Kabar Daerah| Jakarta
Berlokasi di ballroom hotel Mulia Senayan, Kamis (21/10/21) diadakan diskusi publik dan diadakan webinar bertema Keadilan Dalam Pembiayaan Kesehatan. Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti dalam memaparkan bahwa pengumpulan iuran dari sektor pekerja informal masih menjadi tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan Program JKN-KIS.
“Tantangan ini tidak hanya terjadi pada Program JKN-KIS di Indonesia, melainkan juga terjadi pada program asuransi kesehatan sosial di negara lain yang komposisi pekerjanya didominasi pekerja informal,” ujar Ali Ghufron Mukti Direktur Utama BPJS Kesehatan.
Selain itu, struktur pekerja di Indonesia masih didominasi pekerja sektor informal, yaitu 60 berbanding 40. Tingginya proporsi pekerja informal dibandingkan pekerja formal tentu berpengaruh dalam penyelenggaraan program asuransi kesehatan sosial seperti JKN-KIS yang mengandalkan pembiayaan dari iuran peserta. Pengumpulan iuran dari pekerja informal adalah pekerjaan berat mengingat penghasilan mereka fluktuatif,”lanjutnya.
Dalam kepesertaan JKN-KIS, pekerja informal tersebut masuk dalam segmen peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP). Untuk mengatasi tantangan tersebut, berbagai upaya dan inovasi telah dilakukan BPJS Kesehatan, seperti menambah jumlah dan alternatif pembayaran memberlakukan autodebit serta melakukan penagihan melalui Kader JKN, agen institusi dan telecollecting. Di samping itu, BPJS Kesehatan juga melibatkan masyarakat perorangan maupun badan usaha untuk berpartisipasi membantu membayari iuran peserta JKN-KIS PBPU dan BP yang membutuhkan melalui program donasi dan Corporate Social Responsibility (CSR)”,jelasnya.
