BENGKULU.KABARDAERAH.COM- Pernyataan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara tentang bakal dialihkannya pembangunan Jembatan Gantung di Desa Kota Lekat, membuat masyarakat geram.
Bahkan sudah ada kecaman dari pihak pemerintah desa. Jika jembatan gantung tidak dialokasikan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2018 mendatang, masyarakat akan melakukan aksi demo ke Kantor Bupati.
Harmedi Rian, anggota DPRD Bengkulu Utara Dapil 4, pada rapat kesepakatan KUA-PPAS beberapa hari yang lalu ikut memberikan suara kepada pihak pemerintah daerah agar Jembatan Gantung menjadi prioritas dalam pembahasan APBD 2018.
Bukan hanya jembatan, namun teramasuk infrastruktur lainnya juga dinantikan oleh masyarakat.
“Saya merasa kecewa terhadap Pemkab Bengkulu Utara dikarnakan tahun 2017 ini dapil 4 terkesan tidak ada keperdulian untuk pembangunan baik jalan maupun jembatan yang sangat dinanti oleh warga Desa Kota Lekat tersebut,” Jelas Hermedi saat menghadiri rapat tersebut.
Terpisah, Kepala Desa Kota Lekat Kecematan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara Muhaber mengatakan telah mengumumkan kepada semua warganya jika jembatan desa mereka tidak bisa dibangun tahun 2018 mendatang, maka semua warga ancam demo besar-besaran ke Kantor Bupati.
Alasan mendasarnya, semenjak bencana yang melanda desa mereka, jembatan penghubung antar desa mereka putus. Sampai hari ini, Minggu (10/12/2017) warga merasa kesulitan akses jalan.
”Saya selaku kepala Desa jika isu ini benar tentang pembatalan pembangunan jembatan mereka tahun 2018 mendatang, kami beserta warga akan melakukan demo menuntut janji bupati terhadap desa kami,” jelas Muhaber.
Kalau untuk sekarang, lanjutnya pihak kami masih menuggu janji Bupati. Karena, beberapa bulan yang lalu pasca bencana yang menyebabkan jembatan putus, Bupati maupun para anggota dewan telah melihat langsung serta berjanji kepada warga bahwa jembatan tersebut akan dibangun 2018 mendatang.
“Jika pihak Pemkab tidak ada i’tikad baik untuk membangun jembatan yang telah dijanjikan oleh Bupati tersebut, maka kita akan lakukan aksi demo. Serta warga sudah siap dan dibantu desa lain dikarenakan desa lain merasa miris terhadap akses penghubung antar desa tersebut,” tegas kades.
Senada, dituturkan Faryel hendi selaku pemerintah Desa Kota Lekat mengharapkan agar pembangunan Jembatan Desa mereka dibangun tahun 2018 mendatang.
“Kami sangat mengharapkan terhadap bupati agar isu pembatalan tersebut tidak terjadi, karena kami sudah lama menanti pembangunan tersebut segera dibangun,” tandas Hendi.**
(Jonbew/Ais)
