Wali Kota Sawahlunto Jawab Pandangan Umum Fraksi DPRD: Tegaskan Realisme Fiskal dan Komitmen Reformasi di Tengah Penurunan TKDD Rp93 Miliar. “Anggaran kita memang sedang tidak baik-baik saja. Namun pembahasan RAPBD ini harus menjadi bukti kekompakan eksekutif–legislatif dalam menakhodai Sawahlunto melewati badai fiskal.”
Sawahlunto, Kabardaerah.com — Pemerintah Kota Sawahlunto menegaskan sikap realistis dan bertanggung jawab dalam penyusunan RAPBD 2026, menyusul penurunan drastis Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang mencapai Rp93 miliar. Penegasan itu disampaikan Wali Kota Sawahlunto, Riyanda Putra, dalam Sidang Paripurna DPRD Sawahlunto pada Rabu (26/11/2025), yang dipimpin Ketua DPRD Susi Haryati, didampingi Wakil Ketua Jaswandi dan Elfia Rita Dewi.
Dalam jawabannya atas pandangan umum seluruh fraksi, Wali Kota tidak menutup-nutupi kondisi fiskal daerah. Ia menyebut bahwa kritik terhadap karakter survival budget dan dominasi belanja pegawai yang disuarakan seluruh fraksi—dari PAN-PKB, Golkar, GKIS, PPP, hingga Nasdem-Demokrat—adalah masukan konstruktif yang menjadi perhatian serius Pemerintah Kota.
“Kondisi ini bukanlah keinginan kita, melainkan konsekuensi penurunan drastis TKDD. RAPBD 2026 disusun bukan dengan sikap pasrah, tetapi realistis, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Wali Kota Riyanda.
1. Pendapatan Daerah: Reformasi PAD Jadi Prioritas Utama
Seluruh fraksi menyoroti ketergantungan fiskal Sawahlunto yang mencapai 83%. Pemko Sawahlunto sepakat bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi pilar utama kemandirian fiskal.
Wali Kota merinci empat strategi peningkatan daya tahan fiskal:
a. Prinsip Kehati-hatian Dalam Menetapkan Target PAD
Target PAD 2026 sebesar Rp71,66 miliar disebut sebagai angka paling realistis dan tidak imajiner, merespons kritik Fraksi PAN-PKB dan Nasdem-Demokrat.
Realisasi PAD 31 Oktober 2025 telah mencapai 83,52% dan diperkirakan mendekati 100% pada akhir tahun.
Penurunan target 2026 sebesar Rp458 juta dilakukan demi menghindari pembebanan berlebihan kepada masyarakat.
b. Digitalisasi dan Reformasi Tata Kelola
Menjawab sorotan Fraksi GKIS dan Golkar, Pemkot berjanji mempercepat Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) untuk menutup celah kebocoran pajak dan retribusi.
c. Optimalisasi Aset dan BUMD
Menanggapi dorongan Fraksi PPP dan PAN-PKB:
Pemkot telah melelang aset kendaraan dinas yang tidak produktif. Rumah dinas akan diinventarisasi ulang untuk dioptimalkan sebagai sumber pendapatan daerah.Dividen Bank Nagari dan BPR menjadi penyumbang utama Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.
d. Advokasi Anggaran ke Pemerintah Pusat
Pemkot berkomitmen aktif memperjuangkan insentif fiskal dan tambahan anggaran melalui proposal program strategis ke kementerian dan lembaga pusat.
2. Belanja Daerah: Dominasi Belanja Pegawai Tak Terhindarkan
Fraksi-fraksi menyoroti dominasi belanja pegawai yang mencapai Rp320,27 miliar dari belanja operasi Rp458,11 miliar. Wali Kota menegaskan bahwa belanja pegawai adalah kewajiban yang bersifat mengikat secara hukum, mencakup gaji ASN, kepala daerah, DPRD, hingga tunjangan melekat.
Namun Pemkot membuka peluang penyesuaian:
“Angka ini belum final. Dalam rapat kerja, kita akan sisir kembali. Jika ada lebih hitung, langsung kita geser ke program prioritas.”
