DKI.KABARDAERAH.COM- Pemerintah memastikan vaksin corona tidak bersifat gratis untuk masyarakat secara keseluruhan. Artinya, distribusi vaksin diklasifikasikan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas bersama para menterinya menyebut jika nanti persoalan vaksin gratis menjadi kewenangan Menteri Kesehatan Terawan. Sejauh ini yang gratis adalah mereka yang terdaftar di BPJS Kesehatan.
“Saya ingatkan, dalam pengadaan vaksin ini, mestinya sudah harus segera jelas. Kalau menurut saya, untuk vaksin yang gratis, untuk rakyat, itu urusannya Menteri Kesehatan,” kata Jokowi, Senin (19/18).
“Untuk yang mandiri, yang bayar, itu urusannya BUMN. Ini menjadi jelas. Kalau enggak seperti ini, nanti siapa yang tandatangan jadi tidak jelas siapa yang tanggung jawab,” tambahnya.
Dia ingin, tahapan tersebut segera dirampungkan sehingga program vaksinasi bisa berjalan dengan baik tanpa ada penolakan dari masyarakat.
“Proses-proses komunikasi publik ini yang harus disiapkan, hati-hati disiapkan betul. Siapa yang gratis, siapa yang mandiri, dijelaskan betul, harus detail,” ujarnya
“Ini jangan sampai nanti dihantam oleh isu, dipelintir, kemudian kejadiannya bisa masyarakat demo lagi, karena sekarang masyarakat pada posisi yang sulit,” tambahnya
Sebelumnya, pemerintah akan melakukan pengadaan 320 juta vaksin hingga Maret 2022. Nantinya, pemerintah akan melakukan vaksinasi dengan menyasar sejumlah kelompok yang dinilai paling membutuhkan vaksin COVID-19.
“Ada juga tahap pertama, kedua, dan ketiga yang sudah disiapkan untuk disiapkan total 86 juta daripada penerima yang dibagi menjadi usia produktif, kelompok komorbid (penyakit penyerta), dan peserta BPJS dari penerima bantuan iuran,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam video conference saat rakorpim di Bintan, Kepulauan Riau, Sabtu (26/9).
Di sisi lain, untuk vaksin berbayar pun sudah mulai dalam tahap pembahasan. Dirut Bio Farma Honesti Basyir mengungkapkan pihaknya berharap agar biaya per dosis vaksin dapat ditekan hingga Rp 200 ribu per dosis. Namun, keputusan soal harga masih harus memantau perkembangan di lapangan. **
(Kmp/in)
