Ternyata DPR Bukan Wakil Rakyat, Malah Dikhawatirkan Khianati Rakyat.

BERITA445 Dilihat

KabarDaerah.com – Kacaunya sistem parlemen kita, harusnya nggak perlu ada partai politik lagi, bubarkan itu semua Partai Politik, DPR cukup di isi dengan para Anggota Dewan Perwakilan Daerah seluruh Indonesia yang diperbarui jumlah anggota ditambah utusan golongan.

Dan yang paling penting adalah Presiden hanya kepala pemerintahan, sedangkan kepala negara ditentukan berdasarkan ketentuan yang sudah baku. Bukankah Tuhan sedah menentukan yang akan diangkat sebagai pemimpin harus memenuhi syarat sebagai pemimpin. orang itulah yang mengisi Majelis Permusawaratan Rakyat.

Partai Politik itu juga tidak demokratis, ketuanya saja seperti raja (dinasty) dan para anggota DPR tidak punya kebebasan untuk mengambil keputusan di DPR. Mereka semua patuh kepada ketua partai.

Sampai-sampai untuk membuat Undang-Undang Perampasan Aset harus minta restu dulu kepada Ketua Partai padahal Ketua Partai tidak duduk sebagai Anggota DPR.

Sistem bergenaga kita sangat amburadul dan keterlalaluan, UU dikangkangi semua aturan dilanggar secara bersama sama. giliran aturan yang menyengsarakan Rakyat seperti Omnibuslow mereka loloskan, ditambah lagi menggagalkan hak angket pemilu 2024.

Hal itukah yang kita inginkan..?

Pembukan UU dasar kita sudah sangat jelas bahwa tujuan kita bernegara adalah seperti yang tercantum dalam pembukan dan UUD 1945.

Coba kita perhatikan akhir akhir ini sekelompok wartawan PW FRN menyuarakan tambang illegal diseluruh Indonesia. jelas sangat merepotkan, dimana pertambangan illegal tersebut menguntungkan sekelompok orang, pada hal negara telah mengatur sedemikian rupa.

Mahfud MD: jika tambang dikelola oleh negara, rakyat Indonesia akan makmur asalkan pemerintah adil dalam penerapanya. Rakyat bisa mendapatkan uang Rp 30.000.000 perkepala.

Belum lagi emas, jika tambang emas dikelola oleh negara, tentunya rakyat akan mendapatkan keuntungan bukan seperti sekarang.

Negara harus berlaku adil terhadap Rakyatnya, jika tidak, tentunya perlu dilakukan evaluasi.

Seluruh rakyat yang tidak merasa mendapatkan keadilan, suatu saat akan terkumpul guna melakukan protes terhadap pemerintah.

Jika pimpinan negara ini adalah orang yang memenuhi syarat tentunya Dia akan berlakuk adil sehingga rakyat akan mendapatkan apa yang diimpikan. (Red)