Pantauan DEEP Indonesia di tujuh provinsi menemukan logistik surat suara banyak yang tercoblos, tertukar dan hilang. Kemudian ada pula laporan kotak suara tidak tersegel, tempat pemungutan suara terlambat dimulai hingga TPS yang tak aksesibel terhadap disabilitas.

Komisioner Komisi Pemlihan Umum (KPU), Idham Kholik, mengatakan jika ada dugaan kecurangan maka proses itu akan ditangani Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Adapun anggota Bawaslu, Loly Suhenty, menyebut pihaknya belum bisa memastikan jumlah surat suara yang telah tercoblos.

Sementara itu, Presiden Jokowi berkata jika ada bukti pelaksanaan pemilu curang agar segera dibawa ke Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi.

Isu kecurangan paling banyak diperbincangkan

Lembaga analis media sosial Drone Emprit menemukan percakapan tentang Pilpres 2024, hitung cepat, dan kecurangan pemilu, menjadi topik yang paling tinggi dibicarakan oleh warganet di media sosial.

Pendiri Drone Emprit, Ismail Fahmi, menyebut warganet banyak yang menghubungkan dugaan kecurangan tersebut dengan ceritan yang ada dalam film dokumenter Dirty Vote.

Dalam analisisnya, peta cuitan ‘kecurangan pemilu’ dibahas oleh satu klaster besar. Di dalamnya ada warganet yang pro paslon 01, pro paslon 03, media dan yang netral.

Adapun warganet yang pro-paslon 02 tidak tampak secara signifikan.

Mayoritas emosi yang muncul atas isu kecurangan pemilu ini, menurut Ismail Fahmi, adalah “anger” atau marah.

Sebab ada dugaan, praktik kecurangan tersebut sudah direncanakan sejak awal demi menggolkan narasi pemilu satu putaran.

“Marah melihat kecurangan yang begitu jelas di depan mata, TSM (terstruktur, sistematis, dan masif), untuk calon tertentu. Ajakan melawan dinasti politik,” sebutnya.

“Kemudian emosi ‘anticipation’ atau harapan dan rencana. Ajakan mengumpulkan bukti kecurangan; tuding kecurangan sudah direncanakan sejak awal agar satu putaran.”

Analisis Drone Emprit juga menunjukkan banyak akun yang melaporkan tentang kecurangan dengan mengunggah bukti berupa surat suara yang sudah tercoblos sebelum pemungutan suara digelar.

Salah satu akun di X – dulu bernama Twitter – yang mengkompilasi dugaan kecurangan yakni @linabossanova. Utas yang dibuat paling banyak soal surat suara yang telah dicoblos di berbagai daerah dan luar negeri.

Misalnya di Kecamatan Gunungputri, Kabupaten Bogor; Desa Cangkuan Wetan di Jawa Barat; Tangkerang Selatan di Pekanbaru; Sukabumi; Pejaten Timur di Pasar Minggu, Jakarta Selatan; Sampang, Madura; dan Garut di Jawa Barat.

Dugaan kecurangan pada Pemilu 2024 disebut lebih parah

Lembaga pemantau pemilu Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia menyebut dugaan kecurangan dan pelanggaran yang terjadi pada Pemilu 2024 “lebih parah” ketimbang pemilu sebelumnya.

Sebab menurut Direktur DEEP Indonesia, Neni Nur Hayati, selain karena indikasinya terjadi di banyak provinsi juga tak ada gerak cepat yang dilakukan Bawaslu sebagai pengawas.

Padahal insiden kecurangan atau pelanggaran pemilu akan berdampak pada kepercayaan publik atas pelaksanaan pemilu.

“Ini berkaitan dengan trust (kepercayaan) publik kepada penyelenggara pemilu makin terkikis,” imbuh Neni kepada BBC News Indonesia.

