DKI.KABARDAERAH.COM – Dua surat yang dikirim Setya Novanto dari tahanan KPK itu seperti mengubah keadaan. Surat tulisan tangan dan masing-masing bermaterai Rp 6000 itu diteken Selasa 21 November 2017 kepada Pimpinan DPR dan DPP Partai Golkar itu intinya menyebutkan Setya Novanto menolak dilengserkan dari kedua jabatannya, Ketua DPR dan Ketua Umum Partai Golkar. Ia berkukuh minta diberi kesempatan membuktikan dirinya tak bersalah.
Surat itu pula membuat perdebatan di Rapat Pleno Golkar Selasa petang cukup alot. Meski kemudian menurut Nurdin Halid, Ketua DPP Harian Partai Golkar, diputuskan kalau Rapat menyetujui usulan Setya Novanto, menunjuk Idrus Marham, Sekretaris Jenderal Partai Golkar sebagai Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Golkar menggantikan Setya Novanto. Jabatan itu hanya sementara sampai adanya putusan praperadilan Setya Novanto yang sedang diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
“Jika hakim mengabulkan gugatan Setya Novanto, maka saat itu juga posisi pelaksana tugas akan berakhir.” kata Politisi Golkar Nurdin Halid saat dihubungi, Rabu (22/11).
Sebaliknya, bila gugatan ditolak maka pelaksana tugas ketua umum bersama ketua harian akan menggelar rapat pleno guna menetapkan langkah selanjutnya.
“Yaitu untuk meminta Setya Novanto mengundurkan diri dari ketua umum Golkar,” ucapnya. Jika Setya menolak mengundurkan diri, maka rapat pleno menyetujui untuk dilaksanakan Musyawarah Luar Biasa untuk mencari pemimpin Golkar yang baru.
Salah seorang politikus Golkar menyebut, putusan Rapat Pleno Golkar masuk skenario Setya Novanto yang sebenarnya sudah disusun sejak pertemuan di Hotel Mandarin, Jakarta, Kamis 16 November 2017 petang.
Setya Novanto tak datang di pertemuan itu karena mobil yang disopiri Hilman Mattauch, wartawan Metro TV, menubruk tiang listrik di Permata Hijau, Jakarta Selatan. Alhasil, pertemuan dipimpin Idrus Marham dan dihadiri petinggi Golkar kubu Novanto dan pengurus Golkar di provinsi.
Usulan Idrus sebagai pelaksana tugas atas dasar kedekatan dengan Setya Novanto, juga jaringannya yang luas. Selain itu juga karena sejak awal, Idrus pasang badan menekan daerah tak usah menyuarakan Musyawarah Nasional mengganti Setya Novanto.
Mahyudin, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat dari Golkar seperti dikutip Majalah Tempo pekan ini mengkonfirmasi cerita itu. Ia mengatakan pengurus pusat dan daerah kemudian menyatakan solid mendukung Setya hingga 2019 atas permintaan Idrus. “Dia mengatakan teman-teman tetap solid mengawal hasil Munas Bali,” ujar Mahyudin, Jumat pekan lalu.
Setya Novanto, kata salah satu politikus Golkar lainnya, cemas karena daerah yang setia pada Novanto hanya sepertiga. Sepertiga lainnya ikut memberontak dan sisanya masih belum pasti. Jika yang menolak Novanto kian banyak, gagasan munaslub akan segera terealisir.
Tinggal skenario mengamankan posisi Novanto di DPR, agar tak digusur melalui mekanisme di Majelis Kehormatan DPR. Skenario mengamankan Novanto di DPR sudah pernah dibahas Ketua Fraksi Golkar di DPR, Robert Kardinal.
Robert, seperti ditulis Majalah Tempo mengakui adanya pertemuan fraksinya tersebut. Namun berdalih pertemuan membahas soal lainnya, ada pun fraksinya belum bersikap. Diskusi juga belum menghasilkan apapun, karena belakangan setelah hari itu, Setya Novanto keburu kecelakaan dan lalu ditahan.
(Tempo/gunawan)
