingga saya tersinggung. Kok ada orang yang ikut urus-urus itu,dia siapa? Kepala Botak itu dari mana?, kalau dari Walesi atau Wouma, kampunya dari mana? jadi orang ini saya tidak kenal,” ujarnya.
“Demikian permohonan maaf dan klarivikasi saya, untuk kemudian,saya beri catatan ,bahwa siapapun tidak boleh ikut campur disitu. Apapun atribut dan kapasitas nya, tidak boleh. Itu sudah privasi, urusannya adalah urusan kami. Dan kami dewasa untuk mengurus diri sendiri. Jangan ada yang ikut campur soal ini,itu,apapun status dan kapasitasnya, atribut apapun nggak boleh.” kata Ismail Asso yang siang itu mengenakan peci berwarna merah dipadu jaket bercorak batik.
Kronologis singkat
Dikutip media online Jubi, sebelumnya Uskup Jayapura, Mgr Yanuarius Theofilus Matopai You meminta Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan jangan memaksakan pembangunan Kantor Gubernur Papua Pegunungan di atas lahan masyarakat adat Walesi dan Wouma, Kabupaten Jayawijaya.
Pernyataan tersebut disampaikan Mgr Yanuarius Theofilus Matopai You dalam diskusi bertajuk “Quo Vadis Papua Tanah Damai? yang diselenggarakan Sekretariat Keadilan, Perdamaian, dan Keutuhan Ciptaan Fransiskan Papua di Kota Jayapura, Provinsi Papua, pada Senin (29/1/2024).
Adapun, Kantor Gubernur Papua Pegunungan rencananya dibangun di atas tanah seluas 108 hektare milik masyarakat adat Walesi dan Wouma. Rencana itu menimbulkan polemik, karena ada pemilik ulayat yang berkeberatan jika tanah ulayatnya dijadikan Kantor Gubernur Papua Pegunungan.
Uskup Jayapura menegaskan pemerintah tidak boleh memaksakan pembangunan kantor itu di tanah adat Walesi dan Wouma “Jangan dipaksa [bangun], karena itu lahan untuk berkebun masyarakat,” ujarnya.
Mgr. Yanuarius mengatakan masyarakat tidak menolak pembangunan. Namun, Mgr Yanuarius mengatakan pembangunan kantor itu perlu dipikirkan secara baik, lantaran pembangunan itu akan menghancurkan dan mengambil sumber penghidupan masyarakat adat Walesi dan Wouma.
Uskup Yanuarius juga menyarankan agar ada pembicaraan bersama terkait rencana pembangunan kantor Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan tersebut. Menurutnya, pembangunan kantor Gubernur Papua Pegunungan perlu dibicarakan dan disepakati bersama dalam forum resmi.
“Harus disetujui bersama dalam forum terhormat yang bersama para bupati, DPR, dan tokoh adat. Lihat tempat yang baik yang tidak membuat konflik. kalau mendatangkan konflik jangan dipaksakan,” kata Uskup pertama asli orang papua (AOP) itu. **
Liputan/Editor : Dese Dominikus Lewuk.
