Pemkab Tapin Gelar Rakor TPID, Ahli Ekonomi BI Perwakilan Kalsel Sebutkan Gerakan Pasar Murah Langkah Efektif Tekan Laju Inflasi di Daerah

 

Tapin.KabarDaerah.com –  Penjabat (Pj)
Bupati Tapin Muhammad Syarifuddin pimpin langsung High Level Meeting atau Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Tapin, bertempat di Aula Tamasa Kantor Bupati Tapin,Rantau Baru.Rabu (13/3/2024).

Hadir Sekda Tapin H. Sufiansyah, Wakapolres Tapin Kompol Reinhard Maradona,Pasi Ter Kodim 1010/Tapin Kapten INF Yanto Harsono,Asisten Ekobang Setda Tapin Errani Martin, Kadis Perdagangan Tapin Sugian Noor dan Kadis Pertanian Tapin Tri Asmoro serta Kepala SKPD terkait,Ahli Ekonomi Perwakilan BI Kalsel Erwin Safi’i serta Kepala BPS Tapin Rudy Nooryadi.

Usai pimpin Rakor,Penjabat Bupati Tapin Muhammad Syarifuddin mengatakan,
Rakor TPID ini dalam rangka menekan laju inflasi pada hari besar keagamaan tahun 2024 di Kabupaten Tapin.

Diakui Syarifuddin,secara umum setiap menjelang hari besar diantaranya bulan puasa ramadhan seperti saat ini,ada sejumlah komoditas barang kebutuhan pokok yang harganya naik,dikarenakan kebutuhan pasar meningkat.

“Seperti sekarang ini,harga telur ayam ras,tepung, daging ayam ras,cabai rawit, cabai merah dan mie goreng mengalami kenaikan dari harga biasanya sehingga menyumbang inflasi”,jelasnya.

Sementara,Perwakilan BI Kalsel,Erwin Safi’i menuturkan,meskipun pada Minggu ke IV Februari 2024 terjadi penurunan indeks perkembangan harga, akan tetapi di Minggu pertama malah melonjak jadi 4,89 persen.

“Sehingga hal ini menjadi warning bagi kita semua agar melakukan langkah konkret untuk pengamanan harga”, ujar Ahli Ekonomi BI Perwakilan Kalsel itu.

Menurutnya,untuk menekan laju inflasi, jangka pendek pemerintah daerah perlu melakukan langkah kongkret salah satunya oprasi pasar atau gerakan pasar murah secara kontinyu.

Sementara untuk jangka panjangnya antara lain meningkatkan produksi dan pasokan sejumlah komoditas bapok seperti telur ayam,cabai dan lain – lain terutama yang ketersediaannya defisit.

Kemudian,pemerintah daerah agar berinisiatif membentuk BUMD pangan, karena tidak semestinya pangan ini sepenuhnya diserahkan kepada swasta.

“Karena pihak swasta ini bisa dipastikan orientasinya profit atau ingin untung yang sebesar,sehingga menjual barang akan setinggi – tingginya. Hal itu sudah terjadi secara natural”, tandasnya.

Lalu,kerjasama antar daerah (KAD) juga sangat penting dilakukan oleh pemda, guna mengamankan pasokan bapok terutama yang defisit didaerahnya.

“Langkah lainnya antara lain melakukan komunikasi efektif kepada masyarakat, agar mau melakukan perubahan preferensi konsumsi”,ujarnya.

Ia mencontohkan,kebiasaan masyarakat tapin selama ini hanya mengkonsumsi penganan beras lokal saja,akan tetapi disisi lain Bulog belum tentu mampu menyediakan beras tersebut, sehingga berpengaruh pada tidak turunnya harga beras dipasaran”,pungkasnya.(Ron).