Sumbar KabarDaerah.com – Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta jajarannya untuk berani menolak perintah atasan yang salah. Kapolri minta bawahan roreksi pimpinan salah, jangan menerima saja.
Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta agar seluruh anggota Polri berani mengoreksi pimpinan bila terbukti salah dan melakukan pelanggaran.
Hal tersebut disampaikan Listyo ketika mengingatkan agar seluruh jajarannya tidak melakukan pelanggaran yang akan mencederai rasa keadilan dimasyarakat.
“Ikan busuk tentunya mulai dari kepala, mari kita saling mengingatkan. Atasan mengingatkan anak buah, anak buah juga sama,” ujar Listyo dalam akun Instagram resminya, Senin (12/9).
“Anak buah juga, menyampaikan bahwa ‘komandan sepertinya ini salah’, itu sah-sah saja,” ujar Listyo.
Kapolri: jangan ragu pecat, pidanakan anggota pelanggar, nggak pakai lama..!
Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk memberikan tindakan tegas kepada oknum anggota kepolisian yang melanggar aturan saat menjalankan tugasnya.
Sigit menekankan kepada seluruh kapolda dan kapolres tidak ragu memberikan sanksi tegas berupa pidana atau pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) kepada personelnya yang tidak menjalankan tugas sesuai dengan aturan,
“Perlu tindakan tegas. Jadi tolong tidak pakai lama, segera copot, PTDH, dan proses pidana. Segera lakukan dan ini menjadi contoh bagi yang lainnya, saya minta tidak ada kasatwil yang ragu, bila ragu, saya ambil alih,” kata Sigit.
“Kapolri kelihatan sangat serius memberikan setiap arahan, tapi jajaran yang berada di bawah masih saja bandel “, kata ketua LSM KOAD.
“Saya tidak mau ke depan masih terjadi hal seperti ini, dan kita harus melakukan tindakan tegas. kasihan anggota kita yang sudah kerja keras, yang capek yang selama ini berusaha berbuat baik, terus kemudian hancur gara-gara hal-hal seperti ini. Tolong ini disikapi dengan serius, kemudian lakukan langkah-langkah konkret yang baik,” ujar eks Kabareskrim Polri itu.
Kapolri minta hilangkan setoran ke atasan, namun di jajaran bawah sudahkah demikian sesuai dengan keinginan Kapolri…?
“Jenderal Listyo Sigit Prabowo terus memberikan instruksi untuk perbaikan kepolisian, ketika hal itu menjadi keluhan masyarakat, pungli dan lain lain, kalau tidak sanggup ‘angkat tangan’ kalau sanggup ‘laksanakan’ tegakkan hukum seadil adilnya”, kata listyo Sigit Prabowo
Sesuai perintah dari Presiden, kini Kapolri memberikan instruksi agar menghilangkan setoran ke atasan dan penggunaan kendaraan disesuaikan dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD), seperti hanya menggunakan Kijang Innova.
Kapolri menjelaskan, untuk para atasan harus mengurangi atau menghilangkan alasan anggota untuk melakukan pungutan liar (pungli). Alasan itu salah satunya setoran ke atasan. “Tidak ada yang namanya sekolah itu membayar, mau mendapat jabatan membayar,” tuturnya.
Kalau ada yang membawa-bawa nama Kapolri untuk hal semacam itu, langsung ditangkap. Dia menuturkan, di lingkungan Mabes Polri telah dicek tidak ada hal semacam itu. “Polda harus mengikuti,” terangnya dalam Instagram resminya.
Setiap kepala satuan wilayah (kasatwil) harus memberikan penilaian objektif terkait prestasi setiap anggotanya. Hilangkan semua hal-hal semacam itu. “Di polda tolong tidak boleh ada menempatkan jabatan seseorang harus bayar. Sekolah harus bayar,” jelasnya.
Menurutnya, semua pejabat di Mabes Polri akan melihat dengan cara pandang yang sama. Divisi Propam tolong diawasi karena masih ada suara-suara semacam itu. “Saya masih dengar hal-hal semacam itu,” jelasnya.
Selanjutnya, terkait gaya hidup. Presiden Jokowi telah memberikan instruksi secara gamblang, semua kebiasaan menggunakan mobil bagus dan sepeda motor gede tidak diperbolehkan, memang ada rekan-rekan yang berangkat dari orang yang berada.
“Saya mengetahuinya, tapi saya kira bisa dikurangi,” jelas Sigit.
” Demikian jelasnya perintah jendral Sigit, apa yang salah dengan Polri sekarang ini “, kata ketua LSM KOAD
” Apa lagi yang ditunggu, apalgi yang ditakuti para Kapolda, segera proses pelanggaran etika profesi yang dilakukan anggotanya dengan sebenar benarnya “.
” Masak kapolda tidak mengetahui, ya… tidak mungkinlah, kecuali kapolda sendiri yang lemah dalam penegakkan hukum disiplin dikalangan Polri”, kata ketua LSM KOAD.
Begitu juga dengan Divpropam yang katanya telah presisi, melakukan proses hukum atas kelakuan anggota yang melanggar aturan. Jangan sampai Polri dianggap lemah, demikian kata ketua LSM KOAD mengutip pidato presiden.
Ketua LSM KOAD mengingatkan,” kita hidup hanya sekali. tegakkan kebenaran, kita tidak mau nama baik Polri cacat, karena kita lemah dalam penegakkan hukum, baik terhadap pelaku kejahatan maupun terhadap pelanggaran aturan disiplin “, tambah ketua LSM KOAD.
(Sumber: cnnindonesia, kompas, antara)
