MANOKWARI, Selasa (11 Juli 2017). Kabardaerah.com – Dalam upaya mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik yang Transparansi dan Akuntabilitas di Papua Barat, Mnukwari Papua bertemu dengan mitranya Kominfo, Persandian dan Statistik Papua Barat untuk melakukan sosialisasi program
.Sosialisasi program yang merupakan salah satu program The Asia Foundation (TAF) ini dilaksanakan hari ini (11/07) di Ruang Pertemuan kantor Kominfo, Persandian dan Statistik Papua Barat, Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk pemaparan materi dan diskusi
.Kegiatan diawali dengan pengenalan program Mnukwar Papua yang disampaikan oleh Manajer Program Piet Yan Wamaer
.Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi dari dua narasumber Bapak Sahad Saragih yang juga merupakan Panitia Seleksi Komisioner KIP Papua Barat dan Bapak Muh Fahmi Hugaje yang juga sebagai kepala seksi Opini dan Aspirasi Publik
.Dalam pemaparan materi yang disampaikan oleh bapak Sahad Saragih lebih mengarah pada sejarah pembentukan KIP di Papua Barat yang sudah di dorong beberapa tahun lalu mulai tahun 2013 hingga tahun 2017
.Kata Sahad “Namun hingga hari ini belum juga ada kejelesan terkait pembentukan KIP itu sendiri, berbagai usaha sudah coba di dorong ke Pemerintah dalam hal ini DPR Papua Barat namun masih tersendat soal anggaran. ungkapnya
.Selain itu kepala seksi Opini dan Aspirasi Publik Muhammad Fahmi Hugaje yang juga mewakili Kepala Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Papua Barat menyatakan hal yang sama
.“Namun lebih mengaju pada ‘Peraturan Pemerintah (Perpu) Nomor 61 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Undang-Undang Nomor tahun 23 tahun 2014 tentang Sistem Pemerintahan Daerah, dimana dalam kedua peraturan ini masih bertolak belakang terkait sistem penganggaran dan sistem struktur. Paparnya
.Dalam hal tersebut Fahmi juga berharap katanya
.“Kegiatan ini merupakan wujud kerjasama Kominfo, Persandian dan Statistik Papua Barat dan Mnukwar Papua untuk membangun komitmen bersama dalam mewujudkan pembentukan KIP di Papua Barat sehingga andanya akses Keterbukan Informasi Publik terhadap program-program pemerintah yang pro terhadap Masyarkat dan Masyarakat juga dapat mengetahui serta ikut mengawal bersama lembaga-lembaga yang ada, ungkap Fahmi. (SR)
