“Pemerintah kota membutuhkan lurah yang bersemangat belajar, adaptif, dan konsisten menjaga semangat kolaborasi agar pelayanan publik semakin berkualitas,” kata Riyanda.
Sawahlunto, Kabatdaerah.com – Di tengah tekanan anggaran dan kompleksitas birokrasi daerah, Wali Kota Sawahlunto, Riyanda Putra, memilih membuka ruang dialog terbuka bersama para lurah. Senin (27/10/2025), di Balai Kota, Forum Lurah Kota Sawahlunto digelar bukan sekadar formalitas pertemuan, melainkan wadah kritik, masukan, dan pertarungan ide tentang arah tata kelola pemerintahan di tingkat paling dekat dengan warga.
Dalam forum itu, para lurah tak hanya menyampaikan laporan rutin, tetapi juga membuka diskusi kritis seputar ketimpangan sumber daya manusia, koordinasi antarperangkat daerah yang belum sinkron, serta tantangan klasik keterbatasan anggaran yang sering menghambat pelayanan publik. Di antara keluhan yang muncul, tersirat satu pesan utama: sistem birokrasi di level kelurahan harus diperkuat agar tidak menjadi mata rantai paling lemah dalam pelayanan publik.
Menanggapi itu, Riyanda Putra menilai langkah para lurah membuka ruang aspirasi secara transparan sebagai sinyal kematangan birokrasi. “Keterbukaan dan partisipasi aktif seperti ini yang kita butuhkan. Ini bukan sekadar forum, tapi wadah untuk belajar, menyerap ide, dan menguji arah kebijakan daerah,” ujarnya.
Namun, Riyanda juga memberi catatan tegas: inovasi dan adaptasi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Ia mengingatkan bahwa pemerintah kota membutuhkan jajaran lurah yang tangguh dan mau berubah di tengah cepatnya dinamika sosial dan teknologi.
“Pemerintah kota membutuhkan lurah yang bersemangat belajar, adaptif, dan konsisten menjaga semangat kolaborasi agar pelayanan publik semakin berkualitas,” kata Riyanda.
Pernyataan itu mengandung makna politis yang lebih dalam. Di balik gaya komunikatif Riyanda, tersirat keinginan untuk menggeser paradigma lama—dari birokrasi yang sekadar menjalankan instruksi, menuju birokrasi yang berpikir kritis dan mampu berinovasi.
Bagi sejumlah pengamat pemerintahan lokal, langkah Riyanda membuka forum aspirasi semacam ini menunjukkan arah baru kepemimpinan Sawahlunto: lebih partisipatif, namun tetap menuntut kinerja konkret. Tantangannya kini adalah bagaimana gagasan di forum tersebut tidak berhenti di meja rapat, tapi menjelma menjadi kebijakan dan praktik nyata di lapangan.
Sawahlunto, kota tambang tua yang kini bertransformasi menjadi kota wisata sejarah, memang membutuhkan birokrasi kelurahan yang cepat, cermat, dan dekat dengan warga. Dan bagi Riyanda, pertemuan Senin itu mungkin baru langkah awal menuju pemerintahan kota yang tak sekadar “melayani”, tapi juga mendengar dan berubah. (Bwks)
