FAKFAK, Selasa (09 Agustus 2017) kabardaerah.com -Menyikapi peristiwa penembakan yang dilakukan oleh Aparat keamanan terhadap warga Kampung Oneibo Kabupaten Deiyai Papua pada hari Senin 01 Agustus 2017 yang telah menewaskan salah seorang warga sipil bernama Yulianus Pigay, selain itu penembakan tersebut pula telah melukai 6 Orang lainnya
Maka warga masyarakat Fakfak mulai dari Karas pulau tiga hingga Tomage bersama dengan para Mahasiswa-mahasiswi dan Organisasi Kepemudaan yang tergabung dalam GMNI dan GMKI melakukan aksi gabungan disepanjang jalan Pasar Thumburuni Fakfak Papua Barat.
Dalam surat edaran dikatakan bahwa” Aksi demo yang dilakukan dini hari adalah sesungguhnya bukanlah sebuah aksi yang tertunggangi oleh sebuah kepentingan apapun atau kepentingan siapapun namun kegiatan ini terdorong oleh rasa persaudaraan dan empati sebagai sesama Manusia yang mendiami wilayah Papua
Saudara bukanlah dilihat dari ras, suku atau agama Namun saudara adalah sesama manusia yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Pencipta dari debu tanah dan mendiami bumi sehingga mereka yang tertembak adalah saudara dan keluarga kami”.
Oleh karenanya dalam aksi gabungan ini, kami para mahasiswa dan mahasiswi serta organisasi kepemudaan GMNI dan GMKI cabang Fakfak meminta agar,
Hentikan Kekerasan di atas Tanah Papua dan Segera usut tuntas pelaku penembakan yang melukai 16 warga sipil dan menewaskan seorang warga masyarakat, karena hal ini sangat bertentangan dengan undang-undang Hak Asasi Manusia dan Hukum Internasional.
Pengadilan Militer terhadap pelaku penembakan mesti terbuka untuk umum sehingga pengawasan perkaranya dapat dilihat oleh masyarakat secara umum.
Tarik pasukan militer dari semua wilayah papua dan papua barat sehingga tidak ada lagi korban-korban warga sipil selanjutnya lagi di atas tanah papua.
Jadikan Papua dan Papua Barat sebagai zona damai, zona nyaman dan zona harmoni bagi semua masyarakat yang mendiami wilayah Papua dan Papua Barat.
Jangan jadikan Papua dan Papua Barat hanya sebagai lahan investasi semata yang berimplikasi kepada pemusnahan ras (genosida), melainkan berdayakan masyarakat kami sehingga kami tahu apa dan bagaimana kami harus bertindak dan berkarya di atas tanah kami sendiri
Presiden Republik Indonesia selaku pimpinan Negara harus membijaki persoalan-persoalan pelanggaran HAM di Papua dan menerapkan sistem pendekatan lembut kepada seluruh masyarakat di Papua. (Marlon)
