DKI.KABARDAERAH.COM– Tiga tahun sudah Jokowi-JK menjalankan mandat dari rakyat Indonesia. Namun kiprahnya membawa kemajuan dan perubahan sebagaimana Nawa Citanya yang pro rakyat semakin kabur.
“Kesuksesan dalam menciptakan kesejahteraan umum, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menekan angka kemiskinan hanya klaim semata,” kata Aris Munandar Sekretaris DPP IMM bidang Lingkungan Hidup, kepada DKI Kabardaerah.com, dalam keterangannya yang diterima, Sabtu (11/11).
Menurutnya, hal ini di tandai dengan semakin tingginya angka pengangguran yang juga menyebabkan kriminalitas di mana-mana.
Bahkan untuk mengelabui rakyat, khususnya masyarakat pesisir yang kehidupannya bergantung pada laut, justru Pemerintah menawarkan produk kebijakan yang sangat konyol.
Salah satunya adalah u menggusur masyarakat pesisir demi memenuhi syahwat kapitalis seolah Reklamasi adalah solusi. Bahkan tidak tanggung-tanggung, tanah Ulayat yang terletak di kawasan pantai Utara Jakarta pun menjadi tumbal atas keserakahan cukong reklamasi.
Padahal melalui forum internasional maupun di hadapan awak media, Presiden Jokowi sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala Pemerintahan sangat kencang menggembar-gemborkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Namun disaat yang bersamaan juga, justru Luhut Binsar Pandjaitan yang diangkat menjadi Menteri Koordinator bidang Kemaritiman yang bertugas sebagai pembantu Presiden, paling terdepan juga mendukung reklamasi, imbuhnya.
Masih menurut Aris, akrobat kedua jawara istana ini pun membuat publik semakin bingung dan menuai sejuta pertanyaan, apakah benar ada matahari kembar? Kok bisa ya Menteri melampaui kewenangan Presiden.
Selain itu, IMM mengkritik bapak Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Menko Maritim jangan hanya menggunakan kacamata ekonomi kapitalis kemudian mengabaikan aspek kemanusiaan dan lingkungan hidup, karena biang pencemaran lingkungan adalah musuh bersama yang harus di perangi.
“Dalam konstitusi (pasal 34 UUD 1945) menyerukan agar fakir miskin dan anak-anak terlantar di pelihara oleh negara. Namun negara melalui (Menko Maritim) justru menyebabkan Nelayan menjadi terlantar. Bayangkan bagaimana penderitaan jutaan Nelayan akibat tergusur secara paksa demi proyek bodong reklamasi,” jelasnya.
Oleh karena itu, DPP IMM sangat tegas menolak sejumlah reklamasi di Indonesia, utamanya di teluk Jakarta, karena reklamasi bukanlah solusi yang tepat untuk Indonesia. “Kami (IMM) juga mendesak Presiden Jokowi agar mencopot Menko Maritim karena memberikan ijin reklamasi, berarti tidak Pancasilais karena berbuat ketidakadilan sosial,” pungkas Aris. *
Penulis : M.Akbar Rosbian
