LAHAT.KABARDAERAH.com – Sebanyak 150 orang massa peserta demo aksi damai tergabung dalam Gerakan Masyarakat Lahat Bersatu (GMLB), mendatangi Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lahat, Rabu (17/05/2023).
Koordinator Lapangan sekaligus Orator, Hafiz menyerukan agar Katua DPRD Lahat Fitrizal Homizi, ST dan Wakil Ketua Sri Marhaeni Wulansih tidak sembarangan dalam berkomentar di Media Massa terkait proses rekrutmen penyelenggara pemilu, baik PPK maupun PPS serta pakaian yang dikenakannya yang berwarna Merah Maroon.
Hafiz, mengatakan media massa itu adalah corong bagi masyarakat dalam memperhatikan setiap kegiatan pemerintah. Dengan komentar Fitrizal Homizi dan Sri Marhaeni Wulansih selaku publik pigur dan wakil rakyat di media massa tersebut, maka justru akan menimbulkan kegaduhan di masyarakat.
“Komentar yang menyudutkan penyelenggara pemilu tersebut, kami meminta Badan Kehormatan Dewan (BKD) dapat memberikan sanksi tegas pada Sri Marhaeni dan Fitrizal Homizi. Mengingat komentarnya di media massa, mereka berdua telah menduga penyelenggara pemilu berafiliasi dengan Partai Politik tertentu yang tanpa bukti,”teriak suara keras Hafiz pada orasinya.
Kedatangan mereka dan bersuara ke Gedung DPRD tersebut, sambung orator lain, Rizki menambahkan bahwa mereka hanya ingin menyampaikan pendapat pada wakil rakyat. Stop Sri Marhaeni Wulansih dan Fitrizal Homizi membuat kegaduhan dengan pernyataan-pernyataan yang Menyudutkan Penyelenggara Pemilu. Menuntut Sri Marhaeni Wulansih dan Fitrizal Homizi untuk Menunjukkan Bukti Tudingan Terhadap Penyelenggara Pemilu yang Dianggap Berafiliasi dengan salah Satu Partai Politik. Meminta Badan Kehormatan Dewan untuk Memberikan Sanksi yang tegas Terhadap Sri Marhaeni Wulansih dan Fitrizal Homizi karena telah Membuat Kegaduhan bahkan Mengancam Perpecahan di masyarakat dengan pernyataan yang tidak berdasarkan bukti dan fakta.
“Kami ingin menemui Fitrizal Homizi dan Sri Marhaeni Wulansih ke Kantor DPRD, niat kami tersebut diblokade oleh aparat kepolisian dan Sat-Pol. PP serta TNI. Untuk itu, kami minta agar kedua orang tersebut datang menemui kami. Lalu kami juga berterima kasih pada teman-teman media yang telah hadir dan meliput kegiatan kami. Kami berharap, agar teman-teman Wartawan tidak memelintir pernyataan kami berbeda dengan apa yang ditulis di media massa”, tegas Hafiz.
Saat orasi berapi-api, datang perwakilan dari Sekretariat DPRD Lahat, Syafrani menemui massa dan menerima berkas tuntutan mereka. Informasi, kedua orang tersebut, sedang Dinas di luar kota.
Kemudian para pendemo dari Gerakan Masyarakat Lahat Bersatu (GMLB) melanjutkan perjalanan menuju Gedung Kejaksaan Negeri (Kejari) Lahat, guna menyampaikan aspirasi mereka terhadap dugaan korupsi dalam pembangunan rumah dinas DPRD.
Adapun dasar tuntannya, Mendesak Kejari turun tangan dan segera Audit Investigasi terhadap Proyek Rehabilitasi Rumah Pimpinan DPRD lahat pada Tahun Anggaran 2020 yang menghabiskan anggaran sekitar Rp 2,8 Miliar. Mendesak Kejari periksa semua Pimpinan DPRD Lahat dan yang terlibat dalam proyek tersebut. Mendesak Kejari Bongkar Dugaan Korupsi Rehabilitasi Rumdin Pimpinan DPRD Lahat dari proses tender hingga pelaksanaan proyek. Terakhir, mendesak Kejari Lahat harus selamatkan Lahat dari kasus korupsi. (*)