Belanja operasi yang tersisa diarahkan untuk kebutuhan dasar pelayanan publik—sekolah, puskesmas, listrik, air, dan utilitas kantor—demi memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Terkait usulan PAN-PKB dan Golkar untuk mengaitkan program dengan RPJMD/SPM, Pemkot menegaskan hal itu tetap menjadi acuan, namun ruang fiskal saat ini sangat terbatas akibat pemangkasan dana pusat.
Belanja Modal: Hanya Rp7,96 Miliar
Pemkot mengakui belanja modal terjun bebas, namun tetap difokuskan pada proyek strategis.
Usulan KPBU dan optimalisasi BUMD sebagai alternatif pembiayaan yang diajukan Nasdem-Demokrat dan Golkar akan segera dikaji sebagai solusi jangka panjang.
3. Pembiayaan Daerah: Penggunaan SiLPA Jadi Penyeimbang
Fraksi PPP dan Golkar menyoroti ketergantungan pada SiLPA untuk menutup defisit Rp40,10 miliar.
Menurut Wali Kota, Defisit terjadi akibat penurunan pendapatan, bukan kesalahan perencanaan.
Penggunaan SiLPA sebesar Rp41,76 miliar sepenuhnya legal dan menjadi “jembatan fiskal” agar APBD tetap berimbang.
Pembayaran cicilan pokok utang Rp1,16 miliar dan dana bergulir UMKM Rp500 juta diawasi ketat sesuai ketentuan.
Defisit Rp40,10 miliar akan dibahas mendalam pada rapat kerja untuk ditekan ke batas terendah.
4. Tanggapan Pemkot Terhadap Isu Pelayanan Publik
a. Pendidikan: Respons Tragedi Pelajar
Pemkot membentuk: Tim Reaksi Cepat Perlindungan Anak, Penguatan kolaborasi lintas dinas untuk deteksi dini kesehatan mental, Edukasi penguatan keluarga.
b. Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Menjawab Nasdem-Demokrat, Wali Kota menegaskan:
Teknis MBG berada di bawah kewenangan Badan Gizi Nasional.
Dinas Kesehatan melakukan pemeriksaan berkala uji petik untuk memastikan kualitas gizi dan keamanan makanan.
c. Kinerja BLUD RSUD & Puskesmas
Pemkot fokus: Diversifikasi layanan medis, Penguatan PAD kesehatan melalui tata kelola BLUD yang lebih efisien.
d. Pariwisata dan Event Ekonomi
Menjawab PAN-PKB:
“Event adalah pemicu pergerakan ekonomi masyarakat, berbiaya rendah tetapi berdampak besar.”
Semua event akan dilengkapi indikator kinerja (pengunjung, transaksi UMKM, kontribusi PAD).
Terkait Taman Silo, Pemkot masih menunggu izin resmi PT Bukit Asam. Anggaran Rp520 juta dialokasikan untuk melanjutkan pembangunan sarana dan prasarana.
e. PUPR dalam Krisis Fiskal
Belanja modal PUPR dipotong signifikan sehingga fokus diarahkan pada: Pemeliharaan jalan prioritas, Pengamanan aset daerah.
f. Mitigasi Bencana
Pemkot menegaskan kesiapsiagaan menghadapi musim hujan, termasuk:
– Apel siaga bencana bersama Polresta.
– Ajakan warga menjaga lingkungan dengan membersihkan drainase dan menebang pohon rawan tumbang.
g. Realisasi APBD 2025
Realisasi belanja Pemko Sawahlunto per 31 Oktober 2025 mencapai 78,50%, tertinggi secara nasional.
5. Koperasi Merah Putih
Menjawab Nasdem-Demokrat, Pemkot menjelaskan bahwa pembangunan gerai dan pergudangan masih menunggu pendataan lahan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara.
Namun pelatihan SDM telah dilakukan kepada 86 pengurus
6. Pendamping KDKMP
Pemkot optimis koperasi akan beroperasi penuh begitu infrastruktur selesai.
Seruan Persatuan Eksekutif–Legislatif
Wali Kota menutup pidato dengan ajakan untuk bergandeng tangan menghadapi krisis fiskal:
“Anggaran kita memang sedang tidak baik-baik saja. Namun pembahasan RAPBD ini harus menjadi bukti kekompakan eksekutif–legislatif dalam menakhodai Sawahlunto melewati badai fiskal.”
Pemkot siap membuka ruang pembahasan lanjutan dan melakukan rasionalisasi tambahan demi menjaga program yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat. (Ris1)