Pantauan DEEP Indonesia di tujuh provinsi antara lain Jawa Barat, Papua Barat Daya, Jawa Timur, Sumatra Utara, Sulawesi Selatan, Gorontalo dan Lampung menemukan masalah logistik kembali terulang.

Dugaan kecurangan berupa surat suara yang sudah tercoblos menjadi temuan terbanyak ketiga DEEP Indonesia setelah kasus surat suara kurang dan tertukar.

Kasus surat suara telah dicoblos terjadi di delapan TPS, salah satunya di TPS 17, Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut.

Video berdurasi dua menit yang viral di media sosial tersebut memperlihatkan banyak surat suara Pilpres 2024 sudah ditusuk.

Neni Nur Hayati, menyakini kasus serupa juga terjadi di wilayah lain.

Dari hasil investigasinya di Kabupaten Garut, Jawa Barat, surat suara yang telah dicoblos itu ketahuan ketika petugas KPPS sedang mendistribusikan surat suara, kotak suara, dan lainnya.

Ia pun mendapat kabar bahwa “ada dugaan transaksional” dalam insiden ini yang dilakukan penyelenggara negara di tingkat atas untuk memenangkan salah satu calon.

Dia juga berkata, meski saat ini baru terlapor delapan kasus, tapi peristiwa kecurangannya tak bisa dianggap kecil.

“Ini kejadian luar biasa dan menjadi preseden buruk di Pemilu 2024.”

DEEP Indonesia menemukan kasus surat suara tertukar terjadi di 21 TPS dan paling banyak, kata Neni terjadi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Di mana antara satu dapil dengan dapil lain tertukar surat suaranya.

“Misal calon A di dapil A, tapi surat suaranya ada di dapil B. Jadi mekanismenya harus ada pemungutan suara lanjutan.”

Neni mengatakan surat suara antar-dapil yang tertukar seperti ini kerap terjadi. Penyebabnya kemungkinan karena ketidakcermatan petugas di lapangan lantaran banyaknya surat suara yang harus dicoblos.

Kejadian kurangnya surat suara untuk pemilihan presiden banyak terjadi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Akibatnya petugas KPPS harus mengambil surat suara dari TPS terdekat dan untuk sementara waktu pemungutan suara dihentikan.

Di beberapa TPS di Cimahi, Jawa Barat bahkan ada insiden surat suara hilang sehingga proses pencoblosan langsung dihentikan saat itu juga.

“Jadi surat suaranya bener-bener enggak ada satu bundel. Ini kan enggak mungkin dong mestinya, tapi kejadian di lapangan.”

Selain mencatat persoalan logistik pemilu, DEEP Indonesia juga menemukan ada kelalaian penyelenggara pemilu.

Disebutkan ada 32 TPS yang membuka tempat pemungutan suara di atas jam 07.00 pagi, kotak suara tidak tersegel, TPS yang tidak aksesibel terhadap disabilitas, pemilih tidak menerima formulir C pemberitahuan KPU, TPS direlokasi karena bencana, dan saksi terlambat memberikan mandat serta tak tersedianya alat bantu tunanetra.

Di Provinsi Aceh, Ketua Bawaslu Agus Syahputra menemukan ada 15 pelanggaran pemilu yang tersebar di sepuluh kabupaten/kota.

Lima di antaranya termasuk pelanggaran pidana dan saat ini sedang dalam proses penyelidikan yang dilakukan Penegak Hukum Terpadu (Gakumdu).

Salah satu kasusnya viral di media sosial, yakni oleh caleg di Kabupaten Pidie Jaya yang membawa surat suara dalam kantong plastik. Kemudian surat suara yang telah dicoblos itu dimasukkan dalam kotak suara.

Pemungutan suara ulang tersebut, sambungnya akan dilakukan pada sepuluh hari mendatang.

Apakah dugaan kecurangan ini sudah dilaporkan?

Direktur DEEP Indonesia, Neni Nur Hayati, mengatakan pihaknya sudah melaporkan dugaan pelanggaran dan kecurangan itu ke Bawaslu setempat maupun pusat berserta bukt-bukti yang mereka miliki.

