Sumbar.Kabardaerah.com– Ketua Himpunan Pers Seluruh Indonesia (Hipsi) Cabang Pasaman Barat, Zulkifli Nasution melalui seketarisnya, Yuheldi Nasution, S.H, Selasa (6/03/2018) mengatakan, Bidang Hubungan Masyarakat (Humas) Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) yang dibawah naungan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dinilai diskriminatif terhadap media cetak dan online yang sedang bertugas di daerah Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar).
“Ini dinilai karena Humas/Kominfo terkesan tebang pilih menjalin kerjasama kemitraan dengan teman-teman wartawan yang bertugas di Pasbar, Humas/Kominfo itu seharusnya profesional merangkul semua media.
Jangan lah seolah-olah seperti ada wartawan pemda bahkan yang beredar dikalangan wartawan dengan sebutan wartawan istana, ini bisa berakibat fatal sehingga terjadi pro kontra sesama wartawan dan media,” ungkapnya.
Anggaran untuk publikasi bukanlah milik beberapa media saja. “Untuk apa menghabiskan anggaran berita hanya untuk pencitraan.? Sementara fungsi media itu adalah melakukan control sosial terhadap pemerintah yang meliputi segala bidang.
Sekarang kita tanya media yang bermitra dengan pemda, sanggupkah mereka melakukan hal tersebut yakni melakukan control terhadap Pemda Pasbar dalam hal berita kritikan.?
Harus diingat, anggaran APBD Pasbar itu bersumber dari masyarakat, hendaknya Humas/Kominfo mengambil kebijakan yang arif dan bijaksana. Jangan menghambur-hamburkan uang negara hanya untuk menghasilkan berita pencitraan.
“Saya menilai dengan adanya pengkotak-kotakan kerjasama media, ini akan menimbulkan kesenjangan informasi di Pasaman barat, padahal jika humas/kominfo merangkul seluruh media yang ada dipasbar, program pemerintah secara keseluruhan bisa lebih terarah dikenal dan diketahui masyarakat Pasaman Barat,” terangnya.
Disamping itu Yuheldi Nasution S.H, mengkhawatirkan, jika ini dibiarkan berlama-lama terjadi diskriminatif terhadap media cetak dan online dipasbar, bisa menimbulkan kecurigaan ada terkesan main mata dengan segelintir wartawan maupun media untuk meraup anggaran publikasi.
Anggaran Publikasi Pemda Pasbar yang ada di Humas/ Kominfo itu bukan milik hanya beberapa media yang ditunjuk sesuka hati, semua media yang berkecimpung di Pasaman Barat berhak untuk bermitra dengan pemda, jadi tidak ada alasan untuk menolak media untuk jalin kerjasama.
“Humas/Kominfo Pasaman Barat terkesan menutup-nutupi untuk media yang ingin menjalin kerjasama, dengan alasan klasiknya yang tidak masuk akal anggaran tidak cukup, sehingga hanya beberapa media kehendak hatinya saja yang bekerjasama. Kabarnya, satu orang wartawan bisa kerjasama dua media di Humas/kominfo pemda Pasbar, ini ada apa..? Itu yang namanya anggaran tidak cukup.!!,” ujar Seketaris Hipsi Pasbar, Yuheldi Nasution, S.H.
Ia meminta kepada Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat untuk menempatkan Kabid Humas dan Kadis Kominfo yang profesional, agar wartawan dan media di pasbar ini tidak terkotak-kotak karena tidak bisa berkomunikasi yang baik dengan setiap media yang ada.
“Kita berharap, Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat dalam menempatkan Kabid Humas dan Kadis Kominfo adalah orang-orang yang mempunyai Sumber Daya Manusia (SDM) yang tahu dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Humas/Kominfo,” ungkapnya.
Sementara itu, Kasi Kemitraan Komunikasi Publik, Okta Vianta kepada awak media, Rabu (7/03/2018) memaparkan, untuk tahun ini Media Cetak dan Media Online yang bekerjasama dengan Pemerintahan Daerah Pasaman Barat sebanyak 17 media, terdiri dari Media Koran harian sebanyak 5 media, Mingguan sebanyak 10 media dan media online sebanyak 2 media.
Untuk jumlah Daftar Pagu Anggaran tahun ini yang mengetahui hanya Kabid Humas, kami sampai saat ini tidak pernah melihat dan mengetahui berapa jumlah DPA pada tahun ini.
Saat ditanyakan awak media terkait ada beberapa nama wartawan yang memiliki 2 media yang kerjasama di pemda pasbar, kasi mengatakan, kami tidak tahu, kalau soal itu adalah kebijakan kabid, lebih baik tanyakan langsung ke kabid humas,” ujarnya.
Terpisah, Kabid Humas Pemda Pasbar, M.Syahril, S.Sos.I pernah dikonfirmasi oleh media ini mengatakan, untuk saat ini anggaran untuk media sudah cukup, anggaran publikasinya sudah ditentukan dan tidak bisa ditambah lagi.
“Kita akan mengusahakan dianggaran perubahan nanti, jika bisa ditambahkan lagi anggaran untuk media yang belum kerjasama dengan pemda pasbar, kita akan tambahkan,” kata humas yang akrab dipanggil buya. (KD Irfan)