Tapi dia mengaku pesimistis Bawaslu bakal bergerak cepat menyelidiki kasus-kasus dugaan kecurangan.

Sebab katanya, selama 75 hari tahapan kampanye saja “peluit Bawaslu masih senyap”.

Berbeda dengan yang terjadi pada 2019 lalu yang mana badan pengawas langsung menindak pelaku pelanggaran.

“Bawaslu ini terlalu fokus pada pencegahan dan imbauan dibandingkan penindakan pelanggaran. Padahal justru ketika di lapangan tidak bisa dicegah dan diimbau, harus ditindak secara serius,” jelasnya.

“Tapi penindakan sangat-sangat lemah. Pada 2019 putusan sangat progresif bahkan ada caleg yang didiskualifikasi karena terbukti melakukan politik uang di 50 kecamatan.”

Sebagai badan pengawas pemilu, menurut Neni, Bawaslu memiliki kewenangan besar untuk menangani pelanggaran pemilu sampai penyelesaian sengketa.

Sehingga dia berharap dalam kasus surat suara yang sudah dicoblos, Bawaslu bisa mencari dan mengungkap aktor utamanya.

Sebab bagaimanapun kepercayaan publik jadi taruhannya.

“Jadi menurutku Bawaslu harus ada keberanian.”

Apa tanggapan Bawaslu?

Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, mengatakan sejauh ini pihaknya belum menemukan adanya dugaan kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

Sementara itu jajarannya sedang mengusut dugaan kecurangan pemilu berupa surat suara yang tercoblos sebelum pemungutan suara.

Namun begitu, katanya, waktu pengusutan dugaan pelanggaran pidana tersebut terbatas karena meliputi penyelidikan, penyidikan hingga pencarian alat bukti seperti tercantum di UU nomor 7 tahun 2017.

“UU Pemilu hanya memberikan waktu kepada kita 7+7 [hari], plus penyelidikan 14 hari. Nah disitulah waktu kami untuk mencari bukti,” imbuhnya dalam konferensi pers di Gedung Bawaslu, Jakarta.

Nantinya jika bukti berhasil dikumpulkan, maka Bawaslu akan meregister bukti-bukti tersebut. Kemudian pihak kepolisian yang menindaklanjuti ke tahap penyelidikan dalam waktu 14 hari.

Adapun anggota Bawaslu, Lolly Suhenty, berkata pihaknya sedang merekap jumlah surat suara yang diduga telah dicoblos pada paslon tertentu.

Meskipun surat suara tersebut sebetulnya otomatis dianggap rusak dan pemilih akan menerima surat suara pengganti.

Presiden Jokowi: Bawa kecurangan ke MK

Di tengah kencangnya isu dugaan kecurangan, Presiden Jokowi meminta pihak-pihak tertentu tidak hanya mengeluhkan soal pelaksanaan pemilu yang disebut banyak kecurangan.

Jokowi berkata, jika ada bukti bahwa pelaksanaan pemilu curang maka langsung dibawa ke Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi.

“Yang pertama, mengenai kecurangan, caleg itu ada saksi di TPS. Partai ada saksi di TPS. Capres, cawapres, kandidat ada di TPS. Di TPS ada Bawaslu, aparat juga ada di sana, terbuka untuk diambil gambarnya,” ucap Jokowi di JIExpo, Kemayoran, Jakarta.

Menurut Jokowi, pengawasan yang berlapis-lapis ini akan menghilangkan adanya kecurangan.

Namun jika memang ada dugaan kecurangan, kata Jokowi, ada mekanisme Bawaslu dan pengajuan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Saya kira sudah diatur semuanya. Jadi jangan teriak-teriak curang. Ada bukti, langsung bawa ke Bawaslu. Ada bukti bawa ke MK,” kata Jokowi. sumber BBCNEWS